Swiss, JENDELANASIONAL.COM — Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum
Ini Sejumlah Kekurangan Sistem Pengiriman TKI Satu Kanal
Jakarta, JENDELANASIONAL.COM — Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Satu Kanal ke Arab Saudi dinilai bertentangan
IKAL PPSA XXI Nilai Askari Pantas Jadi Hakim Konstitusi
Jakarta, JENDELANASIONAL.COM — Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) PPSA XXI mendukung dan berharap Askari Razak dapat menjadi salah satu dari sembilan hakim konstitusi.
Pemerintah Pastikan Batal Bebaskan Abu Bakar Ba’asyir
Jakarta, JENDELANASIONAL.COM — Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan bahwa saat ini permintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Ba’asyir tidak dapat dipenuhi pemerintah.
Menko Polhukam: Pemerintah Masih Kaji Pembebasan Abu Bakar Baasyir
Jakarta, JENDELANASIONAL.COM — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, pemerintah masih melakukan kajian secara lebih mendalam dan
Rencana Pembebasan Ba’asyir, Jokowi Harus Lakukan 3 Langkah Penting Lainnya
Jakarta, JENDELANASIONAL.COM — Presiden Joko Widodo berencana untuk membebaskan Abu Bakar Ba’asyir (ABB) atas dasar kemanusiaan. Jika benar-benar ABB dibebaskan, maka ICJR
Tolak Pancasila, Ba’asyir Berpotensi Menjadi Ancaman Radikalisme dan Terorisme
Jakarta, JENDELANASIONAL.COM — Pemerintah mengambil langkah yang mengejutkan dengan membebaskan Abu Bakar Ba’asyir. Walaupun dengan pertimbangan kemanusiaan seperti usia lanjut dan alasan
ICJR: Debat Capres Tidak Menjawab Masalah Hukum dan HAM di Indonesia
Jakarta, JENDELANASIONAL.COM — Kedua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilihan Presiden 2019 melaksanakan debat ronde pertama yang bertajuk Hak Asasi
Debat Capres, BNPT Beri Masukan untuk Jokowi Terkait Penanganan Terorisme
Jakarta, INDONEWS.ID — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan telah memberikan masukan kepada Joko Widodo terkait penanganan
891 Diberhentikan, Ribuan PNS Terpidana Korupsi Berstatus Hukum Tetap Belum Diberhentikan
Jakarta, JENDELANASIONAL.COM — Berdasarkan data Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdapeg) Badan Kepegawaian Negara (BKN), tercatat dari 2.357 Pegawai Negara Sipil
- Sebelumnya
- 1
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- 37
- Berikutnya