Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Dua hari ini, Sabtu-Minggu (21-22 Agustus 2021), media berita online dan media sosial diramaikan dengan berita tentang Muhammad Kece, alias Muhamad Kosman, seorang youtuber yang melontarkan narasi-narasi kebencian dan berpotensi memecah belah bangsa.
Konten yang dibuat Muhammad Kece jelas-jelas tidak sesuai dengan narasi kebangsaan yang telah dan sedang dibangun oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam membangun solidaritas, gotong royong, menjaga persatuan-kesatuan, dan menolak segala indikasi yang menistakan agama.
Namun, ketika BPIP sedang gencar-gencarnya membangun narasi-narasi kebangsaan, pluralisme, nasionalisme dan gotong royong tersebut, justru BPIP diberitakan seolah memberikan dukungan pada Muhammad Kece dalam bentuk menetapkannya sebagai Duta Pancasila.
“Hal ini jelas berita bohong dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Menjadi keprihatinan bagi kami bahwa media-media berita online tidak memenuhi kaidah cover both side menyebarkan berita bohong tanpa di cross check terlebih dahulu, termasuk tokoh publik yang seharusnya memberikan teladan dan panutan kepada masyarakat untuk cerdas bermedia social,” ujar Plt. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dr. Drs. Karjono S.H., M.Hum dan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo mewakili BPIP, melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (22/8).
“Terkait berita tentang Muhamad Kece dan pemberitaan yang mengaitkannya dengan Duta Pancasila, Kami berpandangan bahwa narasi yang disebarkan oleh Muhammad Kece merupakan narasi yang bersifat destruktif, menyebar kebencian, dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga narasi tersebut harus di-report dan di-blokir dari media social,” demikian siaran pers tersebut.
BPIP menyatakan bahwa kutipan berita bahwa Muhamad Kece sebagai Duta Pancasila, merupakan kebohongan alias hoax. BPIP menyebutkan bahwa Muhammad Kece tidak pernah terlibat dalam program apapun yang diselenggarakan oleh BPIP.
Program Duta Pancasila, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dan baru dimulai tahun 2021 dan diperuntukkan untuk anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Program lain yaitu Ikon Prestasi Pancasila, yang sudah diselenggarakan sejak 2017, juga tidak pernah memasukkan yang bersangkutan sebagai salah satu penerimanya. Program-program BPIP yang menyorot keteladanan sosial selalu dilakukan dengan penuh kecermatan dan ketelitian, terutama menyangkut track record kandidat-kandidat yang akan dipilih.
Karena itu, BPIP memohon para jurnalis dan lembaga pemberitaan, terutama yang sudah menyebarkan berita bohong tersebut, agar memberikan klarifikasi dan mencabutnya.
“Sebagai insan yang terikat oleh Kode Etik Jurnalistik, jurnalis dan lembaga pemberitaan dituntut untuk bersikap independen dalam menghasilkan berita yang faktual, akurat, mengedepankan check dan recheck, berimbang, tidak beritikad buruk, dan tidak membuat berita bohong dan fitnah,” ujarnya.
BPIP juga meminta para tokoh publik yang sudah terlanjur turut menyebarkan berita bohong tersebut di akun sosial media agar memberikan klarifikasi kepada para follower-nya dan memohon agar berita ini tidak berkembang menjadi misinformasi apalagi disinformasi.
Masyarakat juga diminta untuk melakukan proses penyaringan informasi secara tepat, sehingga tidak ada lagi informasi salah, menyingkirkan informasi yang memecah keutuhan bangsa. Adanya disrupsi teknologi yang tidak terelakkan menuntut kita untuk lebih berhati-hati dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi.
Selain itu, kepada para akademisi, tokoh masyarakat, wartawan, influencer, ormas, dan seluruh masyarakat Indonesia juga diminta untuk menyebarkan narasi kebangsaan yang bersifat menyatukan serta dapat diverifikasi kebenarannya guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghormati, menghargai, mengharumkan dan mewangikan antar umat beragama untuk persatuan dan kesatuan NKRI.
“BPIP berkeyakinan bahwa kerjasama antar semua pihak untuk bersatu padu dalam membangun narasi narasi yang menyejukkan tentang nasionalisme, kebangsaan, semangat kegotongroyongan untuk menjagai keutuhan bangsa terutama ditengah pandemi covid-19 perlu terus digaungkan,” ujar siaran pers tersebut. (*)
Facebook
Google +