Kekuatan Diplomasi RI dalam Pusaran Geopolitik Energi di Laut Cina Selatan

oleh -
Webinar “Geopolitik Energi di Laut Cina Selatan: Kekuatan Diplomasi” yang menghadirkan tiga orang narasumber yaitu Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko, Panglima TNI 2013-2014 dan Wakil Gubernur Lemhannas 2011-2013, Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan 2014 dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Federasi Micronesia 2010-2013, dan Andi Widjajanto, Ph.D., Dosen FISIP UI dan Menteri Sekretaris Kabinet Kerja 2014-2015, serta berperan sebagai moderator adalah Dr. Alexander Wibowo, Dewan Pengawas PYC dan juga Dosen Hukum Universitas Pelita harapan. (Foto; Ist)

Jakarta, JENDELANASIONALA.ID — Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) mengadakan serangkaian acara seminar daring (webinar) untuk memperingati ulang tahun yang ke-4. Webinar kali ini adalah webinar kedua yang dilakukan oleh PYC dan disiarkan langsung melalui saluran YouTube resmi PYC pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 pukul 13.00—15.00 WIB.

Tema webinar ini adalah “Geopolitik Energi di Laut Cina Selatan: Kekuatan Diplomasi” yang menghadirkan tiga orang narasumber yaitu Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko, Panglima TNI 2013-2014 dan Wakil Gubernur Lemhannas 2011-2013, Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan 2014 dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Federasi Micronesia 2010-2013, dan Andi Widjajanto, Ph.D., Dosen FISIP UI dan Menteri Sekretaris Kabinet Kerja 2014-2015, serta berperan sebagai moderator adalah Dr. Alexander Wibowo, Dewan Pengawas PYC dan juga Dosen Hukum Universitas Pelita harapan.

Acara diawali dengan sambutan singkat oleh chairperson PYC, Filda C. Yusgiantoro, Ph.D, yang juga mengumumkan pemenang lomba “PYC 4th Anniversary Paper Competition 2020” dan menginformasikan wajah baru website PYC (//www.purnomoyusgiantorocenter.org/).

Acara dibuka oleh Prof. Purnomo Yusgiantoro, Ph.D., Pendiri PYC dan Pionir Universitas Pertahanan Indonesia, yang menyinggung bahwa saat ini situasi geopolitik di Laut Cina Selatan semakin panas.

Purnomo mengatakan, sejauh ini sudah ada tiga kapal induk Amerika Serikat yang diturunkan, dan Cina juga telah menggelar beberapa kapal perang.

Situasi seperti ini, menurut Purnomo, hendaknya diselesaikan dengan soft power atau dengan jalan diplomasi.

“Indonesia sebenarnya tidak terlibat langsung seperti enam negara yang berkonflik mengenai wilayah kedaulatan. Namun, kita dekat sekali dengan dengan wilayah yang bersinggungan. Seperti kita ketahui di Laut Natuna terdapat lapangan gas terbesar di pasifik. Pemerintah mulai mengantisipasi dengan hard power, gelar kekuatan pertahanan di Laut Natuna,” ujar Purnomo seperti dikutip dari siaran pers di Jakarta, Senin (22/6).

Mengawali paparannya dalam webinar ini, Moeldoko mengemukakan pandangan atau opini pribadinya, dan bukan merupakan pendapat dari institusi yang diwakili saat ini, yaitu sebagai Kepala Staf Presiden.

Hal itu, kata Moeldoko, didasari pengalaman dan pengetahuannya sebagai mantan panglima TNI, bukan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Beliau lalu merekonstruksi sejarah perang dunia ke-II yang kemudian dikaitkan dengan keadaan konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan.

Paparan dilanjutkan oleh Muhammad Lutfi yang mengatakan bahwa dengan politik bebas aktif, Indonesia memiliki nilai tambah tersendiri dengan memanfaatkan peran diplomasi.

“Indonesia bisa tetap netral dengan mengedepankan dialog dan keterbukaan. Posisi Indonesia menjadi Center of Gravity karena tidak memilih salah satu konsep Open and Free Indo Pacific dari Amerika Serikat ataupun Belt Road Initiative dari Cina,” ujar Muhammad Lutfi.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Andi Widjajanto. Dia menjelaskan bahwa kondisi di Laut Cina Selatan dilihat dari 3 variabel, yaitu (1) mengenai modernisasi persenjataan, (2) mengenai keamanan energi, dan (3) transisi hegemoni.

Pada akhir acara, Alexander Wibowo, selaku moderator, menyimpulkan paparan ketiga narasumber dan peran Indonesia pada konflik ini.

Indonesia memiliki posisi yang strategis karena baik Amerika Serikat maupun Cina sangat membutuhkan peran Indonesia.

“Indonesia dapat mengambil keuntungan dengan meningkatkan investasi melalui pendekatan diplomasi khususnya diplomasi energi untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan energi Indonesia, secara khusus, pengelolaan energi di wilayah perbatasan Indonesia seperti di Natuna,” pungkasnya. (Ryman)