Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan FPI membandingkan penanganan kerumunan massa dalam acara pernikahan puteri Rizieq Shihab dengan Pilkada Serentak 2020.
KPU menyatakan bahwa membandingkan kedua acara tersebut tidak tepat.
“Dalam hal ada kegiatan lain yang kemudian membandingkan dengan yang terjadi September kemarin (tahapan pendaftaran Pilkada), bagi kami itu sepertinya kurang tepat kalau membandingkan,” ujar Komisioner KPU Viryan Aziz saat dihubungi, Selasa (17/11/2020).
Viryan mengatakan, dalam pelaksanaan pilkada, KPU memiliki aturan protokol kesehatan. Selain itu, katanya, setelah terjadi peristiwa kerumunan dalam tahapan pendaftaran KPU telah meningkatkan standar protokol kesehatan.
“Pertama di kantor KPU dalam kegiatan penyelenggaraan pilkada sudah memiliki protokol kesehatan. Kedua setelah peristiwa kerumunan yang terjadi itu bukanlah hal yang diinginkan oleh kita dan setelah itu terjadi, KPU beserta pemerintah dan seluruh jajaran meningkatkan standar protokol kesehatan yang maknanya tidak boleh terulang,” kata Viryan seperti dikutip detikcom.
Tidak hanya itu, pelanggar protokol kesehatan dalam Pilkada diberikan tindakan tegas oleh Bawaslu. Menurutnya, upaya peningkatan ini dilakukan dengan cara revisi Peraturan KPU terkait protokol kesehatan.
“Di beberapa daerah, pelanggaran yang masih terjadi (pelanggaran) itu ditindaklanjuti, jadi kita bisa lihat berdasarkan laporan Bawaslu pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan,” kata Viryan.
“Kemudian setelah itu ada revisi PKPU, bahkan KPU langsung merevisi peraturannya itu yang maknanya adalah setelah peristiwa itu terjadi kita mengevaluasi dan memperketat, bahkan ada maklumat kalau saya tidak keliru kebijakan dari kepolisian,” sambungnya.
Viryan menuturkan tidak tepat bila kerumunan pada tahapan pendaftaran dijadikan justifikasi terkait kegiatan lain. Menurutnya, hal ini dapat membuat masyarakat kembali tidak disiplin dalam penerapan protokol kesehatan.
“Kalau kemudian Bulan September itu yang sudah kita ubah dan kita disiplin yang melanggar setelah itu ditindak, kemudian pada saat sekarang ada kegiatan yang melanggar disiplin menarik itu kembali. Kalau narasi ini dijadikan justifikasi oleh kegiatan-kegiatan lain maka kami juga khawatir semuanya akan kembali tidak disiplin,” pungkasnya. (Ryman)
Facebook
Google +