Rizal Ramli: Lebih Baik, Lebih Adil, Lebih Sejahtera

oleh -
Deklarasi Rizal Ramli sebagai bakal calon presiden, di Jl Bangka IX Nomor 49, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2018). (Foto: Ist)

JAKARTA – Tak ada spanduk, backdrop, apalagi baliho dan umbul-umbul. Suasana tampak biasa-biasa saja. Hal itu memang menggambarkan kesahajaan sang tokoh, pemilik rumah di Jl Bangka IX Nomor 49, Jakarta Selatan.

Padahal, di Senin siang, 5 Maret 2018 itu, ada acara istimewa yaitu deklarasi pencalonan presiden 2019. Sang tokoh yang menyatakan kesiapannya itu yakni aktivis-intelektual dan intelektual-aktivis, Dr. Rizal Ramli.

Sejauh ini memang belum ada partai politik yang ikut mendukung atau mengusung pencalonan tersebut. Mantan Menko Perekonomian ini turun ke medan laga atas dorongan nuraninya yaitu membawa Indonesia menjadi lebih baik, lebih adil dan lebih sejahtera.

“Saya siap untuk memimpin Indonesia agar lebih baik, lebih adil, dan lebih makmur. Semenjak mahasiswa, sejak 40 tahun yang lalu, Rizal Ramli di luar sistem, di dalam sistem, terus berjuang agar bangsa Indonesia lebih sejahtera,” kata bang RR, panggilan akrab Rizal Ramli.

Bukan tanpa alasan Rizal Ramli menyatakan kesiapannya maju. Sebagai aktivis di masa mudanya, cukup banyak ide untuk bangsa yang telah disampaikannya. Sayangnya, ide tersebut hanya dipakai untuk bahan pencitraan presiden saja.

“Ide tentang perbaikan Indonesia baik dari politik, ekonomi dan kebangsaan kami jelaskan secara terbuka. Banyak yang menggunakannya hanya sebagai bahan kampanye dan pencitraan, tetapi sedikit sekali yang dilaksanakan,” katanya.

Untuk itulah, melalui pertimbangan yang matang, mantan Menko Kemaritiman ini menetapkan hati untuk melaksanakan gagasannya itu dengan menyatakan siap memimpin Indonesia pada 2019-2024.

Rizal Ramli punya banyak alasan yang mendorongnya mendeklarasikan diri menjadi bakal calon Presiden pada Pilpres 2019.

Salah satunya, dia prihatin dengan kondisi pertumbuhan ekonomi bangsa saat ini yang stagnan di angka 5 persen. Padahal, Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah.

Rizal prihatin dengan ketimpangan demokrasi dan ekonomi di Indonesia saat ini. Demokrasi sepertinya telah dibajak sekelompok elit untuk kepentingan mereka sendiri. Padahal, demokrasi hanyalah sebuah alat atau jembatan menuju keadilan dan kesejahteraan. Tanpa keadilan dan kesejahteraan, demokrasi seperti tong kosong yang nyaring berbunyi.

“Demokrasi hanya bisa bermanfaat jika disertai dengan keadilan. Saat ini banyak sekali ketidakadilan, hukum sering dijadikan alat kekuasaan. Tugas kita semua untuk mengubah, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia,” ujar Rizal.

“Saya ulangi, demokrasi hari ini tidak bawa kemakmuran kecuali untuk kalangan elite. Kami ingin ubah demokrasi agar bawa kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Rizal juga menyinggung kondisi perekonomian di Indonesia yang stagnan di angka 5%. Padala, Rizal optimistis pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa tumbuh di angka 10% pada 2019-2024.

“Selama 3 tahun terakhir, ekonomi Indonesia stagnan di 5%. Dengan potensi alam yang sangat besar dan rakyat yang rajin dan ingin bekerja. Kami yakin ekonomi Indonesia bisa kita tingkatkan tumbuh di atas 10% di tahun 2019 ke tahun 2024,” tuturnya.

Rizal Ramli merupakan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur. Rizal menjadi menteri selama 21 bulan di pemerintah Gus Dur. Prestasi yang menjadi kebanggaan kala itu adalah keberhasilan menumbuhkan ekonomi dari minus tiga persen menjadi 4,5 persen. Termasuk juga pengurangan hutang negara sebesar 4,15 miliar dolar.

Saat itu, terjadi kenaikan nilai ekspor hingga dua kali lipat dan kenaikan gaji PNS dua kali atau setara 125 persen. Begitu pula catatan cemerlang gini index 0,32 atau terendah sepanjang sejarah.

Dia kemudian menjadi Menko Kemaritiman era Presiden Jokowi. RR yang dikenal sebagai tokoh yang menerapkan ekonomi kerakyatan, belakangan kerap melakukan blusukan dan safari politik.

Terakhir, tokoh yang dekat dengan NU-Muhammadiyah dan pernah menjadi penasihat ekonomi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini, bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.