JAKARTA-Pasca penahanan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dorongan pergantian Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI menguat. Sebagian pihak beralasan, pergantian penting dilakukan agar Partai Golkar dan lembaga DPR tidak tersandera oleh kasus hukum Novanto.
Senin (20/11/2017) kemarin, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perindustrian, yang juga tokoh senior Partai Golkar, mendadak ke Istana menemui Presiden Joko Widodo. Padahal, pertemuan itu tidak masuk dalam agenda Kepresidenan.
Ditanya wartawan usai pertemuan tersebut, Airlangga mengatakan siap memimpin Golkar. Namun, hal tersebut tergantung aspirasi pengurus daerah.
“Saya sih, saya kan pembantu presiden dan kader partai jadi tergantung kepada aspirasi teman teman di daerah kedua tentu bergantung kepada bapak,” kata Airlangga kepada wartawan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).
Namun Airlangga membantah jika pertemuan tersebut membahas pergantian pucuk pimpinan partai berlambang Pohon Beringin itu. Dia mengatakan pertemuan untuk melaporkan kunjungannya ke Thailand.
Terkait kondisi yang terjadi di tubuh Golkar saat ini, Airlangga mengatakan perlu dilakukan langkah penyelamatan. “Ya tentunya ya harus ada langkah-langkah untuk penyelamatan partai,” katanya.
Saat ditanya pesan Presiden Jokowi terkait suksesi di Golkar, Airlangga mengatakan Presiden berharap proses internal di Golkar berjalan baik. Mekanisme suksesi di Golkar juga diserahkan pada pengurus daerah termasuk usulan Munaslub.
“Tentunya apa namanya diharapkan ini saja berjalan dengan baik,” kata Airlangga menyinggung pesan Presiden Jokowi.
Airlangga Orang Baik
Sementara itu, Menko Luhut mengatakan bahwa kondisi partainya masih baik-baik saja meski Novanto tengah mendekam di rumah tahanan KPK. Luhut mengatakan, sebaiknya proses parpol terkait penahanan itu diselesaikan tanpa gaduh.
“Biarlah Golkar memproses sendiri, jangan kita terlalu banyak nyampurin. Jadi bikin suasana enggak enak,” kata Luhut.
Luhut mengatakan, saat ini sedang ada mekanisme yang sedang berproses di partai berlambang Pohon Beringin itu. Karena itu, dia meminta masyarakat agar tidak melemparkan wacana yang membuat internal Golkar tambah ramai.
Dia menegaskan bahwa Golkar merupakan partai yang sudah lama berkiprah dalam kancah perpolitikan Indonesia. Karena itu, dianggap cukup matang dalam memproses segala persoalan, dan menghasilkan yang terbaik bagi partai serta seluruh kader.
Terkait sosok yang akan menggantikan Novanto sebagai ketua umum, Luhut mengatakan harus ada tokoh yang baik sebagai pemimpin Golkar. Namun, dia enggan menyebut tokoh tersebut.
Ketika ditanya sosok Airlangga Hartarto, Luhut mengatakan Menteri Perindustrian tersebut merupakan orang baik. “Airlangga orang baik, mana saja bisa,” kata Luhut.
Luhut tergolong aktif sepanjang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Bali Mei 2016 silam. Dia disebut sejumlah kader dan petinggi Golkar mendukung Novanto agar terpilih sebagai ketua umum Golkar saat itu.
Luhut tak membantah hal itu dan menekankan, dukungannya adalah hak sebagai anggota partai. Terpilihnya Novanto kala itu langsung disusul keputusan Golkar memantapkan dukungan bagi Jokowi dalam Pilpres 2019.
Dorongan Munaslub Partai Golkar sejauh ini datang dari tokoh senior Golkar, yang juga Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Hal sama juga disuarakan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, hingga DPD I Golkar. Mereka mendorong Munaslub dilakukan pada akhir tahun ini.
“Saya berharap Munaslub dapat dilaksanakan akhir tahun ini juga,” ujar Agung, Minggu (19/11).
Sementara Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia I Golkar, Nusron Wahid menyebut Partai Golkar membutuhkan solusi kepemimpinan. Ini dalam rangka cut off position dari perilaku koruptif di lingkungan partai.
“Kita lalui berbagai tahapan yang ada dulu. Langkah pertama perlu mendiskoneksi dulu kepemimpinan yang ada dari ketua umum existing mengingat yang bersangkutan sudah ditahan KPK. Mekanismenya di pleno,” kata Nusron, Minggu (19/11).
Facebook
Google +