Nasib Perdamaian Israel-Palestina dan Peran Indonesia di Bawah Joe Biden  

oleh -
Tuntutan kemerdekaan Palestina. (Foto: BBCIndonesia.com)

Washington DC, JENDELANASIONAL.ID — Amerika Serikat di bawah Joe Biden diperkirakan akan mengembalikan proses penyelesaian konflik Israel dan Palestina ke meja perundingan atau jalur diplomatik. Ini merupakan sebuah langkah politik yang selama ini diterabas Donald Trump, demikian analisa pengamat hubungan internasional.

Di sisi lain, perubahan politik luar negeri Amerika Serikat yang bakal mengedepankan pendekatan multilateralisme, dianggap akan membuka peluang Indonesia untuk kembali menyuarakan dukungan terhadap Palestina, kata seorang politisi PDI Perjuangan.

Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang berharap bisa memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika di sektor ekonomi, demokrasi, dan multilateralisme.

Pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Padjajaran, Dina Sulaeman, seperti dilansir BBCIndonesia.com, menyebut terpilihnya Joe Biden menggantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat bakal membuat Israel cemas.

Pasalnya, jika selama ini Donald Trump secara terang-terangan dan terbuka memihak Israel dan menerabas jalur diplomatik dalam penyelesaikan konflik antara Palestina-Israel, maka di bawah Joe Biden, sikap itu akan berubah drastis.

Joe Biden, kata Dina, kemungkinan besar akan mendorong penyelesaikan konflik kedua negara pada perundingan yang berpegang pada kesepakatan internasional.

“Kemungkinan Biden akan melakukan pendekatan ke dua pihak dengan mengajak Palestina untuk melakukan perundingan tapi itu tidak akan mengubah garis kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama ini yang memang berpihak pada Israel,” ujar Dina Sulaeman kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (08/11).

“Beda gaya tapi garis besarnya akan sama,” sambung Dina.

Suara senada disampaikan pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Muhammad Lutfi Zuhdi, yang menilai Joe Biden akan mengembalikan proses penyelesaian konflik dua negara itu pada jalurnya, yakni two-state solution.

Two-state solution artinya Israel dan Palestina berdiri sebagai negara berdaulat dan saling berdampingan.

“Kalau Trump kan one-state solution. Tapi Joe akan kembali lagi pada koridornya walaupun tidak otomatis menyelesaikan masalah dalam waktu dekat,” ujarnya.

Namun begitu, sejauh mana sikap tegas Amerika Serikat kepada Israel baru akan tampak pada keputusan Joe Biden atas keberadaan Kedutaan Besar Amerika Serikat, apakah akan dipindahkan lagi ke Tel Aviv atau tetap di Yerusalem.

Jika Amerika Serikat betul-betul mendukung two-state solution seperti yang tertuang dalam resolusi PBB 194, maka Joe Biden akan memindahkan kedutaannya ke Tel Aviv, kata Lutfi.

Hanya saja, kata Dina, proses perundingan tidak akan berjalan dengan mulus. Sebab posisi Amerika Serikat yang sangat berat sebelah kepada Israel di era Trump, telah membuat kecewa pihak pemerintah Palestina. Dampaknya, Amerika Serikat tak lagi dipercaya Palestina sebagai mediator perdamaian.

“Jadi kita akan menunggu juga respons Palestina tetap mau datang ke perundingan kalau mediatornya Amerika Serikat?” ujar Dina.

 

Peran Indonesia

Pada situasi itu, Indonesia, menurut pandangan pengamat dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), bisa mengambil peran untuk menyuarakan kembali pembelaan terhadap Palestina.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Helmy Faishal Zaini, meyakini suara Indonesia akan didengar lantaran posisinya sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

“Kita harapkan Indonesia makin kencang mendorong Palestina sebagai negara berdaulat dan dengan terpilihnya Joe Biden akan tercipta situasi yang lebih kondusif dengan Palestina,” tutur Hely Faishal.

“Kalau lihat apa yang dilakukan Trump dengan pemindahan Kedutaan Besarnya di Israel ke Yerusalem, itu membuat situasi makin gaduh,” sambungnya.

Hal lain yang diharapkan PBNU dengan terpilihnya Joe Biden yakni terbangun dialog dengan negara-negara Islam sehingga fenomena Islamophobia di negara Barat akan berkurang.

Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, mengatakan pemerintah Indonesia maupun DPR sangat menyambut baik terpilihnya Joe Biden.

Pasalnya Biden dalam kampanye lalu, menjanjikan pendekatan yang lebih pro-aliansi dan multilateralisme dalam kebijakan internasional termasuk dalam menghadapi permasalahan konflik di Timur Tengah.

Pendekatan yang mengutamakan keterlibatan banyak negara itu, disebut Charles sejalan dengan sikap politik luar negeri Indonesia.

Langkah tersebut, katanya, lebih baik ketimbang tindakan sepihak yang kerap dilakukan Presiden Donald Trump.

“Kami harap Biden komitmen mengedepankan kebijakan multilateralisme dan hukum internasional dan AS kembali menjadi juru damai yang imparsial di Timur Tengah,” kata Charles Honoris.

“Kalau kita lihat pendekatan Obama relatif bisa mengajak para pihak Israel dan Palestina duduk bersama mencari solusi damai agar bisa merealisasikan berdirinya negara Palestina yang fair. Kami harap Biden kembali memainkan peran itu,” ujarnya.

Karena itulah di tengah perubahan politik luar negeri Amerika Serikat yang mendukung pendekatan multilateralisme, suara Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina akan didengar AS sebagai mediator perdamaian, kata Charles.

“Apakah Biden tetap dengan komitmen kedepankan multilateralisme atau tidak, kalau iya Indonesia punya peran di forum-forum multilateral,”ujarnya.

Joe Biden mengalahkan Donald Trump dalam pertarungan pemilu presiden. Dalam pidatonya, Biden bersumpah untuk menjadi presiden yang mempersatukan, bukan memecah belah.

Dalam hal konflik di Timur Tengah, Biden menyatakan tidak akan mengadopsi kebijakan pemerintahan Trump terhadap pendudukan Israel di Tepi Barat. (BBCIndonesia)