Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Reshuffle Kabinet II periode kedua Presiden Jokowi sudah ramai jadi topik perbincangan. Kasak-kusuk politik pun sudah berlangsung.
Ada orang yang sudah “dipanggil langsung” tapi ada juga yang “ditawarkan” langsung, baik oleh Parpol maupun kelompok. Begitu juga, banyak nama sudah muncul dan dimunculkan di permukaan.
Tentu semua itu disampaikan dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan masing-masing. Namun, keputusan tetap di tangan Presiden sebagai pemenang hak prerogatif.
“Saya berharap, semoga semua dinamika ini tak makin membuat ‘pusing’ Presiden Jokowi dan lalu ‘gagal fokus’ untuk tujuan yang lebih substansial,” ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) Jeirry Sumampow di Jakarta, Selasa (20/4).
Dia juga mengatakan, semoga saja Presiden Jokowi juga tak terpengaruh kuat oleh kepentingan politik yang mungkin tersembunyi di balik banyak usulan nama itu.
“Tetap fokus pada upaya memperkuat kabinet dengan orang yang tepat agar bisa kerja efektif dan cepat bagi pencapaian visi dan misi Presiden. Tetap menggunakan kriteria yang rasional dan objektif agar mampu memilih orang yang baik dan tepat,” ujarnya.
Jeirry mengatakan, setidaknya ada empat (4) hal yang penting disebutkan jika berbicara soal apa saja yang mempengaruhi reshuffle.
Pertama, katanya, soal yang sifatnya administrasi demi percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintahan Jokowi, yaitu penggabungan Kementerian Ristek dan Pendidikan dan penambahan kementerian baru, Kementerian Investasi.
Hal ini, katanya, tentu berdasarkan kebutuhan akibat adanya UU Cipta Kerja.
Terkait dua kementerian baru ini, kata Jeirry, sudah banyak nama yang disebut. Penggabungan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan, katanya, membuat posisi Nadiem Makarim menjadi rawan diganti.
“Hal ini wajar saja mengingat kompetensi Nadiem Makarim untuk riset tak kuat,” ujarnya.
Jeirry mengatakan, nama seperti Prof. Jimly Asshiddiqie dianggap layak duduk di posisi itu.
“Sedangkan Kementerian Investasi, orang seperti Maruarar Sirait saya kira layak dipertimbangkan menduduki posisi itu. Beliau memenuhi kriteria untuk itu. Latar belakang pengusaha, track record politik yang relatif bersih, pengalaman di DPR selama 2 periode, serta jaringan bisnis yang dimiliki, merupakan politisi dari parpol besar pendukung Presiden Jokowi, saya kira cukup untuk menjadi alasan bagi Presiden Jokowi memilih yang bersangkutan,” ujarnya.
Tentu nama lain bisa saja dimunculkan. Misalnya, Basuki Tjahaja Purnama, Sandiaga Uno atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. “Siapa yang dipilih sangat tergantung juga dengan kecocokan yang bersangkutan dengan Presiden Jokowi,” ujarnya.
Kedua, evaluasi kinerja para menteri. Momentum reshuffle, menurut Jeirry, selalu dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja para menterinya dan menggantinya. Jadi agaknya reshuffle ini akan menyasar para menteri yang di kementeriannya sedang “bermasalah” dan yang berkinerja kurang memuaskan. Termasuk para menteri yang tak setia menjalankan “perintah” Presiden.
Hal ini, katanya, juga berdasarkan pengalaman reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi sejak periode pertama. “Karena itu, pergantian menteri tak hanya akan terjadi pada 2 kementerian di atas. Beberapa kementerian yang bisa masuk kategori layak untuk dievaluasi dan diganti adalah Kementerian Desa dengan kasus ‘jual-beli’ jabatan; Kementerian Perdagangan dalam kasus impor beras dan impor lainnya; Kepala KSP dalam kasus Partai Demokrat; dll.,” kata Jeirry.
Ketiga, kebutuhan untuk merangkul kelompok keagamaan untuk bersama terlibat dalam mengelola kehidupan negara. Dalam hal ini tentu adalah NU dan Muhammadiyah.
Selama ini, kesan Jeirry, kedua Ormas tersebut agak merasa “ditinggalkan” Jokowi. Padahal, peran kedua Ormas Islam ini dalam konteks menjaga stabilitas sosial politik sangatlah penting. Apalagi menghadapi tantangan radikalisme keagamaan yang sifatnya masih laten. Begitu juga menghadapi polarisasi sosial politik akibat politik identitas yang terus-menerus dimainkan.
“Bagaimana pun stabilitas sosial dibutuhkan Presiden Jokowi agar Pemerintahan bisa fokus untuk menuntaskan semua agenda yang sudah direncanakan selama 5 tahun dalam waktu yang tersisa. Stabilitas sosial politik yang baik akan memperlancar Presiden Jokowi untuk menorehkan legacy bagi bangsa ini. Tentu kedua ormas ini punya banyak kader yang bisa ditawarkan,” katanya.
Faktor keempat adalah kepentingan politik menuju 2024, Pemilu dan Pilkada 2024. Menurut Jeirry, ada dua kategori untuk hal ini.
Pertama, kepentingan parpol. Parpol, katanya, punya kepentingan juga untuk mendorong orang-orang-nya masuk dalam kabinet untuk kepentingan Pemilu dan Pilkada 2024 nanti. “Kepentingan parpol disini tentu terkait dengan kepentingan mengumpulkan modal dan perkuat jaringan politik elektoral untuk menang dalam Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.
Kedua, kepentingan Jokowi sendiri. Pertanyaannya adalah apa ada kepentingan Jokowi menuju 2024?
“Pasti ada. Paling tidak Presiden Jokowi ingin agak para Menteri bisa lebih fokus untuk menyelesaikan sampai tuntas semua program Jokowi-Maruf sesuai visi misinya. Jadi perlu Menteri yang kompeten dan setia, tak terpengaruh oleh kepentingan lain diluar melakukan visi misi dan program Presiden,” katanya.
Terkait kepentingan penambahan satu periode bagi Presiden Jokowi, kata Jeirrry, memang Jokowi sudah menyampaikan secara tegas bahwa dirinya tak mau menambah satu periode lagi. Begitu juga, PDIP sudah menyatakan penolakan. Namun hal itu bisa saja terjadi sesuai dinamika dan perkembangan politik kekinian.
“Sebab ini tentu terkait dengan legacy Jokowi. Bagi saya, kemungkinan itu bisa saja terbuka jika seluruh program Jokowi-Maruf sulit diwujudkan selama periode tersisa. Dalam konteks ini, bisa saja muncul keinginan untuk menuntaskan itu dalam satu periode lagi. Dalam konteks yang terakhir ini, kemungkinan mengakomodir calon dari luar parpol koalisi menjadi terbuka. Agar dukungan di parlemen makin kuat sehingga hambatan untuk melakukan perubahan UUD akan makin kecil,” pungkasnya. (Ryman)
Facebook
Google +