Persoalan Pilkada Bukan pada Sistem Tapi pada Mekanisme

oleh -
Hadar Nafis Gumay. (Foto: ist)

Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Hadar Nafis Gumay mengatakan, enilai permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan pada sistemnya, namun mekanisme dalam prosesnya yang masih saja terjadi politik uang.

Komisioner KPU 2012-2017 ini menilai untuk mengatasi persoalan di Pilkada, bukan dengan mengubah sistemnya namun memperbaiki mekanisme yang ada dalam prosesnya.

“Aneh kalau kita mau berdebat kembali tentang sistem Pilkada, langsung atau tidak. Pilkada sudah berjalan di 2005 lalu mau diperdebatkan tentang sistemnya, kami tidak setuju,” kata Nafis Gumay dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis Pilkada Langsung” di Kantor Formappi, Jakarta, Minggu.

Hadar mengatakan, Pilkada langsung memang bukannya tanpa masalah. Tetapi di dalamnya terdapat ruang ketika masyarakat bisa memilih dengan pertimbangan-pertimbangan realistis bukan dipengaruhi keterpaksaan.

Menurut dia, salah satu persoalan di Pilkada langsung adalah politik uang. Karena itulah, hal inilah yang harus dibenahi dalam perubahan dalam UU Pilkada.

“Pembenahan perlu perubahan UU namun ada yang tidak perlu diubah di UU Pilkada misalnya bagaimana kinerja pihak penyelenggara khususnya pihak yang mengawasi dan penegakan hukum,” ujarnya.

Nafis Gumay mencontohkan terkait politik uang, bukan hal yang tidak bisa dibenahi. Seperti dari sisi penyelenggara, katanya, hal itu perlu dipastikan agar mereka bisa bekerja dengan baik menjalankan perannya.

Menurutnya, hal yang juga perlu dilakukan adalah memperbaiki proses laporan politik uang itu harus dipermudah sehingga masyarakat tidak ragu dan tidak terhalangi laporannya.

“Lalu pihak dan lembaga atau badan yang memproses pelanggaran serta penegakannya harus kerja keras. Karena sebenarnya ada pelanggaran yang sangat serius dan berpotensi membatalkan pencalonan seorang kandidat kepala daerah,” ujarnya.

Dia mengatakan, setuju dilakukan evaluasi mendalam dan komprehensif terkait pelaksanaan Pilkada langsung. Namun, katanya, hal itu harus sesuai data, bukan melompat lalu menyederhanakan persoalan lalu mengubah sistemnya.

“Kita jangan sampai seperti dokter yang mendiagnosa gejala penyakit namun kita keliru memberi obat. Saya khawatir ini yang terjadi sekarang,” pungkasnya. (Ryman)