New York, JENDELANASIONAL.ID — Cuaca ekstrem yang disebabkan perubahan iklim menyebabkan negara yang rawan bencana menjadi lebih rentan. Di Indonesia, contohnya, kebakaran lahan gambut dan hutan di berbagai wilayah di Sumatera dan Kalimantan semakin memperparah dampak perubahan iklim.
Kendati tidak mudah, Indonesia mengambil langkah tegas dalam menangani tantangan besar ini.
“Kita tidak lagi memiliki keleluasaan maupun pilihan selain meningkatkan ambisi pengendalian perubahan iklim. Dalam menghadapi kenyataan ini, aksi iklim harus konkret dan realistis,” kata Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla, dalam pidato singkatnya dalam KTT Climate Action PBB, di General Assembly Hall seperti dikutip dari siaran pers di Jakarta, Rabu (25/9).
Jusuf Kalla memaparkan Indonesia sudah melakukan berbagai langkah guna mengurangi emisi gas rumah kaca, dengan target ambisius sebesar 29 persen memalui upaya sendiri, dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional hingga 2030.
“Indonesia telah meluncurkan Low Carbon Development Initiative (LCDI). Sebuah inisiatif yang berjalan seiring dengan keuntungan ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Selain itu, ungkap JK, Indonesia juga sudah mengintensifkan aksi iklimnya melalui Solusi Berbasis Alam, dengan merestorasi 2 juta hektar lahan gambut dan merehabilitasi 12 juta hektar lahan kritis pada 2030, serta melestarikan secara intensif daerah bakau dan daerah pesisir.
Tidak hanya itu, untuk memfasilitasi pendanaan iklim dan mendukung program lingkungan lain, JK menuturkan Indonesia sudah menjalankan program transisi energi dengan menghapus subsidi bahan bakar fosil, menetapkan kebijakan biodiesel wajib, membangun kilang bahan bakar hijau, hingga membentuk fasilitas khusus pendanaan lingkungan.
“Kami mendorong peningkatan dukungan pendanaan dan transfer teknologi serta energi terbarukan yang terjangkau dan dapat diakses,” tuturnya.
JK menyebut keberhasilan implementasi Perjanjian Paris tidak bergantung pada individu, namun pada upaya kolektif.
“Kami mengundang mitra internasional untuk bergabung dalam BLU Dana Lingkungan,” ujarnya.
JK mengatakan, terkait dengan Ekonomi Laut Berkelanjutan diperlukan percepatan untuk memajukan aksi iklim berbasis kelautan secara kolektif, tidak melakukannya sendiri-sendiri. (Ryman)
Facebook
Google +