Peran Masyarakat Sangat Menentukan Menciptakan Pilkada Bersih

oleh -
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arif Moelia Eddie

JAKARTA-Membangun pemerintahan yang bersih dan anti korupsi, bukan hanya tanggung jawab para penegak hukum, Kementerian Dalam Negeri dan lembaga lainnya. Tapi, ini tanggung jawab semua elemen bangsa, terutama masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arif Moelia Eddie di Jakarta, Sabtu (6/1).

Menurut Arief, dalam petang melawan korupsi, pertama yang harus dibangun adalah budaya anti korupsi. Hal ini memerlukan peran aktif dari masyarakat.

Untuk itu, masyakarat harus ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Karena peran masyarakat menjadi kunci mendorong terbangunnya budaya anti korupsi. Nilai dan kultur anti korupsi, harus ditanamkan dari lingkup terkecil, yakni keluarga.

“Keterlibatan masyarakat yang perlu  bisa ditingkatkan lagi, karena kepedulian masyarakatlah yang seperti itu. Misal memberikan informasi tentang korupsi dan memilih calon- calon yang tidak terlibat korupsi dan juga tidak memilih calon-calon yang track recordnya yang tidak baik,” katanya.

Arief menambahkan, dalam sebuah kontestasi politik seperti Pilkada, pemilih juga punya peran dalam melahirkan pemimpin yang amanah.

Misalnya,  masyarakat atau pemilih tidak  gampang tergiur menerima sesuatu dari kontestan pemilihan. Contohnya paling sederhana menerima uang.

“Rubahlah sifat dan pola pikir itu karena harus berpikir lagi itu bagi-bagi duit kaya sinterklas saja enggak tahu dari mana yang didapatkan. Nah ini harus diubah,” jelasnya.

Partisipasi pemilih juga menjadi salah satu kunci suksesnya Pilkada yang berkualitas. Misalnya, ikut memerangi kampanye hitam berbau SARA, fitnah dan hoax atau minimal dengan tidak menyebarkannya.

Sehingga pesta demokrasi di daerah, benar-benar berkualitas. Lebih menonjolkan adu ide dan program. Bukan adu ujaran kebencian, fitnah, hoax, dan politik uang.

“Di dalam Pilkada juga kami berharap semuanya harus transparan,  jangan money politik, jangan berkampanye hitam. Ini untuk memulai awal yamg baik. Kalau semuanya masyarakat dan para calon mental dan sifat kejujuran integritasnya teruji tentunya tidak akan terjadi. Tentunya kita sama sama sepakat, mulai dari sekarang di era Pilkada serentak di 171 daerah ini, mari sama-sama membangun negeri, harus ada kepeduliaan yang sama antara masyarakat,  termasuk juga pemerintah,” tutur Arief.