Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Komisi III DPR RI menyatakan menyetujui penunjukkan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Hal itu setelah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi dalam rapat internal Komisi III DPR pada Rabu siang (20/1).
Seluruh fraksi juga menyatakan setuju Komjen Pol Listyo Sigit sebagai Kapolri dan juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Pol Idham Azis dari jabatan Kapolri.
“Berdasarkan catatan fraksi-fraksi, akhirnya pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Pol Idham Azis dan menyetujui pengangkatan Komjen Pol Listyo Sigit sebagai Kapolri,” kata Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry dalam rapat internal Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurut dia, keputusan Komisi III DPR RI tersebut akan ditetapkan dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR dalam waktu dekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelum pengambilan keputusan tersebut, masing-masing perwakilan fraksi menyampaikan pandangannya, seluruh fraksi menyatakan setuju pengangkatan Listyo Sigit sebagai Kapolri. Ada tiga fraksi yang memberikan catatan yaitu Fraksi PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Demokrat.
Soft Approach pada Wilayah Konflik Khusus
Sebelumnya, Komjen Listyo Sigit Prabowo memaparkan ingin mewujudkan Polri Presisi jika kelak menjadi Kapolri. Apa maksud Polri Presisi?
“Merupakan abreviasi dari PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang Presisi. Konsep inilah yang akan mewarnai Polri ke depan,” kata Sigit.
Sigit juga mengutarakan akan melakukan soft approach atau pendekatan lunak kepada sejumlah wilayah konflik yang ada di Indonesia.
“Mengembangkan pendekatan konflik di wilayah yang membutukan perhatian khusus. Pendekatan tidak dengan kekerasan, tetapi soft approach (pendekatan lunak),” ujarnya.
Mantan Kapolda Banten itu menjelaskan, ada wilayah yang konfliknya dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi. “Oleh karena itu, (Polri di bawah kepemimpinannya nanti akan) mengembangkan potensi masyarakat melalui kegiatan Binmas Pionir dalam menumbuhkan jiwa dan semangat peningkatan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sigit menginstruksikan, tindakan kepolsian harus dapat mendukung kegiatan yang ada di masyarakat. Bukan malah menganggu kondusifitas situasi, apalagi membahayakan masyarakat.
“Proses penegakkan hukum merupakan langkah terakhir yang diambil dalam pemecahan masalah,” pungkasnya. (Ryman)
Facebook
Google +