Presiden: Jangan Intervensi OTT KPK

oleh -
Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

JAKARTA-Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum, termasuk penangkapan terduga korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Disinyalir, Presiden mendukung OTT KPK dalam usaha memberangus korupsi di negeri ini.

Presiden Jokowi akan terus mendorong proses hukum berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Siapapun terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, tentunya harus bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa korupsi itu masih ada,” Presiden Jokowi seperti dikutip Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/8).

Menurutnya, maraknya OTT KPK belakangan ini membuktikan korupsi masih ada. Karena itu, pelaku korupsi itu harus diperangi bersama-sama. “Maka dengan demikian kalau ada OTT ya ini, karena proses itu terus terjadi tentunya kita memberikan apresiasi, silakan proses itu berjalan, dan jangan ada siapapun yang melakukan intervensi,” tutur Seskab Pramono Anung.

Saat ditanya mengenai peringatan Presiden terhadap kejaksaan maupun kepolisian, Seskab menegaskan kembali bahwa siapapun yang terkena OTT harus bertanggung jawab.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan bahwa dalam OTT KPK kali ini ada unsur penyelenggara negara yang turut ditangkap.

Ia juga menyebutkan bahwa OTT KPK di Pamekasan, Jawa Timur (Jatim) berkaitan dengan proses penanganan kasus hukum.

Seperti diketahui, KPK membawa 11 orang hasil OTT di Kabupaten Pamekasan, Madura, terdiri dari pihak Kejaksaan dan Pemkab Pamekasan. Salah seorang yang ditangkap itu Bupati Pamakesan, Achmad Syafii yang masih menggunakan seragam dinas.

Selain Achmad, OTT KPK menyasar sejumlah pejabat Kejaksaan Negeri Pamekasan, Pemkab, dan kepala desa. Dari Kejaksaan di antaranya Kajari Rudi Indra Prasetyo, Kepala Seksi Intel Kejaksaan Soegeng Prakoso, Kepala Seksi Pidana Khusus Eka Hermawan, dan seorang staf kejaksaan serta dua sopir kejaksaan.

Adapun dari unsur pejabat Pemda terdapat Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, dan Kepala Inspektorat Sucipto Oetomo. Sedangkan dari unsur kepala desa ada Ketua Persatuan Kepala Desa Pamekasan Moh. Ridwan, yang juga Kepala Desa Mapper, serta Kepala Desa Dasuk Agus.