Survei Indikator Politik: Hanya Ada 8 Partai yang Lolos PT

Jakarta, JENDELANASIONAL.COM — Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra masih mendominasi dalam Pemilu 2019 mendatang. Dari hasil survei, PDI Perjuangan meraih suara terbesar dengan 21,6 persen, kemudian disusul Gerindra 12 persen.

“Sejauh ini PDIP masih teratas dukungannya dibanding partai-partai lain,” kata peneliti senior Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida di kantor Indikator, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PKPI berada di posisi terbuncit dengan perolehan masing-masing 0,4 persen dan 0,3 persen.

Sejumlah partai lain secara berturut-turut Golkar 10,7 persen, PKB 9,3 persen, Demokrat 6,3 persen, Nasdem 5,3 persen, PKS 4,2 persen, PPP 4 persen, Perindo 3,4 persen, PAN 2,7 persen, dan Hanura 1,1 persen.

“Kemudian Partai Berkarya 0,8 persen, Garuda 0,7 persen, dan PBB 0,4 persen,” katanya.

Berdasarkan hasil survei itu, maka diperkirakan ada 8 partai politik yang dinyatakan lolos parliamentary threshold sebesar 4 persen, sedangkan 6 partai lainnya tidak lolos PT.

Diketahui, sekitar 56,2 persen merupakan basis koalisi partai pengusung dan pendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sementara 26,2 persen merupakan basis koalisi pengusung dan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Selebihnya merupakan kelompok non partisan dan basis partai di luar koalisi pengusung dan pendukung,” ucapnya.

Survei ini dilakukan pada 16 sampai 26 Desember 2018 dengan metode multistage random sampling atau secara acak melibatkan 1.220 responden sebagai sampel.

Populasi survei adalah seluruh WNI yang punya hak pilih atau telah berusia 17 tahun. Sementara margin of error dari survei ini kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Indikator Politik Indonesia merupakan lembaga survei yang dipimpin peneliti Burhanuddin Muhtadi. Lembaga survei ini diklaim dibentuk atas dasar bahwa demokrasi di Indonesia akan semakin berfungsi efektif jika proses pengambilan kebijakannya responsif terhadap pendapat masyarakat. (Ryman)