JAKARTA-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo segera memasuki masa pensiun, tepatnya pada Maret 2018. Karena itu, muncul permintaan agar Presiden Jokowi segera mengajukan nama pengganti Gatot sebagai Panglima TNI.
Salah satu permintaan itu muncul dari politisi PDI Perjuangan di Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. Dia berharap Presiden Jokowi segera mengirim nama kandidat Panglima TNI ke DPR paling lambat akhir November atau Awal Desember 2017 agar segera dilakukan fit and proper test.
Dia beralasan, Komisi I yang menangani bidang pertahanan dan militer, tak memiliki waktu banyak. DPR akan segera memasuki masa reses. DPR memulai masa reses pada 13 Desember hingga 14 Januari 2018. Karena itu, apabila nama Panglima TNI dikirim saat DPR memasuki masa reses, maka tak bisa diproses.
“DPR nanti yang akan memberikan persetujuan. Persetujuan itu disampaikan kepada presiden, setuju atau tidak setuju,” kata Hasanuddin dalam diskusi Setara Institute di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).
Presiden Jokowi ternyata merespon permintaan tersebut. Presiden mengatakan, sejauh ini sudah menyiapkan beberapa nama yang akan menggantikan Gatot. “Namanya kan banyak,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ditanyai terkait rencana pergantian Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, setelah membuka acara Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Konbes Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/11).
Setidaknya, ada tiga nama yang paling berpeluang menggantikan Gatot yaitu, Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Mulyono, Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Ade Supandi, dan Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal Hadi Tjahjanto.
Lantas, siapa di antara tiga tokoh tersebut yang paling berpeluang menggantikan Gatot?
TB Hasanuddin mengatakan, mengacu pada konsesus sebelumnya yaitu adanya rotasi di tiga matra tersebut, maka Kasau harus mendapat giliran menjadi orang nomor satu di tubuh TNI. Pasalnya, dalam dua kali rotasi kepimpinan, Panglima TNI selalu bersal dari Angkatan Darat. Sebelum Gatot, Panglima TNI juga berasal dari TNI AD, yaitu Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko. “Karena itu, kalau dilihat dari kata bergilir, maka kali ini giliran dari TNI AU. Hal itu penting dilakukan agar terjadi kohesi di dalam tubuh TNI. Tapi hal ini tentu bergantung pada keputusan presiden,” katanya.
Permintaan agar Presiden Jokowi segera mengajukan nama calon Panglima TNI juga disuarakan Direktur Imparsial Al Araf. Dia menyarankan agar Presiden Jokowi sudah memberikan usulan nama pengganti Panglima TNI pada Desember 2017 kepada DPR.
“Semakin cepat semakin baik, agar penentuan akhir tidak tergesa-gesa dan menghasilkan keputusan yang tidak tepat,” ujar Al Araf.
Sama seperti Hasanuddin, dia juga berharap Presiden Jokowi melakukan rotasi. Hal itu dilakukan agar menumbuhkan rasa kesetaraan dalam tubuh TNI. Sebab selama ini, jabatan Panglima TNI dikesankan seolah hanya milik TNI AD.
“Penerapan pola rotasi jabatan Panglima TNI sangat penting, bukan hanya karena telah diamanatkan UU, tetapi juga demi membangun soliditas antarmatra dan profesionalitas TNI secara keseluruhan,” ujarnya.
Kalau Presiden Jokowi menerapkan pola rotasi, kata Al Araf, maka presiden bisa memilih (Kasal) Laksamana Ade Supandi, dan Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun, kata Al Araf, Ade Supandi memiliki peluang kecil karena akan pensiun pada Agustus 2018. “Daripada Presiden Jokowi mengganti terus Panglima TNI, maka bisa saja memilih Kasau yang masih lama pensiun,” ujarnya.
Doktrin Perang Udara
Sementara itu, pengamat militer Connie Rahakundini mengatakan TNI saat ini seperti tidak memiliki roadmap, karena itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengatakan, jikapun ada roadmap, tapi tidak jelas.
Mengacu yang dilakukan negara tetangga Australia, Connie mengatakan, negara itu sudah memiliki doktrin perang udara. Karena itu, katanya, di sinilah urgensi Panglima TNI yang menggantikan Gatot berasal dari Kasau.
“Saat ini roadmap TNI tidak jelas, karena itu tidak tahu mau buat apa dan beli apa. Oleh karena itu, penting Panglima TNI dari Angkatan Udara. Kita harus memiliki doktrin perang udara, seperti Australia,” ujarnya.
Seperti diketahui, Marsekal Madya Hadi Tjahjanto telah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) pada Rabu (18/1/2017) lalu. Di jajaran jenderal bintang empat TNI, Hadi tercatat paling muda. Hadi merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987. Dalam hitungan tiga bulan, dua kali dia mendapat promosi jabatan. Sekarang Hadi sudah menyandang empat bintang di pundaknya (marsekal).
Sebelumnya, pengamat militer dari Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi mengatakan, terpilihnya Hadi karena Jokowi ingin koordinasi berjalan baik. Menurutnya, selain prestasi, faktor kedekatan biasanya menjadi pertimbangan dalam pemilihan tersebut. Saat Hadi jadi Sekretaris Militer Presiden, lalu promosi jadi Irjen Kementerian Pertahanan sudah bisa diprediksi kariernya akan terus naik. “Jabatan KSAU kan politis, tergantung nyamannya presiden,” tuturnya.
Jauh-jauh hari Muradi memprediksi bahwa Hadi memang disiapkan Jokowi untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Gatot Nurmantyo. “Saya lihat arahnya ke sana. Kalau suasananya kondusif, September atau Oktober bisa dilakukan,” ungkapnya di kala itu.
Jika memakai sistem urut kacang, menurut Muradi, saat ini Angkatan Udara mendapat jatah memimpin TNI. Setelah Laksamana Agus Suhartono (AL), berturut-turut Panglima diisi angkatan darat (AD) yaitu Jenderal Moeldoko dan Gatot Nurmantyo.
Jika hal itu terjadi, kata Muradi, salah satu tantangan yang harus dilakukan Hadi yaitu mengkonsolidasikan seluruh angkatan. “Panglima kan pegang pasukan, harus bisa kontrol matra lain. Apalagi darat kan lebih banyak,” imbuhnya.
Hadi merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987. Dalam hitungan tiga bulan dua kali dia mendapat promosi jabatan. Lebih cepat meninggalkan para seniornya.
Hadi meraih bintang satu saat didapuk menjadi Direktur Operasi dan Latihan Basarnas (Dirops dan Lat Basarnas) 2011-2013. Lalu dia ditempatkan sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AU 2013-2015 dan Komandan Lanud Abdulrachman Saleh 2015.
Tak lama di sana, bapak beranak dua ini mendapat promosi ketika menduduki posisi Sekretaris Militer Presiden 2015-2016. Menjadi Sekmil kurang lebih satu tahun, Hadi dipromosikan menjadi Irjen Kemhan 2016, dan saat ini menjadi KSAU. (Very)
Facebook
Google +