Pentingnya Koordinasi Kebijakan Antar Institusi Dalam Mendorong Sektor Properti

oleh -
Deputi Gubernur BI, Mirza Adityaswara,

 

MAKASAR-Sektor properti memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Upaya mendorong kinerja sektor properti agar sehat dan kuat merupakan tanggung jawab berbagai otoritas, termasuk Bank Indonesia (BI).

“Kebijakan otoritas terkait di sektor properti yang saling bersinergi, dipercaya akan mampu mempercepat perbaikan kinerja sektor properti,” ujar Deputi Gubernur BI, Mirza Adityaswara, pada seminar nasional bertajuk “Pentingnya Koordinasi Kebijakan Antar Institusi Untuk Mendorong Sektor Properti yang Sehat dan Kuat di Indonesia” di Makasar, Kamis (24/8).

Seminar ini diselenggarakan atas kerja sama BI dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

Turut hadir dalam seminar ini, perwakilan dari pemerintah, pengamat ekonomi, pelaku usaha, dan kalangan akademisi dan diharapkan dapat menjadi wadah diskusi dan menggali masukan untuk mendorong kinerja properti yang lebih kuat.

Menurutnya, sektor properti merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Selain itu, sektor ini juga memiliki efek berantai (multiplier effect) serta backward linkage yang cukup besar kepada sektor-sektor ekonomi lainnya.

Oleh karena itu, sektor ini memiliki dampak besar untuk menarik dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Dia menjelaskan, sektor properti juga memiliki dampak terhadap perekonomian khususnya perkembangan produk keuangan. Hal ini terkait apabila terjadi peningkatan harga properti yang membubung tinggi sehingga masyarakat memiliki permasalahan dalam “kemampuan untuk membayar“.

“Sinergitas antar institusi perlu dilakukan untuk memastikan perkembangan kinerja sektor properti sehat dan kuat,” tutur Mirza.

Seminar ini juga membahas mengenai kebijakan Pemerintah dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pembiayaan perumahan termasuk kebijakan perpajakan di bidang properti. Selain itu seminar membahas pula langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan penerapan penerimaan Pemerintah Daerah dari sektor properti.

Dari sisi BI, seminar mengangkat kebijakan untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul di sektor properti. Kebijakan pelonggaran atau pengetatan rasio Loan to Value Ratio yang ditempuh BI dengan memperhatikan siklus keuangan, diharapkan mampu meningkatkan kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit terutama untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).