DPR Minta Pemerintah Optimalkan Industri Keuangan Syariah

oleh -
Logo dan penjelasan lambang perbankan syariah (Islamic Banking/IB) di laman OJK. (Foto: Antara)

Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati mengatakan bahwa pemerintah harus mengoptimalkan peran ekonomi syariah. Pasalnya, pada saat ini, kondisi industri keuangan syariah Indonesia masih jalan di tempat.

“Kenyataannya di lapangan kondisi industri keuangan syariah di Indonesia masih jalan ditempat,” ujar Anis dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, data terbaru yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan pangsa pasar keuangan syariah baru mencapai 8,69 persen dari total pasar keuangan nasional.

Dari jumlah itu, ujar dia, pangsa pasar perbankan syariah tercatat hanya 5,94 persen. Sedangkan sisanya sebesar 2,75 persen merupakan pangsa pasar nonperbankan syariah.

Padahal, ia berpendapat bahwa dengan telah terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syari’ah (KNKS) oleh pemerintah. Karena itu seharusnya industri keuangan syariah Nusantara dapat berkembang cepat.

Menurut Anis, faktor tidak berkembangnya industri syariah antara lain permodalan keuangan syariah masih minim dibandingkan dengan bisnis keuangan konvensional.

“Minimnya permodalan menyebabkan industri keuangan syariah menghadapi permasalahan kedua yakni infrastruktur teknologi yang tidak kompetitif dibandingkan industri keuangan konvensional. Karena modal kecil otomatis ruang gerak industri keuangan syariah menjadi sangat terbatas sehingga sulit bagi industri ini untuk berkembang,” katanya.

Faktor lainnya, lanjut Anis, unsur layanan dan kecepatan jasa keuangan syariah yang masih jauh tertinggal dibandingkan industri keuangan konvensional.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan bahwa pihaknya akan selalu mendorong perkembangan ekonomi syariah untuk menjadi salah satu sumber baru terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Dody menuturkan hal tersebut terkait adanya dinamika pada perekonomian global yang akhirnya mempengaruhi berbagai sektor penunjang ekonomi nasional sehingga diperlukan suatu sumber pertumbuhan baru yang telah memiliki potensi kuat.

“Pengembangan sektor potensial yang dapat mendukung penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu untuk terus digalakkan salah satunya melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” katanya saat membuka acara FESyar Indonesia, di Surabaya, Rabu (6/11) seperti dikutip Antara.

Menurut Dody, salah satu potensi besar tersebut adalah melalui adanya fakta bahwa penduduk muslim terbesar di dunia merupakan masyarakat Indonesia yaitu sekitar 207 juta orang atau 87,2 persen dari total penduduk tanah air.

Penduduk muslim Indonesia dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi terutama dalam rangka mengembangkan enam sektor unggulan industri halal di tanah air yaitu makanan halal, pariwisata halal, fesyen muslim, industri kreatif, pertanian terintegrasi, dan energi terbarukan.

Meskipun Dody tidak mengelak bahwa posisi Indonesia merupakan sebagai konsumen utama produk-produk tersebut, namun ia tetap optimis bahwa tanah air mampu menjadi produsen industri halal yang dapat mencukupi kebutuhan pasar global.

“Optimisme ini semakin menguat karena Indonesia baru saja menerima penghargaan dari Global Islamic Finance Report (GIFR) 2019 sebagai peringkat pertama di dunia dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah,” pungkasnya. (Ryman)