SITUBONDO-Presiden Joko Widodo akan mengundang perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) untuk berkunjung ke Papua guna melihat medan yang dihadapi dan penanganan kesehatan oleh pemerintah.
Hal ini menanggapi aksi Ketua BEM UI Zaadit Taqwa yang mengangkat buku kuning saat dirinya baru selesai memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia di Balairung UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2).
“Mungkin nanti saya akan kirim, mungkin Ketua dan Anggota BEM UI untuk ke Asmat. Biar lihat bagaimana medan yang ada di sana, kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah terutama di Papua,” kata Presiden kepada wartawan di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (3/2).
Bukannya tersinggung, Kepala Negara justru menganggap aksi itu bagian dari dinamika mahasiswa.
“Ya yang namanya aktivis muda, ya namanya mahasiswa, dinamika seperti itu biasalah. Saya kira ada yang mengingatkan itu bagus sekali,” ujar Presiden.
Sebelumnya, Zaadit mengatakan, ada tiga tuntutan BEM UI kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, isu gizi buruk di Asmat.
Berdasarkan data Kemenkes, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu ditemukan pula 25 anak suspek campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk.
BEM UI mempertanyakan kenapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki dana otonomi khusus yang besar. Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.
“Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua,” kata Zaadit.
BEM UI juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumut. Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi Polri/TNI.
Lalu pada isu terakhir, BEM UI juga menyoroti adanya draft peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa). Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.
Facebook
Google +