MEDAN-Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Sarjana Katolik Indonesia Sumatera Utara (DPD ISKA Sumut) Drs Hendrik Halomoan Sitompul mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga suasana kondusif di Sumut menjelang tahun politik 2018. Apalagi, tensi politik jelang pesta demokrasi 5 tahun ini cenderung meningkat.
Untuk itu, Hendrik mengajak masyarakat untuk menghindari isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dijadikan sebagai komoditi politik.
Ajakan ini disampaikan Hendrik Halomoan Sitompul kepada wartawan, sebagai refleksi akhir tahun 2017 sekaligus menyikapi suhu politik yang dapat memanas di tahun 2018 mendatang seperti dikutip dari geosiar.com Sabtu (30/12).
Hendrik berharap momentum politik itu dapat membawa perubahan baru demi meningkatkan dan mensejahterahkan masyarakat Sumut.
“Kita minta kepada pelaku elit politik untuk tidak menunggangi isu SARA mempopulerkan jagoannya pada pemlihan Gubernur mendatang. Saya sangat berharap tokoh agama, masyarakat dan pemuda dapat berperan menjaga kerukunan umat untuk tetap harmonis. Kepada calon agar dapat bersaing sehat dan jangan sampai menghalalkan segala cara, ” harap Hendrik Sitompul yang juga anggota DPRD Medan dari Fraksi Demokrat ini.
Selain itu, Hendrik menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terhasut kepentingan sesaat. Masyarakat diminta tenang dan cerdas menyikapi suhu politik yang mana harapannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan umum.
“Saya yakin masyarakat Sumut sudah pintar memilih yang terbaik. Untuk itu suasana aman yang kondusif di Tahun 2017 harus dipertahankan menuju kemakmuran yang meningkat. Saya rasa tidak ada mau mundur. Untuk itu hati hati hasutan oknum yang tidak bertanggungjawab, ” ujar Hendrik.
Untuk itu kata Hendrik, menyongsong tahun politik, masyarakat Sumut harus bisa menyaring informasi yang baik, karena perbedaan etnis, agama, budaya kadang dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
Hendrik mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menciptakan situasi politik yang aman dan damai. “Artinya bersama-sama menuju pada cita-cita yang diamanatkan di UU 1945,” ujarnya.
Selain itu, Hendrik berharap di Tahun Politik 2018 mendatang dapat dijadikan momentum pendidikan berpolitik bagi masyarakat. Bahwa masyarakat memilih seseorang karena mengharapkan bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan kelompok maupun golongan.
Facebook
Google +