Presiden Jokowi: DPD Seharusnya Dukung Pembangunan Infrastruktur di Daerah

oleh -
Presiden Jokowi saat memberikan sambutan Sarasehan Nasional DPD-RI “Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD-RI Tahun 2017”, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Jumat (17/11) pagi.(Foto: Setkab.go.id)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo kerap mendapatkan pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai manfaat gencarnya pembangunan infrastruktur di tanah air.

Saat memberikan sambutan dalam acara Sarasehan Nasional DPD-RI di Gedung Nusantara 4 MPR/DPR/DPD, Presiden Joko Widodo memberikan jawaban yang lugas dan tegas.

Presiden menjelaskan alasan mengapa pembangunan infrakstruktur saat ini tidak lagi Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris. “Membangun dari pinggiran, membangun dari pulau-pulau terluar, ya karena daerah-daerah sangat membutuhkan itu,” ujar Presiden, Jumat (17/11/2017).

Presiden mengatakan, jalan Trans Kalimantan, Trans Sumaetra, Trans Papua adalah contoh infrastruktur yang dibangun agar mobilitas orang dan mobilitas barang lebih cepat dan harga bahan pokok menjadi semakin murah di berbagai kawasan di Indonesia.

“Kita bangun agar ketimpangan infrastruktur antara Indonesia bagian barat, tengah, dan timur itu menjadi seimbang,” tegasnya di hadapan para anggota DPD yang hadir.

Karena itu, kata Presiden, sebagai wakil daerah di seluruh Indonesia, DPD seharusnya mendukung program pemerintah membangun infrastruktur di seluruh daerah tersebut. “Jangan kita membangun Trans Papua malah ada yang dari DPD yang menanyakan untuk apa itu,” ujarnya.

Ketimpangan infrastruktur ini dalam realitasnya menjadikan rakyat Indonesia, khususnya di bagian timur, tidak merasakan keadilan sosial sebagaimana yang dirasakan saudara-saudaranya di Pulau Jawa.

“Ini bukan hanya masalah ekonomi, ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden.

Di saat rakyat di Pulau Jawa mendapatkan bahan bakar minyak dengan harga Rp6.450, saudara-saudara kita di Papua malah harus membayarnya dengan harga Rp60 ribu, bahkan hingga mencapai Rp100 ribu per liternya. Betapa perbedaannya sangat jauh.

“Kalau masih Rp10-15 ribu (perbedaannya) bisa saya maklumi. Tapi kalau Rp60 ribu itu sudah 10 kali lipat. Saya perintahkan kepada Menteri BUMN, saya minta harga bensin di Papua khususnya di Pegunungan Tengah, di Wamena, harganya sama seperti di Jawa. Tapi baru satu setengah tahun setelah perintah itu harga bisa sama dengan di Jawa,” ucapnya.

Demikian halnya dengan harga komoditas lain seperti semen. Di Jawa harganya berkisar Rp70-80 ribu, sementara di Papua bisa menembus hingga Rp1 juta per sak.

“Sedih rasanya waktu saya ke Wamena. Di Jawa harganya Rp70-80 ribu, di sana Rp800 ribu per sak. Pada bulan di mana cuaca tidak mendukung kadang menjadi Rp1,5 juta dan di kabupaten-kabupaten tertentu bisa Rp2,5 juta,” tuturnya.

Inilah mengapa jalan Trans-Papua dibangun di sana. Presiden berharap, apabila jalan tersebut selesai, barang-barang dapat diangkut melalui jalur darat dengan cepat sehingga harga-harga kebutuhan di sana akan semakin menurun.

“Kalau trans-Papua ini selesai dan semen bisa diangkut lewat darat saya yakin bahwa harga itu kurang lebih mirip dengan di Jawa. Terpaut Rp10-20 ribu masih maklum, tapi kalau 10-20 kali lipat itu bukan hal yang wajar,” tegasnya.

Untuk itu, Kepala Negara kembali meminta dukungan DPD RI apabila pemerintah saat ini membangun jalan, membangun pos perbatasan, membangun bendungan di daerah-daerah.

Sarasehan itu dihadiri oleh mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menko Polhukam Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Very)