JAKARTA – Beberapa waktu terakhir ini terjadi aksi kekerasan terhadap umat beragama di Indonesia. Kyai Umar Basri pimpinan Ponpes Al Hidayah Sentiong Cicalengka Jawa Barat mendapat serangan (27/1/2018). Di Jogjakarta acara bakti sosial Gereja Santo Paulus Bantul dibubarkan oleh sekelompok orang (28/1/2018). Setelah itu seorang Biksu (pemuka agama Budha), di Legok Tangerang dipersekusi oleh sekelompok orang.
Peristiwa terakhir adalah penyerangan dengan senjata tajam kepada umat Katolik yang sedang menjalankan Misa di Gereja St Lidwina Bedhog Yogyakarta. Serangan brutal ini melukai Pastor Karl-Edmund Prier SJ, dua orang umat, dan seorang polisi yang mencoba melumpuhkan pelaku.
Aksi-aksi tersebut di atas, oleh sebagian orang, dianggap sebagai suatu tindakan sistematis yang berkaitan dengan tujuan tertentu.
Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta mengatakan, menghubungkan aksi kekerasan kepada umat beragama di Indonesia akhir-akhir ini dengan situasi politik dapat dinilai terlalu dini dan kurang tepat.
“Tuduhan ini jika membesar, dan dipercayai oleh masyarakat, hanya akan membuat situasi politik di Indonesia semakin panas dan menciptakan polarisasi yang semakin kuat,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Stanislaus mengatakan, jika dicermati lebih tajam, sebenarnya peristiwa-peristiwa tersebut tidak mempunyai hubungan kuat terutama dari sisi hubungan antar pelaku. Peristiwa tersebut berdiri sendiri dengan tujuan masing-masing pelaku yang tidak berhubungan.
“Namun tidak bisa disangkal bahwa rangkaian peristiwan kekerasan terhadap umat beragama di Indonesia ini akan menguntungkan kepentingan politik pihak-pihak tertentu,” ujar Stanislaus, yang sedang menempuh studi Doktoral di Universitas Indonesia ini.
Jika terus dibiarkan, katanya, rangkaian aksi kekerasan ini bisa membesar dan akan membawa Indonesia pada situasi yang kurang aman. Jika terus terjadi maka pemerintah dan aparat keamanan akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, apalagi jika kasus-kasus ini tidak tuntas terungkap pelaku dan motifnya.
“Hilangnya kepercayaan dari masyarakat akan menguntungkan kelompok yang menjadi oposisi pemerintah, saat ini maupun 2019 nanti,” ujarnya.
Karena itu, Pemerintah harus bisa mengendalikan situasi ini. Polri bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat harus bahu-membahu menciptakan suasana rukun dan damai untuk menutup celah yang menjadi jalan bagi aksi intoleran, sektarian, dan radikal.
Aksi-aksi sporadis yang mencederai kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, kata Stanislaus, menjadi ruang yang semakin melemahkan kerukunan antar umat beragama. Apalagi jika aksi-aksi tersebut menggunakan kekerasan yang menimbulkan korban, tentu akan memerlukan usaha yang keras guna membangun kembali hubungan yang rukun dan damai.
Karena itu, masyarakat diminta untuk mempercayakan penanganan kasus ini kepada Polri secara profesional dan menghentikan spekulasi dan prediksi yang mengarah kepada kebencian terhadap kelompok tertentu.
“Penanganan oleh Polri yang diharapkan dapat mengungkap pelaku dan motifnya akan membawa titik terang atas berbagai aksi yang terjadi akhir-akhir ini,” ujarnya.
Stanislaus menambahkan, keyakinan dan kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat keamanan sangat penting supaya situasi tetap kondusif.
Kini, tantangan berat memang berada di pundak Polri untuk menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap umat beragama yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Profesionalitas Polri akan diuji untuk mengungkap kasus-kasus tersebut.
“Jika hal ini bisa dilakukan tentu saja bisa menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk tetap tenang dan percaya kepada pemerintah dan aparat keamanan. Namun jika yang terjadi sebaliknya maka situasi yang terjadi akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu guna kepentingan politiknya terutama untuk melemahkan pihak-pihak yang saat ini menjadi penguasa dan bagian dari pemerintah,” pungkasnya.
Facebook
Google +