Depok, JENDELANASIONAL.ID — Generasi muda adalah generasi yang masih mencari jati diri dan sangat mudah dipengaruhi, sehingga generasi muda menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terpapar paham radikalisme intoleransi dan terorisme. Oleh karena itu pelibatan generasi muda sangat penting untuk menangkal penyebaran paham radikalisme.
Hal tersebut dikatakan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM, pada acara diskusi Pelibatan Pemuda dalam pencegahan Radikalisme dan Terorisme dengan Pitutur Kebangsaan. Acara yang mengambil tema “Ekspresi Indonesia Muda” yang diselenggarakan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Barat ini berlansung di GOR Balai Rakyat Depok II, Sukmajaya, Depok, Rabu (13/4/2022) siang.
“Pelibatan pemuda sangat penting dan sangat vital. Karena berdasarkan hasil survei tahun 2020 lalu, sebanyak 12,2% masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori indeks potensi radikalisme didominasi para generasi muda. Dari 12 persen, 2% itu yaitu 85% adalah generasi muda yaitu generasi milenial antara umur 20 sampai 39 tahun. Kemudian yang kedua diikuti generasi Z yaitu umur 14 sampai 19 tahun,” ujar Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid.
Untuk itu menurut Direktur Pencegahan tersebut, penting sekali peranan kaum pemuda dilibatkan dalam kontra radikalisasi, baik itu kontra ideologi, kontra propaganda maupun kontra narasi terutama di dunia maya. Karena sebaran paham intoleransi dan radikalisme itu lebih banyak didominasi melalui dunia maya.
“Karena hasil survei dari lembaga survei Setara Institute itu di tahun 2019-2020 itu konten-konten keagamaan di dunia maya didominasi sekitar 67% yang mana isinya tentang konten-konten keagamaan yang intoleran dan radikal. Sehingga banyak menyasar anak-anak muda terutama generasi milenial maupun generasi Z yang mayoritas menggunakan gadged atau menggunakan fasilitas dunia media sosial,” ujar alumni Akpol tahun 1989 ini.
Kuasai Penyangga Ibu Kota
Terkait potensi radikal dan inoleransi di Kota Depok, mantan Kabagbanops Detasemen Khusus (Densus) 88/Anti Teror Polri ini mengatakan, dalam menjalankan misi untuk merekrut para generasi muda, kelompok radikal ini sering kali memanipulasi, mendistorsi dan mempolitisasi agama.
“Dia menggunakan strategi taqiyah, dimana taqiyah ini berkamuflase untuk bersiasat menyembunyikan jati dirinya dan tamkin Dimana Tamkin ini adalah upaya untuk mempengaruhi atau penguasaan wilayah maupun pengawasan pengaruh di seluruh lini,” ujar mantan Kalpolres Jembrana ini.
Bahkan kelompok radikal terorisme ini menurutnya juga cenderung menggunakan trik-trik atau teknik-teknik yang digunakan era komunisme jaman PKI pada masa lalu dengan menguasai kota. Seperti ibarat sesa menguasai kota, yang mana daerah-daerah penyangga kota atau penyangga ibu kota itu kecenderungannya akan di kuasai oleh kelompok radikal terorisme.
“Kebetulan Kota Depok ini merupakan satu di antara beberapa daerah atau kota penyangga ibu kota, sehingga kecenderungan akan digunakan sebagai area untuk penyebarluasan atau area radikalisasi,” ujarnya.
Oleh karena itu menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan para stakeholder terkait yang tidak hanya di Depok saja tetapi juga di seluruh daerah penyangga ibu kota dalam melindungi generasi muda dari pengaruh penyebaran paham radikal terorisme.
“Tidak hanya Depok, tetapi oleh seluruh kota terutama yang di daerah penyangga (ibu kota). Pertama, memutus media propaganda mereka terutama melalui dunia maya. Dengan memutus propaganda di dunia maya yang kemudian memutus kaderisasi dan juga memutus logistik,” ujar mantan Wakil Komandan Resimen Taruna (Wadanmentar) Akpol ini.
Dijelaskannya, dengan memutus propaganda di dunia maya pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kominfo, media radio, televisi ataupun media cetak maupun online lainnya. “Ini agar media-media ini tidak menyebarluaskan konten-konten intoleran dan radikal terutama konten-konten keagamaan,” kata mantan Kapolres Gianyar ini.
Selain itu pihaknya juga melibatkan ormas, civitas akademika dan juga komunitas, baik itu komunitas budaya, seni maupun komunitas keagamaan, pemuda, forum rektor, dosen dan sebagainya. Selain itu pihaknya juga melibatkan pengusaha atau pelaku ekonomi bisnis seperti perusahaan swasta ataupun yang tergabung dalam BUMN. Perlunya melibatkan pengusaha atau pelaku bisnis ini agar jangan sampai dana dana CSR-perusahaan tersebut nantinya digunakan untuk didistribusikan ke kelompok radikal atau intoleran.
“Kelompok radikal intoleran ini paling pandai bertaqiyah, paling pandai membuat proposal untuk mengelabui aktivitas radikalisme-nya dengan kegiatan keagamaan, sosial maupun kegiatan kemanusiaan. Nah sementara para pengusaha ini nggak ngerti. Karena pengusaha ini ngertinya karena pakai ‘casing’-nya, sosial, agama. Akhirnya dibantu, padahal itu untuk kepentingan radikalisme dan terorisme,” ungkapnya.
Selain itu pihaknya juga melakukan kerjasama dengan dunia pendidikan untuk membuat kurikulum seperti yang telah dicanagkan Mendikbud dengan membuat tiga pantang yaitu pantang intoleransi, pantang bullying dan pantang kekerasan seksual.
“Pantang intoleransi ini adalah pantang radikalisme dan terorisme. Karena intoleransi adalah watak dasar radikalisme itu sendiri,” ujar Kadensus 88/Anti Teror Polda DIY ini.
Untuk itulah menurutnya perlunya pelibatan kaum pemuda dalam mencegahan penyebaran intoleransi, radikalime dan terorisme untuk perwujudan pembangunan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Karena Indonesia ingin mewujudkan NKRI dengan cita-cita dan tujuan nasional program Indonesia emas 2045.
“Ini menjadi tugas bersama bagaimana generasi muda kita ini jangan sampai terkontaminasi terhadap paham radikalisme dan intoleran. Karena begitu dia terpapar paham ekstrimisme radikalisme dan intoleransi maka dia akan merusak masa depan dan rusak akhlaknya. Karena mindsetnya mengganti ideologi negara, memberontak dan mengganti ideologi negara menurut versi mereka” katanya mengakhiri.
Libatkan Anggota DPR RI dari Dapil Depok dan Bekasi
Dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Depok, Ir. H. Imam Budi Hartanto, yang turut hadir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Depok melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) akan terus membuat berbagai kegiatan bagi kaum pemuda agar terhindar dari penyebaran paham intoleran, radikalisme dan terorisme.
“Tentunya kita membuat kegiatan-kegiatan di Kesbangpol dan berbagai hal dari mulai pelatihan kepemimpinan dan juga tentang kesatuan dan persatuan bangsa,” ujar Imam Budi Hartanto.
Bahkan pihaknya juga akan melibatkan pula anggota DPR RI bagi pemahaman terhadap empat pilar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. “Saya berharap temen-temen DPR RI yang dari Dapil Depok-Bekasi ini punya kegiatan terkait masalah empat pilar agar bisa dimaksimalkan di kota Depok ini,” ujarnya.
Selain itu pihaknya juga akan mengajak seluruh komponen masyarakat dalam melindungi generasi muda di wilayahnya agar terbebas dari paham radikalisme dan terorisme. Karena dalam konsep pembangunan di Kota Depok pihaknya menggunakan konsep yang berkolaborasi dan partisipasi yang diantaranya melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
“Maka semua akan digawangi oleh Kesbangpol dan FKUB. Jadi kami Insya Allah bisa menyatukan semua komponen melalui dua lembaga itu baik Kesbangpol maupun melalui FKUB,” ujarnya.
Sementara itu Ketua FKPT Jawa Barat, Dr. H. R. Iip Hidajat, M.Pd, dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pihaknya sengaja menggelar acara dengan melibatkan kaum pemuda di Depok dikarenakan sempat ada pemberitaan bahwa Depok menjadi kota intoleran.
“Untuk itu hari ini kita kumpul di sini dengan semua unsur semua kekuatan untuk melihat dan menyatukan persepsi lagi. Sehingga namanya kita kemas yaitu Ekspresi Indonesia Muda,” ujarnya.
Diakuinya, dengan tema Ekspresi Indonesia Muda, diharapkan para generasi muda yang memiliki potensi besar bisa ‘melawan’ paham radikal intoleran tersebut. “Apalagi bangsa Indonesia sendiri sedang mempersiakan usia 100 tahun atau satu abad dalam menyongsong Indonesia Merdeka nanti,” ujarnya.
Oleh karena itu pria yang juga Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat ini berharap dengan adanya acara tersebut maka kaum generasi muda akan memiliki ilmu dan bekal terhadap bahaya intoleransi, radikalisme dan terorisme sehingga pemikirannya tercerahkan
“Sehingga bagaimana nilai Patriotisme, nasionalisme, kembali kepada mempertahankan NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila untuk tetap utuh. Sehingga pada tahun 2045 kita bisa memperlihatkan eksitasi Indonesia menjadi negara yang paling kuat,” kata Iip mengakhiri.
Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kota Depok, Ir. Teungku Muhammad Yusufsyah Putra, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok, Mia Banulita, SH, MH, serta perwakilan dari Kodim 0508/Depok, Polres Metro Depok dan Pengadilan Negeri Depok. ***
Facebook
Google +