Konflik Partai Demokrat, Ini Strategi Komunikasi Politik untuk Menangkan Pertarungan

oleh -
Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner Emrus Sihombing. (Foto: Ist)

Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Islah antara dua faksi di Demokrat, kubu legal formal (KLF) dan kubu Kongres Luar Biasa (KKLB) tampaknya semakin jauh. Bahkan sudah terjadi saling buka kelemahan antar para pihak di ruang publik yang tentu dipastikan merugikan Partai Demokrat di mata publik.

“Tampaknya para pihak lebih memilih berusaha memenangkan “pertarungan” politik dan secara tidak langsung memposisikan pihak lawan “tereliminasi” di ruang publik,” ujar  pengamat komunikasi dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (14/3).

“Karena itu, menurut hemat saya, KKLB berharap mendapat pengakuan legal formal ke depan. Sedangkan KLF menginginkan eksistensi Demokrat terus terjaga, baik secara dejure maupun defakto,” tambahnya.

Menurut Emrus, kubu KLB dapat mencapai awal kemenangan, utamanya bila mendapat legal formal dari pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham.

“Untuk itu, menurut saya, mereka harus melengkapi semua persyaratan yang terkait secepat-cepatnya dan mengajukannya sesegera mungkin ke Kemenkumham untuk mendapat legal fomal. Pada waktu bersamaan, KKLB harus melakukan konsolidasi keseluruh Indonesia secara masif dan cepat,” ujarnya.

Sebaliknya, jika KKLB tidak memperoleh legal formal, bisa jadi kelompok ini mendirikan partai baru, sepanjang mereka semua solid. Jika tidak solid, muncul masalah baru, antara lain beberapa elitnya akan mendapat persepsi tidak menguntungkan dari sebagian masyarakat luas.

“(Bila hal ini terjadi) Dari aspek komunikasi politik, karir politik mereka akan sulit muncul ke permukaan,” kata Emrus.

Bagi KLF, sejatinya terus melakukan komunikasi politik persuasi dengan tawaran kebersamaan. Mereka harus melakukan akomodasi politik kepada seluruh kader dan pengurus, termasuk yang ada di KKLB. Untuk itu, diperlukan tawaran-tawaran kepentingan yang menguntungkan sebagai bahan “bakar” melakukan kompromi politik.

“Bagi kader dan pengurus yang dipecat, terutama yang dipecat masa kepemimpinan AHY, agar dipulihkan oleh DPP KLF. Pemulihan ini penting sebagai makna komunikasi politik, bahwa telah terjadi dialog, kompromi dan bertukar kepentingan politik di antara para kader,” ujarnya.

Kata Emrus, jika strategi komunikasi politik yang dilakukan kubu KLF mencapai tujuan, bisa jadi yang ada di KKLB tinggal beberapa orang, bahkan bisa dihitung jari, boleh jadi antara lain hanya penggagas KLB, pembiaya KLB, panitia utama KLB dan yang sebelumnya bukan kader.

Dengan demikian, KLF telah memenangkan “peperangan” politik, apapun keputusan legal formal kepada kedua kubu ini.

“Jika KLF tidak berhasil, nasibnya bisa lain, misalnya soliditas di internal partai semakin terkikis dan berpotensi bergeser ke kelompok KKLB atau mengambil pilihan yang lebih aman, yaitu pindah ke partai lain,” pungkasnya. (Ryman)