Intelijen TNI Harus Dapat Mencegah dan Mendeteksi Dini Ancaman Terorisme

oleh -5 views
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen. Pol. Drs Suhardi Alius, MH, di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Intelijen TNI Tahun 2019. Acara Rakor itu sendiri digelar Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (7/2//2019). (Foto: ist)

Jakarta, INDONEWS.ID  Aparat intelijen TNI diharapkan dapat mengemban fungsi sebagai early warning and detection  bagi pimpinannya masing-masing untuk bisa memberikan semacam panduan bagi pimpinanya dalam upaya merespon  dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya  dalam menghadapi ancaman terorisme.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen. Pol. Drs Suhardi Alius, MH, saat diundang menjadi narasumber untuk memberikan pembekalan mengenai fonomena radikalisme dan terorisme di Indonesia di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Intelijen TNI Tahun 2019. Acara Rakor itu sendiri digelar Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (7/2//2019).

“Dalam kesempatan Rakor ini saya gunakan untuk memberikan semacam pencerahan apa-apa yang menjadi isu-isu aktual yang ada kaitannya dengan masalah penanggulangan terorisme. Banyak peran dari TNI, kami menginginkan aparat Intelijen TNI yang ada di daerah  juga bisa memberikan solusi, threatment, keputusan yang cepat dan tepat dalam merespon setiap dinamika yang terjadi di daerahnya,” ujar Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, usai memberikan paparannya pada acara tersebut.

Kepala BNPT pun mengakui kalau institusinya tidak bisa bekerja sendirian dalam upaya Penanggulangan Terorisme dan tentunya juga mengandalkan bantuan dari TNI. Oleh karena itu selain dari TNI, BNPT juga butuh dukungan Polri dan juga dari semua stakeholder terkait.

“Untuk itu dengan pemahaman dan pencerahan yang saya sampaikan tadi dapat memberikan kontribusi kepada kita dalam mengelaborasi faktor-faktor yang berkolerasi dengan masalah penanggulangan terorisme di Indonesia  pada khususnya,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.

Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, aparat intelijen TNI juga harus ikut turun ke bawah dalam melakukan deteksi dini terhadap fonomena yang terjadi di masyarakat. Apalagi TNI mempunyai satuan yang paling kecil hingga sampai pelosok masyarakat seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang ada di tingkat Koramil atau Kecamatan Diharapkan aparat-aparat yang turun ke bawah ini dapat melihat isu-isu ini secara aktual, sehingga fenomenal yang terjadi di lapangan ini bisa cepat diinformasikan dan diambilkan keputusannya.

“Jangan sampai fonomena yang terjadi itu malah melebar, membesar dan sebagainya. Ini yang perlu dan penting kita sampaikan kepada intelijen TNI sebagai sebagai satuan yang bertanggung jawab dalam rangka mengelola masalah ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan,” kata mantan Sekretaris Utama Lemhanas RI ini.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini juga mengatakan bahwa apa yang disampaikannya ini sekaligus sebagai upaya untuk membentengi aparat TNI dari penyebaran paham radikal terorisme. “Ini juga yang paling utama. Jangan sampai  aparat intelijen yang kita harapkan bisa memberikan pencerahan terhadap  masalah ideologi bangsa kepada masyarakat, tapi justru malah terpapar paham radikal terorisme juga. Jangan sampai itu terjadi,” kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini menjelaskan.

Selain berbicara masalah wawasan kebangsaan, Kepala BNPT juga menyampaikan program penanggulangan terorisme, terutama dengan cara-cara lunak (soft approach). Hal ini ditunjukkan dengan memutarkan video tentang cara BNPT merangkul mantan teroris dengan menyentuh sisi kemanusiaan dengan membangun TPA dan masjid di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan.

Dalam kesempatan tersebut Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI, Mayjen TNI. Andjar  Wiratma mengatatakan bahwa TNI sendiri telah siap dan berkomintmen untuk BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme yang ada di Indonesia,.

“Kami mengundang Kepala BNPT untuk memberikan banyak masukan maupun penjelasan, di mana TNI juga memiliki tugas pokok yang salah satunya di Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yakni tentang penanggulangan terorisme. Meskipun di dalam pelaksanaan maupun implementasinya di lapangan mendasari pada asas legalitas yang berlaku, dimana ada undang-undang tentang penaggulangan terorisme yang ada sekarang ini,” ujar Mayjen TNI Andjar  Wiratma.

Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (Waka BAIS) TNI ini mengatakan bahwa apa yang telah disampaikan Kepala BNPT kepada pimpinan Intelijen TNI dalam rakor tersebut sangatlah pentimg. Apa yang telah disampaikan Kepala BNPT sangat membantu TNI untuk mendapatkan masukan yang lebih luas dan jelas mengenai permasalahan terorisme ini.

“Saya juga sudah sampaikan kepada Kepala BNPT dimana nanti TNI juga perlu ada semacam diskusi atau pertukaran informasi tentang radikalisme dan terorisme, sehingga akan mendapatkan suatu pemahaman, visi dan misi yang sama bagaimana kita melaksnakan penanggulangan terorisme yang ada di  seluruh wilayah Indonesia ini,” kata mantan Komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma Kostrad ini mengakhiri.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BNPT didampingi Sekretaris Utama BNPT, Marsda TNI Dr. Asep Adang Supriyadi, MT, MM, Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI, Hendri Paruhuman Lubis, Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol, Drs, Budiono Sandi, serta seluruh pajabat eselon II di lingkungan BNPT yakni para Direktur, Kepala Biro Umum, Brigjen TNI, Dadang Hendrayudha dan Inspektur BNPT, Dr, Amrizal. MM.

Rakor Intelijen TNI Tahun 2019 yang dibuka Kepala Staf Umum (Kasum) TNI,Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan Ashaf,  ini diikuti para pimpinan di jajaran Intelijen TNI. Seperti Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI,  para Komadan di bidang intelijen Badan Pelaksana Pusat serta para Asisten Intelijen di  Komando Utama TNI baik TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU yang ada di daerah. (Ryman)