Presiden Minta Kepala Daerah Jangan Persulit Pengembang Properti

oleh -
Para kepala daerah yang menerima penghargaan pada Pameran Indonesia Properti Expo Tahun 2017, di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (11/8).

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengapresiasi sejumlah Kepala Daerah, mulai Gubernur, Bupati serta Wali Kota, yang telah berhasil memangkas proses dan prosedur perizinan untuk membangun perumahan, hingga menjadi hanya 6,5 jam saja.

“Saya kira sudah kuno sekali kalau ngurus izin berhari-hari itu. Apalagi sampai minggu, sudah kuno lagi, apalagi bulan sangat kuno sekali. Sudah malu-maluin lah kalau izin sampai berbulan-bulan itu. Sudah enggak zamannya,” kata Presiden Jokowi saat membuka Pameran Indonesia Properti Expo Tahun 2017, di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (11/8).

Selain memangkas sejumlah prosedur, Presiden mengaku  proses mendapatkan perizinan usaha di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekarang ini sangat mudah.

Bahkan dalam waktu 3 jam, sudah diberikan 8 perizinan. Presiden mengaku menjadi Gubernur, Bupati serta Wali Kota itu tidak mudah. Oleh sebab itu, Presiden sangat menghargai sekali apa yang sudah dilakukan Gubernur, Bupati, Wali kota dalam mempercepat pembangunan perumahan dengan memberikan izin secepat-cepatnya kepada pengusaha ataupun pengembang properti yang ada di provinsi kabupaten dan kota yang ada di daerah-daerah.

“Saya titip Pak Menteri PUPR, mungkin Bu Menteri BUMN, Ini Gubernur, Bupati dan Wali kota jangan hanya diberi piala. Tahu toh maksud saya? Berikan dong program apa, yang jalannya rusak di Sulawesi, yang di Jawa Barat yang di Sulawesi Utara juga,” ujar Presiden Jokowi menanggapi pemberian kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali kota dalam acara pembukaan Pembukaan Pameran Indonesia Properti Expo Tahun 2017 itu.

Penerima penghargaan tersebut adalah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Jawa Barat. Untuk kabupaten adalah Kabupaten Maros, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Malang.  Sedangkan untuk pemerintah kota adalah Kota Jambi, Pontianak, dan Manado.

Kepada Menteri BUMN juga, Presiden Jokowi mengingatkan agar memberikan penghargaan dalam bentuk lain. Misalnya airport-airport yang milik Angkasa Pura yang perlu digedein.

“Masa piala saja. Sudah diijawab siap tinggal minta. Sudah. Masa hanya piala-piala. Mungkin juga Pak Gub, Pak Wali Kota, Pak bupati sudah bosan dengan piala-piala. Karena sering ngomong ke saya, Pak enggak konkret Pak, yang jelas dong. Ya udah tadi jelas perintah saya,” tutur Presiden yang disambut tepuk tangan para undangan yang hadir dalam acara tersebut.

Presiden menjelaskan, bahwa Pemerintah sekarang ini sangat concern dalam pembangunan perumahan.

Diperkirakan, 2015 sampai 2019 subsidi dan belanja untuk perumahan kurang lebih Rp74 triliun dari Kementerian PUPR. “Ini sebuah angka yang tidak kecil, meloncat sangat tinggi sekali, yang mustinya pergerakan di properti ini akan kencang mestinya,” ujarnya.

Demikian juga dengan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) yang nilainya kurang lebih 7 persen. Hal ini dimaksudkan  agar masyarakat yang menginginkan untuk bisa membeli rumah dengan harga yang baik, tidak terbebani oleh bunga.

Disamping itu, juga ada subsidi subsidi selisih bunga (SSB) juga ada. “Disubsidi 7 persen dari bunga yang ada, kurang lebih berarti masyarakat juga hanya membayar kurang lebih 4 sampai 5 persen bunganya,” pungkasnya.