JAKARTA – Jakarta akhirnya mempunyai pemimpin baru. Presiden Joko Widodo melantik Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta pada Senin (16/10/2017). Pelantikan yang dimulai pada pukul 16.00 WIB tersebut berjalan lancar dan menandai kepemimpinan baru DKI Jakarta.
Setelah acara pelantikan di Istana Negara, Anies berpidato politik untuk pertama kalinya sebagai Gubernur DKI di Balai Kota DKI Jl Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Dalam pidato tersebut Anies menyampaikan beberapa pernyataan kontroversial.
“Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan polarisme dari dekat. Di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata,” ujar Gubernur DKI Jakarta yang baru saja dilantik itu.
“Kita semua pribumi ditindak, dikalahkan, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri Indonesia,” lanjut Anies.
Pengamat politik dari Presiden University Muhammad AS Hikam menilai pidato politik pertama yang disampaikan Anies itu tidak bijaksana.
“Pidato Anies sebagai Gubernur DKI yang baru tidak bijaksana. Anies sebagai Gubernur tidak konsisten dengan semangat rekonsiliasi yang dia sampaikan sejak menang pilkada” ujar mantan Menteri di era Presiden Gus Dur ini.
Lebih lanjut Hikam berpendapat bahwa pidato tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kepemimpinan Anies akan berbau primodialisme.
“Anies menunjukkan ketidakjujurannya sebab dia juga bukan pribumi asli,” kata Hikam, yang juga intelektual Muslim ini.
Pendapat senada disampaikan Stanislaus Riyanta. “Pidato politik perdana Anies setelah resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak tepat. Sebagai pemimpin seharusnya mengayomi siapapun masyarakat DKI Jakarta,” ujar alumnus Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia tersebut.
Stanislaus menjelaskan bahwa dikotomi antara pribumi dan bukan pribumi justru semakin dikuatkan oleh Anies di dalam pidato politik pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Mahasiswa Doktoral di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini mengatakan, selain menunjukkan bahwa Anies tidak adil dalam memandang masyarakat, pidato tersebut juga bisa menjadi salah satu pemicu pertentangan kelas di DKI Jakarta.
“Siapapun juga yang secara sah telah menjadi Warga Negara Indonesia dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta harus diayomi oleh Gubernur DKI tanpa dibedakan antara pribumi dan bukan pribumi,” pungkas Stanislaus. (Very)
Facebook
Google +