LAN Usulkan Kabinet yang Lincah

oleh -
Diskusi media “Kajian Isu Aktual Design Kabinet Agile Tahun 2019-2024” di Kantor LAN RI, di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (8/8). (Foto: Ist)

Jakata, JENDELANASIONAL.ID — Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo postur kabinet yang ramping dan gesit, atau kabinet yang agile. Kabinet seperti itu dimaksudkan untuk menjawab tantangan bangsa ke depan dan untuk menghadapi persaingan global yang semakin sengit.

“Semoga pidato Presiden Joko Widodo agar birokrasi yang dibutuhkan adalah birokrasi yang ramping dapat terwujud. Dalam hal ini yaitu terbentuknya kabinet yang agile (licah dan gesit),” ujar Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr Tri Widodo Wahyu Utomo dalam diskusi media “Kajian Isu Aktual Design Kabinet Agile Tahun 2019-2024” di Kantor LAN RI, di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi dalam pidatonya pada 14 Juli 2019 lalu mengatakan bahwa untuk mencapai Visi Indonesia dalam 5 tahun ke depan setidaknya dibutuhkan lembaga yang lincah, aparatur yang mampu melayani rakyat dan mampu memenangan persaingan global serta harus berubah dari pola yang lama ke pola yang baru. “Pola pikir lama yang dimaksud sebagaimana dalam pidato tersebut adalah harus diubahnya kerja yang linear, kerja rutinitas, monoton dan kerja di zona nyaman,” ujar Tri Widodo.

Untuk itu, LAN telah merumuskan sejumlah kriteria utama yang telah didiskusikan dengan para praktisi, pakar dan akademisi yang kemudian diberi istilah dengan Kabinet Agile (Agile Ministries).

Menurut Tri Widodo, agile adalah kata sifat yang memiliki makna lincah, gesit, mudah beradaptasi. Dari arti tersebut maka diharapkan para pembantu presiden yaitu menteri-menteri yang masuk kabinet harus memiliki sifat yang demikian. “Agile tidak dikriteriakan hanya pada orang atau SDM saja namun juga terhadap kriteria yang lain, seperti kabinet yang ramping,” ujarnya.

Kabinet agile, menurut Tri Widodo adalah Kabinet Presidential yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap tuntutan perkembangan zaman dengan 6 (enam) kriteria yaitu Ideologi, Strategi, Struktur, Proses, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia untuk mencapai tujuan bangsa dan negara.

Ideologi, katanya, merupakan panutan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ideologi itu harus ditanamkan dalam diri setiap individu termasuk para Menteri Kabinet.

“Dengan adanya 6 kriteria utama ini maka siapapun dan apapun latar belakang calon pembantu Presiden Jokowi bukan menjadi penentu dari keberhasilan pencapaian visi, melainkan kelincahan/kegesitan kabinet yang akan menjadi kunci,” ujarnya.

Sementara itu Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Dr. Muhammad Taufiq mengatakan, sosok yang dibutuhkan saat ini bukanlah sosok yang solidarity maker melainkan sosok administratur.

Menurut Taufiq, yang dibutuhkan bangsa ini bukan menteri yang pintar saja, tetapi menteri yang berani mengambil keputusan. “Yang kita butuhkan saat ini yaitu menteri yang berani untuk tidak populer namun berani mengambil kebijakan atau keputusan,” ujarnya.

Dalam sesi tanya jawab, Tri Widodo mengatakan bahwa LAN tidak mengusulkan jumlah personil kabinet tetapi hanya mengajukan sejumlah kriteria untuk menjadi calon menteri.

Terkait dengan menteri dari kaum muda, Tri Widodo mengatakan bahwa yang diutamakan bukan usianya, melainkan kompetensi seseorang dalam memegang jabatan tersebut.

Yang tak kalah penting yaitu seorang menteri harus bisa mengubah aparat birokratnya karena keberhasilan kerja sebuah pemerintahan sangat bergantung pada kinerja aparatus birokratnya.

Sementara itu, Taufiq mengatakan legitimasi politik sangat dibutuhkan dalam penempatan calon menteri. Legitimasi politik itu dimaksudkan agar kerja para menteri itu menjadi solid. Namun, yang paling dibutuhkan adalah kemampuan manajemen sang menteri. “Kemampuan manajemen inilah yang sangat menentukan keberhasilan pemerintahan ke depan,” ujarnya.

Sementara itu peneliti Litbang Kompas, Toto Suryaningtyas mengatakan bahwa kabinet yang dibutuhkan adalah yang bisa menjalankan roda pemerintahan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan itu hanya bisa dilaksanakan jika didukung oleh adanya stabilitas politik.

Diskusi media itu dihadiri oleh sekitar 10 media yang diundang dan para peneliti LAN. (Ryman)