JAKARTA – Pengumuman Lelang Wilayah Kerja (WK) Konvensional Migas Tahun 2017 yang diumumkan Rabu (31/1) telah membuktikan skema Gross Split kian menarik investor. Hal ini ditandai dengan berpastisipasinya perusahaan besar dalam pengelolaan hulu migas dengan skema Gross Split.
“Saya tegaskan lagi, ini yang menang dengan skema Gross Split perusahaan besar. Bukan perusahaan kecil. Yang mengambil blok-blok ini perusahaan yang benar-benar ingin berinvestasi dan punya tiga hal tadi, keuangan, juga secara teknik dan legal oke,” kata Arcandra pada acara Pengumuman Pemenang Penawaran WK Konvensional Migas di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (31/1).
Penerapan skema Gross Split bagi perusahaan besar di hulu migas ini akan mempermudah bisnis sehingga membuat efisiensi pengelolaan.
“Posisi kita sekarang mempromosikan Gross Split bukan yang lain. Gross Split akan membuat ease of doing business semakin membaik. Kita bicara efisiensi dan efektivitas itu dengan Gross Split,” tegasnya seperti dikutip esdm.go.id.
Lebih lanjut, Arcandra juga menyampaikan apresiasinya atas proses waktu lelang yang lebih cepat dari biasanya. “Biasanya makan waktu dua, tiga, empat hingga enam bulan. Untuk lelang kali ini saya targetkan satu bulan setelah closing kita umumkan pemenangnya,” tandas Aracandra.
Selain itu, selama penawaran WK dilakukan secara transparan. “Prosesnya transparan semua. Ada penilaiannya kenapa dia menang. Semua proses ini bisa diterima semua pihak,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah mengumumkan 5 perusahaan pemenang lelang WK Konvensional Tahap I tahun 2017. Total nilai investasi sebesar USD 23,5 juta dan bonus tanda tangan sebesar USD 3,5 juta.
Lima perusahaan tersebut adalah Mubadala Petroleum (SE Asia) Ltd dengan wilayah kerja Andaman I, Konsorsium Premier Oil Far East Ltd, Kriss Energy (Andaman II) BV, Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd dengan wilayah kerja Andaman II, PT Tansri Madjid Energi dengan wilayah kerja Merak-Lampung dan PT. Saka Energi Sepinggan dengan wilayah kerja Pekawai dan West Yamdena.
Lelang sempat diperpanjang hingga empat kali sejak akhir Mei 2017 lantaran menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Perpajakan Gross Split yang terbit pada akhir Desember 2017 (PP No. 53/2017).
Facebook
Google +