KALIMANTAN SELATAN-Presiden Joko Widodo menegaskan pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat benar-benar nyata. Demikian juga dengan jumlah masyarakat juga menerima betul.
Karena itu, Presiden meminta masyarakat yang sudah menerima sertifikat agar mengangkat sertifikatnya tinggi-tinggi.
“Jadi kenapa saya suruh semuanya untuk mengangkat semuanya, supaya benar-benar yang kita kerjakan ya yang itu. Kalau kita ngomong 5 juta ya 5 juta, kalau ngomong 7 juta ya 7 juta sertifikat gitu,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, di GOR Rudi Resmawan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (26/3).
Acara penyerahan sertifikat itu dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, dan Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani.
Soal angka 5 juta atau 7 juta itu, Presiden Jokowi menegaskan, itu memang target yang terus akan dikejar pada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional). “Target itu. Jangan sampai yang ngomong pembagian sertifikat ..apa….,” kata Presiden tanpa meneruskan kata-katanya.
Idealnya kata Presiden Jokowi, seluruh lahan atau bidang yang ada semua bersertifikat. Ini artinya, rakyat bisa merasakan dari kegunaan atas lahan tanah yang mereka miliki, semakin besar mestinya semakin baik.
Kepala Negara menegaskan harus ngomong apa adanya. “Memang ada ketimpangan dalam kepemilikan, juga harus ngerti bahwa distribusi itu bukan saya yang melakukan. Itu yang saya enggak mau dituding-tuding. Kita mbagi saja enggak,” ujarnya.
Bukan Pengibulan
Dalam acara di Banjarbaru itu, Presiden Jokowi yang hadir didampingi Ibu Negara Iriana menyerahkan 3.630 sertifikat.
Kepala Negara kembali meminta yang sudah menerima sertifikat agar mengangkat sertifikatnya tinggi-tinggi.
“Biar kelihatan semuanya bahwa sertifikat juga diserahkan dan betul-betul sertifikat ini sudah menjadi milik bapak ibu sekalian dan bukan pengibulan. Karena ada yang ngomong, pembagian sertifikat ini pengibulan,” kata Presiden Jokowi meminta warga yang sudah memperoleh sertifikat untuk mengangkat sertifikatnya tinggi-tinggi.
Presiden lantas menghitung jumlah sertifikat yang sudah diserahkan ke warga itu. Hal itu dilakukan karena dulu biasanya hanya seremoni di ini. Diserahkan yang 12 yang lain disuruh nonton.
“Sekarang saya suruh ngangkat itu gunanya itu, bahwa sertifikat betul-betul sudah diserahkan pada Bapak/Ibu semuanya,” ujar Presiden.
Menurutnya, proses percepatan pengurusan sertifikat ini dilakukan lantaran setiap ke desa, ke kampung, ke provinsi, ke daerah selalu keluhannya soal sengketa lahan dan tanah dimana-mana.
“Enggak hanya di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, di NTT, di NTB, Maluku, di Papua semuanya ada,” ungkap Presiden seraya menambahkan, sengketa itu muncul karena pemegang lahan tidak memiliki yang namanya bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat.
Dengan sertifikat ini ujar Presiden, secara hukum masyarakat berhak atas tanah itu. Karena di sertifikat itu ada nama pemilik, luas tanah, sehingga tidak akan ada orang berani mengaku-ngaku jadi pemilik.
Presiden meminta agar sertifikat yang sudah dimiliki itu diberi plastik agar tidak kena air saat rumahnya bocor.
Selain itu, Presiden minta agar sertifikat tersebut difotokopi sehingga kalau yang asli hilang, masih punya fotokopi untuk ngurus di kantor BPN, mudah.
Presiden Jokowi meminta agar dikalkulasi dulu kalau sertifikat itu digunakan untuk jaminan pinjaman di bank. “Hati-hati, dihitung dulu, tolong dikalkulasi dulu. Bisa mengangsur ndak setiap bulan, bisa mencicil ndak setiap bulan. Kalau ndak, sertifikat hilang,” tutur Presiden.
Facebook
Google +