JAKARTA-Pos anggaran belanja daerah di RAPBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 mencapai Rp77,1 triliun. Nilai tersebut naik Rp5,3 triliun dari posisi awal KUA PPAS 2018 pada 30 Oktober 2017 sebesar Rp71,8 triliun seperti tertuang dalam website apbd.jakarta.go.id,.
Diketahui juga bahwa target pendapatan dalam RAPBD tersebut sebesar Rp66,6 triliun.
DPW Partai Nasdem DKI Jakarta melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (17/11/2017) mengatakan, jika melihat kinerja penerimaan pendapatan sejauh ini, maka angka tersebut dinilai terlalu optimistis.
“Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah rencana belanja di RAPBD 2018 itu telah diimbangi dengan perhitungan rencana pendapatan yang akurat,” ujar DPW Partai Nasdem.
Untuk mencermati hal itu, bisa dibandingkan dengan kinerja pendapatan pada APBD 2017. Melalui website dashboard-bpkd.jakarta.go.id, bisa dilihat bahwa target pendapatan pada APBD 2017 adalah sebesar Rp62,5 triliun. Namun, realisasinya per 24 November 2017 adalah Rp52,3 atau hanya 83,7%.
“Dari situ juga bisa dilihat bagaimana kinerja pendapatan pajak daerah. Pada APBD 2017 ditargetkan penerimaan pajak daerah adalah Rp35,3 triliun. Penerimaan pajak daerah hingga 24 November 2017 adalah Rp32,4 triliun atau 91,8%. Dengan kinerja seperti itu, apakah realistis jika Pemprov DKI menargetkan pendapatan pajak Rp38,1 triliun di RAPBD 2018?” ujar DPW Partai Nasdem.
Apalagi, sejauh ini belum ada kebijakan dalam bentuk Perda maupun Pergub yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah secara signifikan, baik dari sisi besaran nilai pajak maupun jumlah wajib pajak.
Karena itu, DPW Partai Nasdem meminta agar nilai anggaran belanja Pemprov DKI Jakarta ditinjau kembali. “Kami menolak penggelembungan anggaran belanja di Sekretariat DPRD. Penambahan anggaran belanja bagi anggota dewan adalah sebuah langkah yang tidak sensitif di tengah kondisi masyarakat kita yang sebagian besar masih belum sejahtera. Oleh karena itu, kami meminta agar anggaran Sekretariat DPRD yang saat ini bernilai Rp346,5 miliar bisa dikembalikan ke angka Rp126,9 miliar. Bagi kami, anggaran sebesar Rp126,9 miliar tersebut telah cukup untuk memenuhi kebutuhan kerja para anggota dewan,” ujar DPW Partai Nasdem.
Tidak Boros
DPW Partai Nasdem juga menghimbau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tidak berlaku boros. Menaikkan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar 12 kali lipat adalah sebuah tindakan yang tidak bijaksana dan bisa menggerus kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
“Oleh karena itu, kami mengajak agar kedua belah pihak, baik eksekutif dan legislatif, memberikan teladan kepada masyarakat dalam bentuk penghematan anggaran”.
Menurut DPW Nasdem, peningkatan anggaran belanja yang paling signifikan terjadi pada kegiatan pembelian lahan, yaitu dari Rp2,6 triliun menjadi Rp4,4 triliun, atau bertambah Rp1,8 triliun. Peningkatan pembelian lahan paling banyak ada di Dinas Kehutanan, yaitu dari Rp919 miliar menjadi Rp2 triliun, atau naik sekitar Rp1 triliun.
DPW Nasdem mengatakan, dari informasi yang diperoleh, saat ini terdapat lebih dari 200 (dua ratus) lokasi lahan kosong di Dinas Kehutanan yang belum dibangun atau masih ditelantarkan. Karena itu, meski Jakarta masih membutuhkan banyak ruang hijau, DPW Nasdem berpendapat bahwa prioritas saat ini adalah membangun dan memanfaatkan lahan yang telah dibeli, bukan menghamburkan uang untuk membeli lahan baru dan kemudian menelantarkannya. “Hal ini diperlukan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran ruang terbuka hijau yang telah dikuasai oleh pemerintah”.
DPW Nasdem juga mengamati terjadi peningkatan senilai total Rp222,9 miliar pada anggaran di 267 kelurahan, atau rata-rata Rp835,1 juta per kelurahan. Selain itu, ditemukan juga kenaikan anggaran yang signifikan di Dinas Pendidikan Rp927,9 miliar, Dinas Sumber Daya Air Rp429,3 miliar, Dinas Kesehatan Rp366,1 miliar, Dinas Bina Marga Rp144,3 miliar, dan Dinas Pariwisata Rp95,4 miliar.
“Secara umum, kami melihat bahwa kenaikan anggaran belanja pada RAPBD 2018 tidak diimbangi dengan analisa yang cermat terhadap realisasi pendapatan. Jangan sampai terjadi besar pasak daripada tiang, sehingga akhirnya pelayanan kepada rakyat Jakarta terganggu karena defisit anggaran. Jika pendapatan tidak mencukupi, sebaiknya pos belanja dikurangi atau dipotong,” ujar DPW Partai Nasdem.
Karena itu, DPW Partai Nasdem juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai asumsi-asumsi yang digunakan Pemprov DKI Jakarta agar pendapatan daerah bisa memenuhi rencana belanja sebesar Rp77.1 triliun, terutama dalam hal pemenuhan target pendapatan sebesar Rp66,6 triliun.
Terhadap pos-pos pendapatan RAPBD 2018 yang ditargetkan lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2017, DPW Nasdem juga meminta Pemprov DKI untuk menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan atau peraturan yang akan dikeluarkan untuk mencapai target tersebut.
“Kami berharap agar penjelasan tersebut disampaikan dalam bentuk simulasi, serta dipublikasikan dan dilakukan uji publik secara terang-benderang sebelum APBD 2018 disahkan,” demikian siaran pers tersebut.
Facebook
Google +