JAKARTA – Bermula dari inisiatif Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat menikmati harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sama tanpa terkecuali, PT Pertamina dan badan usaha swasta terus melaksanakan program tersebut dengan membangun penyalur BBM di lokasi-lokasi terpencil dan terisolir.
Berdasarkan roadmap program BBM Satu Harga, hingga tahun 2019 mendatang pemerintah akan membangun 157 penyalur.
“Program BBM satu harga itu tidak terkait dengan untung dan rugi, tetapi ini betul-betul dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah ada instruksi dari Bapak Presiden, secara cepat Kementerian ESDM meresponnya dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 sebagai acuan percepatan penerapan harga BBM satu harga penugasan,” ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Harya Adityawarman dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (3/11).
Untuk melaksanakan program BBM Satu Harga tersebut, Pemerintah akan membangun sebanyak 157 unit dengan perincian, 150 unit akan dibangun oleh Pertamina dan 7 unit oleh badan usaha swasta.
Hingga saat ini telah terbangun 26 penyalur BBM di lokasi-lokasi 3T (terisolir, terpencil dan terluar) dan akan terus dibangun hingga akhir tahun 2017 sebanyak 54 penyalur.
“Progress dan roadmap Program BBM Satu Harga tahun 2017 hingga tahun 2019. Tahun 2016, BPH Migas melakukan sinkronisasi regulasi dan identifikasi wilayah, selanjutnya pada tahun 2017 didirikanlah lembaga penyalur oleh Pertamina yang akan membangun penyalur di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut cukup baik sebanyak 59 penyalur. Tahun 2018, akan dibangun penyalur di wilayah dengan infrastruktur dan laut terbatas sebanyak 50 penyalur dan pada tahun 2019 akan dibangun sebanyak 46 penyalur di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut yang cukup sulit,” ujar anggota Komite BPH Migas, Saryono Hadiwidjoyo seperti dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM.
Saryono mengatakan, sampai dengan 1 November 2017, penyalur BBM yang sudah beroperasi sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 sebanyak 26 penyalur. Tahun 2016 telah beroperasi sebanyak 9 penyalur, 1 di Kalimantan, 8 di Papua dan sisanya sebanyak 17 penyalur beroperasi tahun 2017.
Selain untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, program BBM satu harga juga dimaksudkan untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah. Untuk mengawal program ini pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem “uji petik” untuk mengawasi pendistribusiannya.
“Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari 2018 di seluruh wilayah Indonesia,” kata Saryono. (Very)
Facebook
Google +