Pemalang, JENDELANASIONAL.ID — Salah satu permasalahan serius yang dihadapi bangsa ini yang dapat melemahkan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah persoalan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu perlu adanya penguatan wawasan kebangsaan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat mengenai bahaya radikalisme dan terorisme.
Hal tersebut dikatakan Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayjen TNI Nisan Setiadi, SE, dalam acara Silahturahmi Dan Dialog Kebangsaan Bersama Forkopimda, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Civitas Academica Serta Pelajar Dalam Rangka Menangkal Paham Radikal Terorisme Untuk Indonesia Damai, Aman Dan Sejahtera, yang digelar di Kantor Bupati Pemalang, Selasa (15/03/2022)
“Salah satu cara BNPT untuk membangun sinergi, koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terutama pemerintah daerah dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yakni dengan silaturahmi dan dialog kebangsaan ini,” ungkap Mayjen TNI Nisan Setiadi.
Lebih lanjut Deputi I BNPT mengatakan, upaya penanggulangan intoleransi, radikalisme dan terorisme harus dibangun dengan kekuatan bersama dengan konsep penanggulangan yang bersifat pentahelix. Dimana semua elemen seperti pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha dan media harus bersinergi dan berkolaborasi dalam menanggulangi problem ini secara bersama-sama.
“Pemerintah dalam hal ini BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme mengkoordinasikan kementerian dan lembaga serta membuat kebijakan dan melaksanakan program dalam rangka penanggulangan terorisme yang bersifat semesta,” kata alumni Akmil tahun 1988 ini.
Ajang silaturahmi dan dialog kebangsaan seperti ini menurutnya, tentu saja bertujuan penting untuk membangun kolaborasi dan sinergi berbagai elemen dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme.
“Pertemuan yang sangat berharga kali ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional kita agar tercipta daya tangkal masyarakat khususnya di Kabupaten Pemalang dalam rangka menanggulangi permasalahan intoleransi, radikalisme dan terorisme,” tutur Nisan.
Mantan Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Danpussenarhanud) Kodiklatad ini berharap dengan diadakannya silaturahmi dan dialog ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat membentuk kelompok satuan tugas atau forum koordinasi yang menangani terkait pencegahan intoleransi, radikalisme dan terorisme.
“Sesuai Perpres Nomor 7 Tahun 2021 yaitu tentang RAN PE diperlukan pembentukan satgas. Saya juga mengharapkan Kabupaten Pemalang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang ideologi, di mana selain ideologi Pancasila itu tidak diperbolehkan berkembang di sini,” jelas mantan Kabinda Sulawesi Selatan dan Gorontalo ini.
Dirinya juga menyampaikan tentang perlunya peran serta dari pemerintah daerah dalam menuntaskan permasalahan terorisme dengan membuat aturan semacam Peraturan Daerah (Perda).
“Harapan saya di Pemalang ini ada Perda tentang penanggulangan intoleransi dan radikalisme. Dengan adanya aturan ini, ruang gerak untuk menyebarkan ideologi radikalisme akan otomatis tertutup,” ujarnya.
Terkait hal itu, perwira tinggi yang pernah menjabat Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya ini berharap agar masyarakat Kabupaten Pemalang memiliki awereness terhadap bahayanya virus radikalisme dan terorisme.
“Seperti kita tahu kalau Kabupaten Pemalang jadi salah satu kota basis lahirnya anggota terorisme, yaitu Dulmatin yang sekarang sudah tidak ada dan Umar Patek yang sekarang masih menjadi warga binaan pemasyarakatan di Surabaya,” sambungnya.
Agar tidak bertambahnya warga Kabupaten Pemalang yang menjadi teroris seperti Dulmatin dan Umar Patek, Nisan berharap seluruh stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dimulai sejak dini.
“Terutama dalam dunia pendidikan, harapan saya di lembaga pendidikan tingkat SD, SMP, SMA ada penanaman nilai-nilai Pancasila supaya masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi agar ideologi radikal terorisme bisa kita deteksi lebih awal,” pungkasnya.
Perda Penanggulangan Intoleransi dan Terorisme
Dalam kesempatan ini pula, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si menyampaikan apresiasinya kepada BNPT karena telah berkenan melakukan silaturahmi dan dialog wawasan kebangsaan bersama seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Pemalang.
Menurutnya kegiatan ini menjadi wujud nyata para pemandu kepentingan di Kabupaten Pemalang bersama BNPT dalam rangka menangkal perkembangan paham radikalisme dan terorisme demi terwujudnya Indonesia damai, aman dan sejahtera.
“Terima kasih karena telah berkunjung ke Kabupaten Pemalang, semoga kehadiran BNPT dapat memberikan suntikan motivasi dan inspirasi bagi kami terutama terkait upaya upaya yang harus dilakukan agar radikalisme dan terorisme tidak dapat berkembang di Kabupaten Pemalang,” sambungnya.
Untuk itu, sebagai bentuk kewaspadaan yang dilakukan Pemkab Pemalang, pihaknya melakukan berbagai upaya agar paham radikalisme dan terorisme tersebut tidak merebak di masyarakat dan merongrong keutuhan NKRI.
Selain itu, hal yang perlu diwaspadai akibat perkembangan radikalisme dan terorisme di daerah, menurut Agung, yaitu terganggunya kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan daerah maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya tahu, menangkal perkembangan paham sesat ini bukanlah pekerjaan yang mudah, diperlukan kesabaran ekstra, ketelitian, kecermatan, dan kebijaksanaan dalam mengatasi persoalan ini karena sifatnya yang berkaitan langsung dengan prinsip dan pandangan yang diyakini seseorang,” jelasnya.
Mukti pun langsung memberikan tanggapannya terkait harapan BNPT agar Kabupaten Pemalang membuat Perda (Peraturan Daerah) tentang penanggulangan intoleransi dan terorisme. Menurutnya hal tersebut akan segera diformulasikan.
“Ini masukan yang bagus untuk kami (Pemerintah Kabupaten Pemalang) tentunya akan kami realisasikan, secepatnya akan kami bahas, kami godok bagaimana isinya Perda tersebut. Nanti kami minta Bakesbangpol untuk melakukan kajian teknisnya,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Mukti mengajak segenap stakeholders yang terlibat agar saling bersinergi dan bekerjasama dalam mensukseskan upaya menangkal paham radikalisme dan terorisme di Indonesia maupun di Kabupaten Pemalang.
DPR Dukung Program Kawasan Terpadu Nusantara
Dalam kesempatan yang sama, hadir pula anggota Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani sebagai narasumber kegiatan Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan.
Menurutnya kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bagus. Karenanya Ia berharap silaturahmi yang terjalin antara BNPT dan Pemkab Pemalang tidak berhenti hanya sampai diskusi atau pertemuan sehari saja. Harus ada kegiatan lanjutan yang perlu dilakukan.
Karena itu, Arsul Sani juga mendukung penuh strategi dan usaha yang dilakukan BNPT terkait pengembangan program Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di Kabupaten Pemalang yang merupakan program pemberdayaan mitra deradikalisasi (mantan napi terorisme) dan penyintas atau korban tindak pidana terorisme.
“Terkait program pengembangan KTN, saya kira hal itu bisa kita buat di Pemalang. Karena kalau persoalannya ketersediaan tanah, tadi saya juga telah menyampaikan kepada Pak Bupati agar hal ini bisa disambut dengan baik dan dipikirkan dengan serius, saya kira ini akan memberikan manfaat untuk pencegahan sekaligus pengendalian radikal terorisme di Kabupaten Pemalang,” tutupnya.
Turut hadir pula dalam silaturahmni dan dialog tersebut yakni Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Roihan Hidayatullah, S.Sos, M.Tr (Han), Kapolres Pemalang, AKBP Ari Wibowo, Kajari Pemalang. Fanny Widyastuti, SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Pemalang St. Iko Sudjatmiko, SH, Ketua Pengadilan Agama Pemalang Drs. H. Asrori, SH., MH., Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Dr. Ap Muhammad Arifin, ST., MT., Para Camat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dan Tokoh Pemuda.
Sementara dari jajaran BNPT yang turut hadir pula Direktur Pencegahan Brigjen Pol R.Ahmad Nurwakhid, SE, MM, Kasubdit Kontra Propaganda Kolonel Pas. Drs. Sujatmiko, Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, Kolonel Czi. Rahmad Suhendro, Kasubdit Bina Dalam Lapas, Kolonel Czi. Roedy Widodo. ***
Facebook
Google +