Indonesia yang Terikat pada Persatuan dan Kesatuan

oleh -
RD. Dr. Maksimus Regus, S.Fil., M.Si. (Foto: tangkapan layar)

(Perspektif Sosio, Ekonomi, dan Politik Indonesia Timur)

Oleh: RD. Dr. Maksimus Regus, S.Fil., M.Si *)

JENDELANASIONAL.ID – Mengimaginasikan kembali konsep “Indonesia Yang Terikat Persatuan dan Kesatuan” adalah sebuah upaya untuk merefleksikan nilai-nilai yang mendasari persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Konsep ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana menciptakan ikatan yang kuat di antara masyarakat yang beragam ini, serta bagaimana menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara kepentingan lokal dan nasional.

Dalam mengimajinasikan kembali konsep ini (konsep negara sebagai imaginasi politik dapat dilihat dalam pemilikan Jonathan Spencer. “Post-colonialism and the political imagination.” Journal of the Royal Anthropological Institute (1997): 1-19.), penting untuk menekankan pada penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, pengakuan akan hak-hak individu dan kelompok, serta inklusi sosial yang merata. Selain itu, perlu diperhatikan pula pembangunan ekonomi yang adil, pembagian sumber daya yang seimbang, serta partisipasi yang aktif dari semua warga negara.

Indonesia Timur, dengan kekayaan budaya, etnis, dan geografi yang beragam, menyajikan tantangan dan peluang unik dalam mengimajinasikan kembali persatuan dan kesatuan Indonesia. (Baca: Azyumardy Azra. “Cultural pluralism in Indonesia: Continuous reinventing of Indonesian Islam in local, national and global contexts.” Asia-Pacific Journal on Religion and Society 2, no. 2 (2019): 56-60). Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk melihat Indonesia Timur sebagai bagian integral dari identitas nasional dan mendorong inklusi yang lebih kuat.

Mengimajinasikan kembali Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan dari perspektif Indonesia Timur melibatkan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat yang melimpah di wilayah ini. Memperkuat kerukunan antar-etnis dan mempromosikan inklusivitas menjadi kunci dalam menciptakan ikatan yang lebih kokoh di antara masyarakat Indonesia Timur.

Indonesia Sebagai Organisme Politik

Dalam perspektif teori politik “the State as an Organism” (negara sebagai organisme), (Henry J. McCloskey. “The State as an Organism, as a Person, and as an End in Itself.” The Philosophical Review 72, no. 3 (1963): 306-326.), “Indonesia yang terikat pada persatuan dan kesatuan” dapat dilihat sebagai kebutuhan penting bagi negara untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidupnya, dapat diasosiasikan dengan bagaimana organisme hidup memelihara kesatuan dan kohesi internalnya.

Negara memiliki fungsi-fungsi utama yang harus dijalankan untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu fungsi yang penting adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan merujuk pada kekuatan integratif yang menyatukan berbagai kelompok dan entitas dalam negara, sedangkan kesatuan mengacu pada kebulatan dan kohesi dalam menjalankan kebijakan dan mengatasi perbedaan. Tujuan negara adalah untuk memastikan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warganya, yang dapat tercapai melalui persatuan dan kesatuan yang kuat.

Negara terdiri dari berbagai organ dan sistem yang berinteraksi untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Organ-organ ini mencakup pemerintahan, lembaga legislatif, yudikatif, dan birokrasi. Masing-masing organ memiliki peran khusus dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara. Misalnya, pemerintahan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan negara, sementara lembaga legislatif merumuskan undang-undang yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Organ-organ ini bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang kuat di dalam negara.

Keseimbangan dan Interdependensi

Negara memerlukan keseimbangan dan interdependensi antara berbagai elemen dan kelompok di dalamnya. Keseimbangan ini mencakup kesetaraan hak dan keadilan bagi seluruh warga negara, serta pengakuan terhadap keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Interdependensi mengacu pada saling ketergantungan antara berbagai sektor dan kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Indonesia, interdependensi dapat dilihat dalam hubungan antara pusat dan daerah, serta kerja sama antara sektor publik dan swasta.

Adaptasi dan Evolusi

Negara juga mengalami proses adaptasi dan evolusi seiring perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Negara harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ini dapat melibatkan reformasi kebijakan, restrukturisasi institusi, atau dialog dan negosiasi yang terus menerus untuk membangun konsensus di antara berbagai kelompok.

Dalam perspektif “the State as an Organism”, penting bagi negara untuk memahami dirinya sebagai entitas hidup yang membutuhkan persatuan dan kesatuan untuk kelangsungan hidupnya. Organ dan sistem negara perlu bekerja bersama, mengembangkan keseimbangan, dan beradaptasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terus-menerus.

Indonesia (Timur) Sebagai Kawasan yang Dinamis-Pluralis

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Persatuan dan kesatuan adalah prinsip fundamental yang menjadi dasar pembentukan dan kelangsungan negara Indonesia.

Dalam konteks sosial, persatuan dan kesatuan di Indonesia mencakup upaya untuk membangun solidaritas dan harmoni antara masyarakat yang beragam. Hal ini melibatkan pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya serta peningkatan kesejahteraan sosial bagi semua warga negara.

Dalam bidang ekonomi, persatuan dan kesatuan berarti mengembangkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Indonesia Timur. Upaya ini mencakup pengembangan infrastruktur, peningkatan investasi, pemerataan pembangunan, dan pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Dalam ranah politik, persatuan dan kesatuan di Indonesia melibatkan upaya mempertahankan keutuhan dan stabilitas negara. Hal ini melibatkan pembangunan sistem politik yang inklusif, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, dan menjamin partisipasi politik seluruh warga negara, termasuk masyarakat Indonesia Timur.

Perspektif ini menyoroti kondisi dan tantangan yang khas di wilayah Indonesia Timur. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang berbeda dari Indonesia bagian barat. Dalam konteks persatuan dan kesatuan, penting untuk memahami dinamika wilayah ini dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat integrasi dengan wilayah lainnya di Indonesia. Poin-poin di atas mencakup beberapa aspek penting yang terkait dengan judul yang diberikan. Namun, untuk memahami topik secara lebih komprehensif, akan lebih baik jika kita mengeksplorasi lebih dalam mengenai persatuan dan kesatuan Indonesia dari perspektif sosio, ekonomi, dan politik Indonesia Timur.

Indonesia Timur dan Kondisi Multi-Simptomatik

Keberagaman Etnis dan Budaya: Indonesia Timur merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman etnis, bahasa, dan budaya. Persoalan sosio yang krusial adalah bagaimana mempertahankan harmoni dan menghormati keberagaman ini dalam rangka mencapai persatuan dan kesatuan nasional.

Salah satu persoalan ekonomi krusial di Indonesia Timur adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah timur dan barat. Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur, layanan dasar, dan peluang ekonomi di wilayah timur guna mengurangi kesenjangan yang ada.

Indonesia Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti tambang, perikanan, dan pertanian. Namun, persoalan ekonomi dan politik krusial di sini adalah pengelolaan yang berkelanjutan dan adil terhadap sumber daya ini, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan.

Keterbatasan infrastruktur dan konektivitas merupakan masalah sosio-ekonomi yang signifikan di Indonesia Timur. Peningkatan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan energi yang terhubung dengan wilayah lainnya di Indonesia akan membantu meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Persoalan politik krusial di Indonesia Timur adalah partisipasi politik yang merata dan pengembangan otonomi daerah. Penting untuk memastikan masyarakat di wilayah timur memiliki peran yang kuat dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan yang memengaruhi wilayah mereka.

Selain itu, Indonesia Timur sering kali menghadapi risiko bencana alam yang tinggi, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Persoalan sosio-ekonomi yang krusial adalah bagaimana membangun ketahanan bencana yang baik, termasuk sistem peringatan dini, rehabilitasi pasca-bencana, dan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan.

Selanjutnya, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan merupakan persoalan sosio-ekonomi penting di Indonesia Timur. Upaya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah ini memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai.

Strategi Pemecahan dan ISKA Sebagai Stakeholder

Tawaran Strategi Pemecahan Persoalan di Indonesia Timur

Pemecahan Persoalan Sosial

a. Pemeliharaan dan promosi keragaman budaya sebagai sumber kekuatan persatuan dan kesatuan. b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang merata terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial. c. Pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lokal.

Persoalan Ekonomi di Indonesia Timur

a. Pengurangan kesenjangan ekonomi antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia bagian barat melalui pemerataan pembangunan dan pengembangan sektor ekonomi lokal. b. Pemanfaatan potensi alam dan sumber daya wilayah Indonesia Timur secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. c. Diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor tertentu dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

Persoalan Politik di Indonesia Timur

a. Penguatan sistem politik yang inklusif, demokratis, dan mewadahi aspirasi masyarakat Indonesia Timur. b. Penanganan konflik sosial dan politik melalui pemulihan pasca-konflik, rekonsiliasi, dan peningkatan keadilan sosial. c. Pengelolaan sumber daya alam secara transparan dan berkeadilan untuk mencegah konflik dan mencapai persatuan dan kesatuan.

Peran ISKA Sebagai Salah Satu Stakeholder

ISKA dapat berperan aktif dalam mendorong advokasi kebijakan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia Timur. ISKA juga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Selain itu, ISKA dapat berperan dalam membangun jaringan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian persoalan sosio, ekonomi, dan politik di Indonesia Timur.

ISKA juga dapat melakukan penelitian dan pemantauan terhadap situasi sosio, ekonomi, dan politik di Indonesia Timur untuk memberikan masukan kebijakan yang berkelanjutan. 

Melalui pilihan strategi pemecahan persoalan yang komprehensif dan peran aktif dari ISKA serta stakeholder lainnya, diharapkan persoalan-persoalan sosio, ekonomi, dan politik yang krusial di Indonesia Timur dapat diatasi secara berkelanjutan, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara ini.

Penutup

Menghadapi tantangan global dan perubahan sosial yang dinamis, mengimajinasikan kembali konsep “Indonesia Yang Terikat Persatuan dan Kesatuan” melibatkan pembaruan dan adaptasi yang berkesinambungan. Proses ini memerlukan dialog terbuka, kolaborasi, dan kompromi yang dilakukan secara inklusif. Hanya melalui kerjasama yang erat di antara berbagai kelompok masyarakat, bangsa Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan cita-cita bersama dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menghadapi tantangan global dan perubahan sosial yang dinamis, mengimajinasikan kembali konsep “Indonesia Yang Terikat Persatuan dan Kesatuan” harus melibatkan pembaruan dan adaptasi yang berkesinambungan.

Proses ini memerlukan dialog terbuka, kolaborasi, dan kompromi yang dilakukan secara inklusif. Hanya melalui kerjasama yang erat di antara berbagai kelompok masyarakat, bangsa Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan cita-cita bersama dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Tulisan ini dipresentasikan dalam Fokus Group Discussion (FGD), Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Regio Indonesia Timur, UNIKA Santu Paulus Ruteng, Senin 22 Mei 2023).

*) Penulis adalah Ketua Persekutuan Imam Diosesan (UNIO) Keuskupan Ruteng, Alumnus S2 Sosiologi UI, Alumnus S3 Sosiologi Universitas Tilburg, Belanda, Dekan FKIP UNIKA Santu Paulus Ruteng.