JAKARTA-Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menuai kritikan. Sejumlah politikus menuding Jokowi menggunakan fasilitas negara untuk kepentingannya di 2019 nanti. Namun tudingan tersebut dibantah oleh pihak Istana.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pertemuan Presiden Jokowi dengan partai-partai politik baru ini merupakan permintaan dari partai yang bersangkutan.
“Jadi sama sekali tidak ada kemudian inisiatif dari Presiden,” kata Pramono kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/3).
Pramono menjelaskan, pertemuan dengan parpol tersebut tak lebih sebagai ajang silaturahmi. Dalam ajang ini, parpol baru tersebut memperkenalkan diri serta menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh partai yang bersangkutan.
Ketika ditanya, soal yang datang adalah partai pendukung pencalonan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2014-2019, Seskab mengatakan, hal ini kebetulan semata. Namun dia menegaskan, Presiden sama sekali tidak ikut dalam persoalan pembahasan yang bersifat politik atau konsolidasi atau apapun.
Seskab menjamin Presiden memberikan perlakuan yang sama kepada pimpinan partai.
Presiden akan membuka pintu bagi partai di luar pemerintahanan, seperti Partai Gerindra atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika bermaksud melakukan silaturahmi.
“Presiden adalah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan untuk itu,” tegas Pramono.
Pramono memastikan, pertemuan Presiden dengan pengurus PSI dan Perindo tidak membahas politik praktis.
“Inti dari pertemuan itu adalah lebih pada silaturahmi,” tegasnya.
Mengenai pernyataan pimpinan PSI yang mengaku dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi berkesempatan memaparkan hasil kampanye mereka di media sosial, Seskab Pramono Anung mengingatkan bahwa PSI adalah partai yang baru.
Ia menduga mungkin pimpinan PSI merasa exciting, karena selama ini mungkin diterima atau pun ke Istana bukan atas nama partai peserta pemilu. Namun, setelah diketok menjadi partai peserta pemilu, mereka datang.
“Jadi apapun itu yang dilakukan sama sekali jauh dari politik praktis karena Presiden menghindari itu,” jelas Pramono.
Sebelumnya, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) resmi melaporkan ke Ombudsman terkait pertemuan PSI dengan Jokowi di Istana. ACTA menyebut, ada dugaan maladministrari dalam pertemuan itu.
“ACTA mendatangi Ombudsman ingin melaporkan suatu peristiwa, yaitu terkait dengan dugaan maladministrasi di mana salah satu partai mendatangi atau bersilahturahmi dengan Bapak Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo di Istana,” kata Waketum ACTA Ali Lubis di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jaksel.
Pramono mempersilahkan ACTA mengadu ke Ombudsman terkait pertemuan Presiden dengan pimpinan PSI.
Seskab mengatakan, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan semuanya harus menempatkan pada proporsinya pada persoalan hukum itu sendiri.
“Saya meyakini Presiden Jokowi sangat taat dan patuh pada aturan main, pada undang-undang, pada hal yang diatur. Karena dalam semua hal dalam pengambilan keputusan, lanjut Seskab, Presiden selalu konsider terhadap hal itu,” tuturnya.
Namun demikian, Seskab tidak menghalangi terhadap adanya pengaduan masalah tersebut. “Ini negara demokrasi. Dalam negara demokrasi itu berbeda pendapat, melakukan sesuatu itu baik-baik saja, monggo-monggo saja. Yang enggak boleh itu kalau melakukan fitnah, hoax, menyebarkan kebencian dan sebagainya,” pungkas Pramono
Facebook
Google +