Politik Identitas Gagal dalam Pertarungan Pilpres 2019, Apa Alasannya?

oleh -11 views
Peneliti 7 (Seven) Strategic Studies, Girindra Sandino. (Foto: Ist)

Jakarta,  JENDELANASIONAL.COM — Samuel Huntington mengatakan bahwa awal abad ke-21 adalah babak baru dari perbenturan peradaban, The Clash of Civilization, tema yang kemudian menjadi judul bukunya. Menurutnya, fenomena Perbenturan Peradaban ini dengan mengurainya dalam beberapa ideologi besar di dunia ini: Peradaban Barat, Amerika Latin, Ortodox, Dunia Timur, Dunia Islam, Peradaban Afrika Sub-Sahara, dan beberapa jenis “Peradaban” dan “Dunia” menurut kategorisasi yang dibuat Huntington. Sehingga menurutnya, abad ke-21 akan memunculkan kembali kebanggaan hingga fanatisme beridentitas dalam politik.

Tragedi Wall Trade Cebter 11 September 2001 merupakan penghinaan dan penghancuran terhadap “identitas Amerika”, yang kemudian untuk memulihkannya kembali dilakukan dengan jalan aksi kemiliteran atau perang, dengan musuh bebuyutannya, yakni Irak. Jika dianalisa, hal ini membawa kembali ingatan pada wacana konflik peradaban dari seorang intelektual bernama Samuel Huntington (1996:2000), yang menciptakan masing-masing peradaban, yang mana mereka merasa eksistensi identitasnya ditantang untuk berkonflik dengan jalur politik identitas.

Masih menurut Hantington (2000) ”Identitas-identitas yang sebelumnya memiliki keserberagaman dan hubungan kausal menjadi terfokus dan mapan, konflik-konflik komunal biasanya disebut perang identitas”.

Memang teori Samuel Huntington tersebut telah menjadi gelombang dan momok yang nyata kebangkitan politik identitas. Sebut saja, Perdana  Menteri Malaysia Mahathir Muhammad, yang memenangkan pemilu dengan mengandalkan sentiment Ras dan pribumi. Jair Bolsonaro, politikus sayap kanan Brazil yang memenangkan pemilu, Rodrigo Duterte yang kerap menyatakan pendapat-pendapat controversial dan keresahan berhasil menang dalam pemilu Filiphina. Kemudian Giuseppe Conte (Five stars), gerakan populisme yang meraih kemenangan pemilu Italia, 2018 lalu.

Namun demikian, kemenangan yang diraih oleh beberapa politisi yang disebut di atas, tidak terlepas dari politik identitas, populisme yang fanatik, hoax yang massif, fitnah, menebar ketakutan, pesimisme, saling memaki, menebar kebencian dan lain-lain.

Hal ini tentu mirip dengan strategi yang dijalankan oleh kubu Prabowo-Sandi di Pemilu 2019 ini. “Namun demikian, menarik untuk diperhatikan mengapa politik identitas dalam Pemilu/Pilpres 2019 tidak berpengaruh atau berkorelasi dengan peningkatan elektabilitas pasangan Capres-Cawappres Prabowo-Sandi,” ujar Peneliti 7 (Seven) Strategic Studies, Girindra Sandino, dalam siaran pers yang diterima redaksi indonews.id, di Jakarta, Minggu (3/2/2019).

Menurut Girindra, ada beberapa poin yang dapat dianalisa dan diungkapkan, mengapa strategi tersebut tidak berhasil dalam kontestasi demokrasi di Indonesia, bahkan dapat disebut gagal total.

Pertama, karena Indonesia memiliki social capital yang luar biasa. Berbeda dengan negara-negara lain. Modal sosial itu antara lain adalah banyaknya ormas-ormas keagamaan yang memiliki basis massa dan selalu mengkampanyekan pentingnya rasa persatuan. Sebut saja Ormas keagamaan Seperti, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

“NU dengan jumlah warganya 91,2 juta jiwa telah berhasil mengharmonisasikan hubungan agama dan negara. Jargon hubbul wathon minal iman (nasionalisme bagian dari iman), adalah di antara kuncinya,” ujarnya.

Kedua, ikatan dan rasa kebangsaan di antara penduduk Indonesia cukup kuat sehingga identitas asal atau primodial seperti agama, suku, ras dan golongan tidak laku sebagai “jualan” dalam politik electoral.

Ketiga, politik identitas di seluruh dunia ada dan tidak akan bisa hilang, tapi lama kelamaan perannya menurun pada tataran kuaantitas karena kedewasaan dan kematangan berdemokrasi di tiap negara, karena inklusifisme antar golongan terus meingkat, melumerkan blok-blok budaya (cultural blocks) antar golongan.

Keempat, Prabowo dalam setiap kali pidato politiknya selalu dihiasi dengan retorika yang bernuansa “kelas”dan identitas pribumi, hal ini justru merugikan Prabowo sendiri, oleh karena kontras dengan citra diri dan rekam jejaknya.

Kelima, narasi politik identitas yang dilontarkan oleh kubu Prabowo-Sandi, cepat di counter oleh kubu Jokowi dengan menjalankan strategi kontra-black campaign. Sehingga pembicaraan di ruang publik mengenai politik identitas dengan cepat diredam, walau masih saja ada suara-suara lantang yang mendukung membabi buta narasi politik identitas kubu Prabowo-Sandi

Keenam, penggunaan isu agama sebagai alat untuk meraih dukungan kelompok Islam, melalui Ijtima Ulama II, telah terdegradasi sendiri, disamping terjadi perpecahan. Ulama-ulama yang menunjuk Prabowo-Sandi sebagai wakilnya dalam setiap penyampaian dukungan kepada Prabowo-Sandi, selalu dengan ucapan kebencian, kemarahan, kedengkian, sehingga hal ini membuat masyrakat menjadi takut dan resah. Dan dapat dibilang dukungan ulama-ulama, khususnya yang berlaga keras malah merugikan Prabowo-Sandi dalam menggaet suara pemilih, alias menjadi blunder politik.

“Karena saat ini masyarakat sudah cerdas dalam hal memilih pemimpin, termasuk siapa pendukungnya. Isu agama sangat sedikit korelasinya dengan peningkatan elektabilitas Prabowo-Sandi,” ujar Girindra.

Ketujuh, adalah peran pemerintah sendiri yang saat ini responsif terhadap gejala-gejala yang mengarah kepada isu-isu politik identitas, penyebaran hoax, fitnah, dan lain-lain.

Girindra mengatakan, peran Persiden Jokowi sebagai Capres bersama Cawapres K.H Ma’ruf Amin dan timnya, cukup signifikan dalam meredam dan membloking meluasnya politik identitas tersebut. (Ryman)