Keadaban Publik Sulit Ditegakkan Bila Kepala Daerah Diskriminatif Terapkan Protokol Kesehatan

oleh -
Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo. (Foto: Ist)

Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan telah menghubungi Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan meminta agar betul-betul menerapkan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penanganan COVID-19.

Hal itu sehubungan dengan banyaknya agenda acara yang dihadiri oleh pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Imam Besar Muhammad Habib Rizieq yang tidak mentaati protokol kesehatan.

“Kami juga sudah juga menghubungi Wakil Gubernur DKI Jakarta kemarin dan tadi siang (kemarin siang) Bapak Gubernur Anies untuk betul-betul bisa menerapkan Perda sebagaimana yang telah tertuang dalam aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Doni, di Jakarta, Sabtu (14/11).

Menanggapi himbauan Doni Monardo tersebut, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antounius Benny Susetyo mengatakan kewajiban seorang kepala daerah untuk menegakkan aturan protokol kesehatan dengan konsisten dan tidak diskriminatif dalam penegakan hukum.

Menurutnya, penegakan hukum dalam mentaati protokol kesehatan yang tidak konsisten akan menimbulkan apatisme publik. Dan hal itu akan berakibat buruk bagi publik untuk mentaati protokol kesehatan.

“Saatnya ketaatan protokol kesehatan untuk mengatasi Covid. Bila ada keteladanan dan kewibawaan kepala daerah maka mereka dapat menegakkan aturan protokol kesehatan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (15/11).

Benny mengatakan, kebijakan kepala daerah yang tidak konsisten dalam menegakkan aturan protokol kesehatan maka keadaban publik akan sulit ditegakkan.

“Untuk masyarakat sangat dibutuhkan karena mereka membutuhkan keteladanan para kepala daerah dalam menegakkan aturan main yang konsisten dan berpihak kepentingan publik,” ujarnya.

Sebelumnya, Doni Monardo mengharapan agar apa yang telah dianjurkan pemerintah pusat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dapat dilakukan dengan sinergitas yang baik.

Selain itu, Doni juga meminta kepada para tokoh yang ada di pusat maupun daerah agar dapat mendukung upaya tersebut sebagai kesadaran kolektif untuk melindungi diri sendiri dan orang lain.

“Kamipun berharap kerja sama pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik. Dan kita juga berharap semua tokoh-tokoh yang ada bisa bekerja sama agar kepatuhan (menerapkan) protokol kesehatan ini bukan karena ada sanksi, tetapi adalah sebuah kesadaran kolektif untuk melindungi diri sendiri dan juga diri yang lainnya,” jelas Doni.

“Kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, inshaAlloh bangsa kita, masyarakat kita bisa semakin baik dan mereka yang terpapar pun bisa semakin kecil,” pungkasnya. (Ryman)