Glasgow, JENDELANASIONAL.ID – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi memastikan implementasi berbagai komitmen Indonesia untuk Pemulihan Ekonomi Berbasis Laut yang Berkelanjutan di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Deputi Basilio Dias Araujo yang mewakili Indonesia pada Ocean Panel Leader Meeting, High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) dalam rangkaian agenda COP-26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, pada Selasa (02-11-2021).
HLP SOE merupakan forum yang diinisiasi oleh PM Norwegia pada tahun 2018 dengan 14 negara anggota, yakni: Norwegia, Palau, Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Portugal dan Indonesia.
Pada pertemuan ini, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi ini mengingatkan dua tantangan utama yang dihadapi saat ini, yaitu pandemi Covid-19 dan dampak sosial-ekonominya. Karena itu perlu langkah strategis pemulihan yang konkrit untuk menanganinya.
“Pertama, kita harus percepat pemulihan ekonomi melalui ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan, ini ada di Sustainable Ocean Plans hingga tahun 2025,” tutur Deputi Basilio seperti dikutip dari Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Tantangan pemulihan ekonomi sungguh tidak mudah. Ini sesuai perkiraan IMF, bahwa pertumbuhan ekonomi dunia menurun dari -3% menjadi -4.9% di tahun 2020.
“Kita harus kerja keras dan perkuat kerjasama sehingga (ekonomi) negara anggota Ocean Panel bisa bangkit lebih cepat,” ujar Deputi Basilio.
Deputi Basilio juga menyampaikan Indonesia siap memimpin mewujudkan agenda strategis Ekonomi Laut Berkelanjutan. Hal ini jelas akan didukung para pemimpin dunia dalam agenda G20 yang akan datang pada tahun 2022 dan ASEAN pada tahun 2023 dimana Indonesia akan jadi Pemimpin dan tuan rumah untuk kedua Organisasi prestisius tersebut.
“Kedua, kita harus perkuat kerjasama regional dan internasional,” lanjut Deputi Basilio.
Indonesia berkomitmen melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui pendanaan untuk membangun pembangkit energi bersih.
“Kami kerjasama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta, kolaborasi untuk terus mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara,” terangnya.
Menurut Deputi Basilio, penataan “transformasi” tentunya harus dilakukan hati-hati, terukur dan bertahap.
Basilio meyakini serangkaian tindakan prioritas untuk segera kurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan berkontribusi signifikan bagi kesehatan laut dan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan yang bergantung pada sumber daya laut.
Basilio menilai Pertemuan Leaders tentang Ekonomi Laut Berkelanjutan ini menjadi momentum strategis dan peran penting untuk menguatkan kerja sama antar negara dan memperbaiki pemulihan ekonomi serta menjaga sustainabilitas laut sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya target #14.
“Deklarasi Statement by the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy di COP-26 tahun ini jelas memiliki nilai politis strategis. Pernyataan para Pemimpin dari 14 negara anggota SOE ini akan jadi kekuatan baru, harapan baru bagi pemulihan ekonomi dan ketahanan laut kita pasca COVID-19,” pungkas Deputi Basilio. ***
Facebook
Google +