Menteri Jonan Resmikan 7 Proyek Pembangkit Listrik untuk NTB dan NTT

MATARAM-  Pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur kelistrikan untuk memperluas akses listrik kepada masyarakat, dengan harga terjangkau melalui berbagai program pengembangan pembangkit 35.000 MW beserta infrastruktur pendukungnya.

“Pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi lebih dari 93%, tahun 2019 minimal 96%, kalau kita bekerja keras bisa 99% di tahun 2019, naiknya hampir 3 persen per tahun, luar biasa sekali,” ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, saat melakukan peresmian dan ground breaking beberapa proyek ketenagalistrikan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), di Mataram, Jumat (20/10/2017).

Menteri ESDM, yang mewakili Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi oleh Menteri BUMN, Rini Sumarno, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andi Noorsaman Sommeng, Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basyir dan perwakilan dari Pemda NTB.

Beberapa proyek ketenagalistrikan yang diresmikan tersebut di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Independent Power Producer (IPP) Lombok dengan total Kapasitas 50 MW serta groud breaking Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) Lombok Peaker, Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) Bima, PLTMG Sumbawa, Mobile Power Plant (MPP) Flores, PLTMG Maumere dan PLTMG Kupang Peaker dengan total kapasitas 350 MW.

Menteri Jonan menjelaskan, di tahun 2019 apabila seluruh proyek kelistrikan di NTB dan NTT ini beroperasi, maka bisa memenuhi kebutuhan listrik di Pulau NTB dan NTT.

“Dengan beroperasinya seluruh proyek ini kebutuhan listrik di NTB dan NTT tidak akan kurang, total kapasitas 350 MW apabila pelanggan yang butuh listrik 900 VA per rumah tangga, akan bisa mengaliri sekurangnya 350-400 ribu rumah tangga,” tambah Jonan seperti dikutip dari siaran pers Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama.

Menteri Jonan juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemerintah Daerah NTB dan NTT sehingga pengembangan infrastruktur kelistrikan di daerah itu bisa ditargetkan selesai pada 2018, kecuali PLTU Lombok Peaker yang diperkirakan selesai pada 2019.

“Saya juga sangat berterima kasih atas dukungan bapak Gubernur NTB dan NTT karena dukungan ini sangat penting untuk pengembangan listrik disini, PLTGU Lombok Peaker akan memakan waktu sampai 2019, lainnya akan selesai 2018,” kata Menteri Jonan.

Untuk pengelolaan kelistrikan, Menteri Jonan juga berpesan kepada direksi PT PLN (persero) untuk memberikan contoh efisiensi pada investasi dan biaya operasi sehingga para IPP juga bisa mengendalikan tarif listrik, sehingga tarif listrik tidak naik tapi turun.

“Saya mohon kepada PLN untuk dapat memberikan contoh efisiensi terhadap investasi per MW dan biaya operasi shingga IPP bisa mengikuti kalau bisa tarif listrik tidak naik tapi turun,” katanya.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi NTB Rosihadu Sayuti menyampaikan terima kasih  kepada pemerintah karena memprioritaskan wilayah timur Indonesia. “Mudah-mudahan apabila infrastruktur ketenagalistrikan ini sudah mantap, maka industri, proses olahan, hilirisasi, UMKM di NTB ini akan tumbuh berkembang dan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di provinsi NTB,” katanya.

Direktur PLN Sofyan Basir pada laporannya juga mengungkapkan komitmen PLN untuk mendukung Pemerintah mewujudkan kebijakan 35.000 MW di tahun 2019. Sofyan melaporkan bahwa saat ini kondisi kelistrikan sudah sangat cukup. Beberapa daerah bahkan sudah tidak ada pemadaman listrik, salah satunya cadangan listrik di Lombok mencapai 299 MW, dan beban puncak sebesar 227 MW.

“Beberapa daerah sudah memiliki cadangan rata-rata 30%, di Lombok cadangan listriknya mencapai 72 MW,” jelas Sofyan.

Berikut proyek-proyek ketenagalistrikan yang diresmikan Menteri ESDM dimaksud:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Lombok Peaker. Berkapasitas 150 MW dan berlokasi di desa Tanjung Karang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dengan investasi 1,6 triliun rupiah, proyek ini akan menyerap tenaga kerja sejumlah 365 orang pada fase konstruksi dan 25 orang pada fase operasi. PLTGU ini diharapkan akan Commercial Operation Date (COD) pada Februari 2019.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bima. Berlokasi di Dusun Bonto, Kecamatan Asakota, Kota Bima Nusa Tenggara Barat, pembangkit ini dibangun dengan kapasitas 50 MW. Dengan total investasi 637 miliar rupiah, proyek akan menyerap tenaga kerja sekitar 300 orang. PLTMG Bima direncanakan akan COD pada Oktober 2018.

3. PLTMG Sumbawa kapasitas 50 MW Pembangkit yang berada di desa Labuan Badas Kabupaten Sumbawa ini menelan investasi lebih dari 744 milyar rupiah dan menyerap tenaga kerja hingga 285 orang. Ditargetkan PLTMG Sumbawa akan selesai pada Oktober 2018.
4. PLTMG Kupang Peaker kapasitas 40 MW. Pembangkit ini dibangun di Dusun Panaf, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Ditargetkan akan selesai pada November 2018. Dengan total investasi lebih dari 700 milyar rupiah, pembangkit ini menyerap tenaga kerja lebih dari 300 orang.
5. Selanjutnya, untuk mendukung kelistrikan di Pulau Flores, dibangun Mobile Power Plant (MPP) Flores berkapasitas 20 MW. Berlokasi di Dusun Rangko, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Menelan investasi lebih dari 427 milyar rupiah dan menyerap tenaga kerja hingga 210 orang selama masa konstruksi dan 25 orang selama fase operasi.
6. PLTMG Maumere kapasitas 40 MW yang berlokasi di desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka-Flores Nusa Tenggara Timur. Selama masa konstruksinya proyek ini menyerap tenaga kerja sekitar 285orang dengan nilai investasi lebih dari 694 milyar rupiah.
7. PLTU Lombok Timur yang mempunyai kapasitas 2×25 MW berlokasi di Desa Padakguar, Kabupaten Lombok Timur dengan total nilai investasi 1,2 triliun rupiah, telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.200 orang pada fase konstruksi dan 470 tenaga kerja saat operasi dengan prosentase 95% orang Lombok dan 85% di antaranya adalah penduduk Desa Padakguar. (Very)