Zona Merah Bertambah, Wiku: Pemda dan Masyarakatnya Benar-benar Lengah

oleh -
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito. (Foto: Ist)

Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Perkembangan penanganan Covid-19 pekan ini, terjadi peningkatan yang signifikan pada zona merah (risiko tinggi) bertambah menjadi 27 kabupaten/kota dari pekan lalu sebanyak 19 kabupaten/kota. Zona oranye (risiko sedang) menurun menjadi 370 dari pekan sebelumnya sebanyak 371 kabupaten/kota.

Pada zona kuning (risiko rendah) pekan ini turun menjadi 97 kabupaten/kota dari sebelumnya 104 kabupaten/kota. Zona hijau (tidak ada kasus baru) meningkat dari 8 menjadi 9 kabupaten/kota. Dan zona hijau (tidak terdampak) menurun dari 12 kabupaten/kota menjadi 11 kabupaten/kota.

Namun, menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, perkembangan pekan ini terlihat perkembangan ke arah yang kurang baik. “Sangat disayangkan, terdapat 33 kabupaten/kota yang sebelumnya berada di zona kuning berpindah menjadi zona oranye,” katanya melalui konferensi pers secara daring, Selasa (10/11/2020).

Pada pekan ini, yang menjadi sorotan pada 19 kabupaten/kota yang berpindah dari zona oranye ke zona merah. Padahal, sebelumnya di zona oranye seharusnya bisa berpindah ke zona kuning. “Apabila masyarakat dan pemerintah daerah lengah, maka kabupaten/kota di zona oranye dapat berpindah ke zona merah. Dan ini terjadi pada 19 kabupaten/kota pekan ini. Ini menunjukkan Pemerintah Daerah dan masyarakatnya benar-benar lengah,” tegas Wiku seperti dikutip dari siaran pers.

Adapun 19 daerah yang dimaksud, di antaranya Kota Bengkulu, Bantul, Karawang, Bekasi, Cilacap, Magelang, Karanganyar, Semarang, Kota Tegal, Tanah Bumbu, Kotawaringin Timur, Sukamara, Sumbawa, Kota Bima, Kota Kupang, Banggai Kepulauan, Kota Tomohon, Tanah Datar dan Kota Gunungsitoli.

Ia menyayangkan hal ini bisa terjadi. Dan daerah-daerah yang dimaksud harus segera mengevaluasi penerapan protokol kesehatan. Karena perpindahan zona ke arah yaang lebih berisiko harusnya dapat dihindari. Masyarakat harus dipastikan menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). Sementara pemerintah setempat menegakkan disiplin kepada masyarakat yang masih abai protokol kesehatan.

“Selain itu tingkatkan 3T bagi pemerintah daerah. Sehingga deteksi dini dapat dilakukan pada mereka yang positif dan kontak terdekatnya, serta pelayanan pasien dapat dilakukan lebih dini dan meningkatkan peluang untuk sembuh. Ingat penanganan Covid-19 adalah tanggung jawab kita bersama,” pesan Wiku.

 

Harus Gencarkan 3T

Prof Wiku mengatakan, perkembangan penanganan Covid-19 sudah berjalan baik. Namun pada perkembangan mingguan, dia mengatakan masih terdapat catatan untuk beberapa provinsi.

Perkembangan kasus Covid-19 tingkat nasional pekan ini cenderung ke arah yang kurang baik dibanding pekan sebelumnya. Terjadi peningkatan kasus positif sebesar 8,2%. “Jangan sampai yang terlihat tren penurunan kasus yang semu. Karena tren penurunan kasus minggu lalu ternyata diakibatkan testing (pemeriksaan) yang juga menurun. Hal ini jadi pembelajaran kita semua terlepas ada masa libur. Dan daerah harus menggencarkan 3T (testing, tracing dan treatment),” tegas Wiku.

Pada pekan ini juga, Satgas Penanganan Covid-19 mengapresiasi 5 provinsi yang pada pekan lalu berhasil keluar dari 5 besar provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi. Diantaranya Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DIY, Papua Barat dan Papua. Wiku berpesan agar prestasi ini dapat dipertahankan dan terus ditekan penambahan kasus aktifnya.

Meski demikian yang sangat disayangkan, provinsi yang sebelumnya keluar dari 5 besar, pekan ini malah kembali masuk 5 besar. Yakni Jawa Tengah naik 919, Jawa Barat naik 833, DKI Jakarta naik 410, Kalimantan Timur naik 207 dan Kalimantan Barat naik 199.

“Kenaikan (pekan ini) terpusat pada pulau Jawa dan pulau Kalimantan. Dimohon 5 provinsi ini untuk jangan lengah, kami melihat tren 5 besar bahwa 5 besar penambahan kasus positif mingguan tertinggi, masih konsisten pada 10 provinsi pekan ini dan sebelumnya. Tidak ada perubahan secara signifikan,” lanjut Wiku.

Sama halnya dengan kasus aktif, penambahan kasus kematian mingguan juga mengalami kenaikan 3,6% dari pekan sebelumnya. Pekan ini ada 5 besar provinsi yang masih perlu menekan angka kematiannya, diantaranya Jawa Tengah naik 25, Jawa Timur naik 10, Sumatera Selatan naik 9, Banten naik 8 dan Sumatera Utara naik 8.

Sementara itu, persentase meninggal tertinggi berada di Jawa Timur 7,14%, NTB 5,46%, Sumatera Selatan 5,39%, Jawa Tengah 4,95% dan Bengkulu 4,62%. “Persentase ini cenderung terus menurun dari pekan-pekan sebelumnya. Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kematian menjadi 4 persen, sebelumnya berminggu-minggu ada di angka 5 persen. Ini adalah perkembangan yang kita harapkan kearah yang lebih baik,” harap Wiku.

Disamping itu, meski kesembuhan secara nasional terus bertambah setiap harinya, namun jumlah kesembuhan pekan ini mengalami perlambatan sebesar 6,7% dari pekan sebelumnya. “Sudah 3 Minggu berturut-turut kasus sembuh mengalami penurunan, dan minggu inilah terjadi perlambatan paling besar. Ini adalah kondisi yang memprihatinkan,” Wiku menyayangkan.

Harusnya jumlah kesembuhan harus dijaga dan terus bertambah. Pihaknya sudah mendorong seluruh provinsi untuk mencontoh agar terus meningkatkan angka kesembuhannya.  Pada pekan ini, Wiku menyebut ada 5 provinsi kenaikan kesembuhan tertinggi. Diantaranya Aceh naik 1.018, Jawa Tengah naik 229, Nusa Tenggara Barat naik 145, Kepulauan Riau naik 134 dan Papua naik 129.

Untuk daerah dengan persentase kesembuhan tertinggi pekan berada di Gorontalo (94,32%), Bali (91,66%), Kalimantan Selatan (90,89%), DKI Jakarta (90,79%) dan Sulawesi Selatan (90,07%).

“Untuk pertama kalinya DKI Jakarta masuk dalam 5 besar provinsi dengan persentase kesembuhan yang tinggi. Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus meningkatkan layanan kesehatan sehingga angka kesembuhannya meningkat,” jelas Wiku.

Kepada provinsi-provinsi lainnya, Wiku berpesan agar terus berlomba-lomba meningkatkan angka kesembuhannya. Dan jika membutuhkan bantuan dapat menghubungi pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19. (Ryman)