Pendapat Sejumlah Guru Besar Terkait Calon Pimpinan KPK

oleh -
Ketua Panitia Seleksi (pansel) calon pimpinan KPK Yenti Garnasih (keempat kiri) didampingi anggota pansel (dari kiri) Al Araf, Marcus Priyo Gunarto, Diani Sadia Wati, Indriyanto Seno Adji, Harkristuti Harkrisnowo, Hamdi Moeloek dan Hendardi berjabat tangan bersama seusai menyampaikan keterangan pers tentang hasil tes psikologi capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019). Sebanyak 40 peserta seleksi capim KPK periode 2019-2023 dinyatakan lolos tes psikologi yang selanjutnya akan mengikuti tahapan Profile Assessment pada 8-9 Agustus 2019. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.

Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang dipimpin oleh Yenti Garnasih menjadwalkan akan menemui Presiden Joko Widodo, pada esok, Senin (2/9). Mereka akan menyerahkan 10 nama calon hasil seleksi pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi.

Muncul berbagai pro maupun kontra terkait hasil seleksi oleh Capim KPK tersebut. Karena itu, ada pihak yang mendesak Presiden Jokowi untuk mencoret sejumlah nama calon pimpinan KPK tersebut.

Rektor Universitas Al-Azhar Prof. Asep Syaifuddin misalnya mengatakan bahwa KPK harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas tinggi dan berjiwa besar untuk kemajuan NKRI. “Jadi di dalam KPK adalah orang-orang yang bersih, jujur, bermoral tinggi, independen, dan tidak punya kepentingan apa-apa selain untuk menjadikan negara ini bersih dari korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Soedirman Prof. Hibnu Nugroho mengatakan, mencermati polemik tentang Pemilihan Pimpinan KPK, maka panitia seleksi harus betul-betul mempertimbangkan masukan-masukan dari publik. Karena KPK milik publik, oleh karena itu faktor Integritas, Independensi dan Profesionalitas merupakan harga mati. “Seandainya tidak memenuhi harapan publik, Pansel dan DPR tidak memaksakan untuk memilihnya,” ujarnya.

Lain lagi dengan Prof. Sulistyowati Irianto, Guru Besar Universitas Indonesia. Menurutnya, KPK adalah garda terdepan bagi Indonesia yang bersih dari korupsi. Karena itu, penegakan hukum dan jaminan demokrasi salah satunya ditentukan oleh KPK yang kuat. “Komisioner KPK haruslah merupakan tokoh-tokoh yang terbukti memiliki sifat kenegarawanan dan tidak punya cacat cela sedikitpun dalam hal korupsi sejak dari pikiran, ucapan dan tindakan,” ujarnya.

Guru Besar Universitas Islam Indonesia, Prof. Mahfud MD mempunyai pendapat sama. Menurutnya, KPK adalah anak kandung reformasi yang telah berhasil membangun optimisme masyarakat tentang masa depan perang melawan korupsi di Indonesia. “Oleh sebab itu jangan bunuh asa masyarakat karena salah menempatkan komisioner,” ujar Mahfud.

Guru Besar Insititut Pertanian Bogor Prof. Bambang Hero Saharjo mengatakan bahwa sejatinya KPK merupakan institusi yang hingga saat ini adalah satu-satunya institusi yang terbersih dan paling berkomitmen melakukan penegakan hukum korupsi. Karena itu, calon pimpinan KPK adalah sosok teladan tanpa cacat. “Adalah tidak mungkin merbersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor,” ujarnya.

Prof. Ningrum Natasya Sirait, Guru Besar Universitas Sumatera Utara mengatakan, korupsi yang menggurita menjadi musuh kita bersama. “Perlu KPK yang kuat, tahan gempuran dari berbagai penjuru dan kredibel. Mendapatkan individu yang mampu menjalankan perang terhadap korupsi dimulai dari proses seleksi yang bersih, independen, akuntabel. Kami mau lewat seleksi yang benar KPK wajib diisi oleh orang orang yang memang siap berjuang melawan korupsi,” ujarnya.

Selain itu, Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Topo Santoso mengatakan, pimpinan KPK adalah ujung tombak penanggulangan korupsi. Karena itu, mereka mesti bersih, independen dan kredibel.

Terakhir, Guru Besar Politik LIPI Prof. Syamsudin Haris mengatakan bahwa terlalu berisiko besar apabila KPK itu terdiri dari orang-orang yang tidak bersih. “Terlampau besar resiko yang ditanggung bangsa kita apabila KPK lumpuh dan maling-maling itu berkuasa,” pungkasnya. (Ryman)