Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni, mendesak Pemerintah Daerah untuk memutakhirkan data ketahanan pangan daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Pusat untuk merumuskan kebijakan mengantasipasi krisis pangan di masa Pandemi COVID-19 serta mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut disampaikannya dalam kapasitas sebagai Ketua Satuan Tugas Monitoring Sistem Ketahanan Pangan di Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam webinar bertajuk Daerah Membangun: Mewujudkan Kemandirian Pangan Berkelanjutan,” hari ini, Kamis (02/07). Webinar tersebut diikuti oleh lebih dari 1000 peserta, termasuk para Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan DPRD, kepala dinas, aparatur sipil negara dan para pakar di berbagai daerah.
“Memang Satgas Ketahanan Pangan di daerah ada di bawah Sekda. Tetapi kepala daerah harus mendorong supaya data ketahanan pangan menjadi penting untuk disajikan dengan benar dan update (mutakhir). Supaya kalau ada permasalahan di daerah, kami dapat memyampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden, supaya dapat diambil solusi yang cepat dan efektif,” kata Hari Nur Cahya Murni.
Turut sebagai pembicara dalam webinar tersebut adaah Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, yang juga Sekretaris Satgas Sistem Ketahanan Pangan di Daerah Kemendagri, dan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, yang juga merupakan Wakil Ketua Satgas, Muchlis Hamdi. Moderator pada webinar tersebut adalah Yusharto H, staf ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
Pemutakhiran data sangat ditekankan oleh Hari Nur Cahya Murni dikarenakan pengambilan keputusan yang tepat sangat ditentukan oleh data yang akurat. Hal itu, kata dia, menjadi perhatian dan kepedulian Presiden.
“Misalnya, ketika terjadi lonjakan harga di satu daerah, Presiden selalu mengatakan pemerintah harus hadir, Pemda harus hadir. Presiden tidak diam. Jika ada masalah seperti ini, laporan Mendagri akan ditempatkan pada tempat pertama, karena Mendagri adalah pembina Pemda. Kalau ada masalah seperti ini, kami pasti membantu. Tetapi tolong, Anda isi dan lengkapi data ketahanan dan ketersediaan pangan di daerah Saudara, seperti yang sudah kami sampaikan dalam Surat Edaran Mendagri,” kata dia.
Dia memberi contoh permasalahan yang pernah terjadi di Jawa Timur, ketika petani mengeluhkan anjloknya harga ayam ras yang menyebabkan banyak peternak membagi-bagikan daging ayam sebagai bentuk ketidakpuasan.
“Ketika hal itu dilaporkan dalam ratas, langsung saat itu juga Presiden memerintahkan Mentan turun ke Jatim. Dalam 1×24 jam masalahnya bisa selesai,” kata dia.
Selanjutnya, ia mengatakan akurasi dan pemutakhiran data juga berfungsi untuk mendeteksi adanya kemungkinan penimbunan yang dilakukan oleh mereka yang ingin mendistorsi pasar untuk meraih keuntungan yang tidak wajar. Dia mengharapkan agar Pemda dapat membuat laporan kepada Satgas di Kemendagri, sehingga masalahnya dapat diatasi dengan cepat.
“Kalau ada yang menimbun barang kebutuhan pokok, mohon kami diinformasikan. Kalau tidak terinformasi kepada kami, kami tidak bisa menurunkan pejabat untuk menangani ini. Tetapi jika ada informasi yang lengkap, tim dapat kami terjunkan,” kata dia.
Di bagian lain pengarahannya, Hari Nur Cahya Murni menngingatkan bahwa ketahanan pangan di daerah memiliki kaitan langsung dengan tingkat inflasi daerah. Dalam waktu dekat, Menko Perekonomian bersama Bank Indonesia akan memberikan penghargaan kepada Pemda yang dinilai berhasil menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan sehingga tingkat inflasi di daerah tersebut dapat ditekan. (Very)
Facebook
Google +