PMKRI Harap MPR Bisa Bangun Sinergitas Membumikan 4 Pilar Kebangsaan

oleh -
Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) periode 2020-2022, Selasa, (21/7/20) bersilaturahmi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. (Foto: Ist)

Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) periode 2020-2022, Selasa, (21/7/20) bersilaturahmi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Dalam silaturahmi dan audiensi yang terjadi di ruang kerja MPR RI tersebut, segenap PP PMKRI diterima Ketua MPR RI, H. Bambang Soesatyo, S. E., M.B.A.

Ketua Presidium PP PMKRI, Benediktus Papa, pada kesempatan itu memperkenalkan struktur Pengurus Pusat yang baru pasca-pelantikan PP PMKRI pada 25 April 2020 lalu.

Beni juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan fokus program kerja PP PMKRI selama dua tahun ke depan.

“Dalam kepengurusan ini, kami berkomitmen pada gerakan eksternal yakni fokus pada isu Lingkungan hidup, Radikalisme, Hak Asasi Manusia (HAM),  Pemberantasan Korupsi,” ungkap Beni seperti dikutip dari siaran pers PP PMKRI.

Beni juga mengemukakan beberapa hal yang menjadi isu nasional dan perlu ditanggapi secara serius yakni RUU Omnibus Law, dan RUU BPIP.

“Kami berharap agar ke depannya PMKRI dan MPR RI bisa membangun sinergitas dalam membumikan 4 Pilar kebangsaan. Tentu harapan ini juga menjadi wujud tanggung jawab dan perhatian PMKRI  secara nasional sebagai organisasi pemuda dalam mengawal Pancasila sebagai dasar negara,” ujar Beni.

Diakhir pembicraan, Beni juga menyinggung implementasi 4 pilar terhadap pembangunan nasional sampai ke daerah – daerah tertinggal termasuk pembangunan di Papua.

Menanggapi beberapa hal tersebut, Ketua MPR,  Bambang Soesatyo mengucapkan dukungan terhadap kepengurusan PMKRI yang baru dan mengapresiasi niat baik PMKRI dalam mengawal Pancasila melalui 4 Pilar Kebangsaan.

Terkait polemik RUU HIP, Pemerintah sudah mengubahnya menjadi BPIP. “Haluan Ideologi Pancasila sudah tidak ada lagi, sekarang diganti dengan Badan Pengawas Ideologi Pancasila (BPIP)  untuk mengawal gerakan-gerakan Radikalisme dan paham komunis. Sehingga perlu di Undang – Undangkan,” ungkap Ketua MPR RI.

Bambang mengatakan, terkait pembangunan di Papua, MPR RI mendukung upaya pemerintah di daerah tersebut. “Persoalan – persoalan yang terjadi di papua, MPR bersama Pemerintah berusaha untuk menyelesaikan  tahap demi tahap. MPR RI sudah membentuk satuan tugas ‘FOR PAPUA’ untuk mendukung pembangunan di daerah Papua,” ujarnya.

Pada akhir audiensi, Ketum PP PMKRI didampingi Sekretaris Jenderal dan jajaran PP PMKRI menyerahkan cinderamata serta draf program kerja selama dua tahun ke depan kepada Ketua MPR RI.

Disaat yang bersamaan juga, Ketua MPR memberikan cinderamata kepada PMKRI sebagai bentuk dukungan.

Turut hadir dalam silahturami tersebut, Sekertaris Jenderal (Sekjen) PP PMKRI, Presidium Hubungan Perguruan Tinggi (PHPT), Ketua Lembaga Kajian Energi dan SDA, Ketua Lembaga Hukum dan HAM. (Ryman)