DENPASAR-Pertemuan antara Tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan para jurnalis asal NTT di Bali yang tergabung dalam Perhimpunan Jurnalis (PENA) NTT berakhir buntu (deadlock). Pemicunya, Tim Kemendikbud tidak dapat menyerahan bukti rekaman pernyataan Menteri Muhadjir Effendy sesuai tuntutan para jurnalis. Untuk itu, para jurnalis ini memberi deadline 5 hari kepada Tim Kemendikbud untuk menyiapkan rekaman pernyataan Menteri Muhadjir.
“Kami beri waktu kepada Kemendikbud hingga Hari Selasa (12/12). Jika Mendikbud tidak bisa memberikan rekaman dimaksud maka Menteri harus meminta maaf kepada masyarakat NTT melalui Jawa Pos, yang memuat pernyataan Menteri. Karena stigma buruk soal NTT, sudah terbentuk di publik pasca pemberitaan Jawa Pos tersebut,” ujar jurnalis Ambros Boli Berani, Kamis (7//12).
Seperti diberitakan, Tim Kemendikbud menggelar pertemuan dengan PENA NTT, terkait kontroversi pernyataan Mendikbud Muhadjir Effendy, sebagaimana dilansir media beberapa waktu lalu, termasuk Koran Harian Jawa Pos.
Selain 38 wartawan yang tergabung dalam PENA NTT di Bali, pertemuan yang berlangsung di Center Point Renon, Denpasar, Bali, Kamis (7/12) malam ini juga dihadiri puluhan mahasiswa asal NTT dari berbagai kampus di Pulau Dewata.
Setelah sempat diskors selama 10 menit, pertemuan ini berakhir deadlock.
Pertemuan ini berakhir buntu, lantaran tuntutan PENA NTT di Bali agar tim dari Kemendikbud membuka rekaman atau transkrip pernyataan utuh Mendikbud, justru tidak disiapkan tim Kemendikbud.
Karena rekaman dan transkrip dimaksud tidak ada, pertemuan tersebut akhirnya ditutup. Namun sebelum ditutup, PENA NTT memberikan waktu kepada tim Kemendikbud untuk menyiapkan rekaman dimaksud, sekaligus memberikan deadline kepada tim Kemendikbud untuk menyiapkannya sekaligus menjadwalkan ulang pembahasan.
“Kami minta waktu hingga Selasa (12/12),” kata salah seorang staf Kemendikbud, yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Sementara para jurnalis, mendesak agar dalam pertemuan lanjutan pekan depan, Kemendikbud sudah menyiapkan rekaman utuh pernyataan Kemendikbud.
“Jika perlu, apabila Pak Menteri punya waktu dan tidak ada agenda mendesak, ada baiknya Pak Menteri sendiri yang hadir dan memberikan klarifikasi. Sebab pernyataan Pak Menteri sudah melukai hati kami, sudah memicu kegaduhan serta dampak yang luas,” ujar jurnalis senior, San Edison.
Sementara jurnalis lainnya Ambros Boli Berani, juga meminta pertemuan tersebut dihentikan, karena permintaan PENA NTT agar tim Kemendikbud membuka rekaman justru tidak bisa direalisasikan.
Menurut dia, rapat tersebut sempat diskors dengan maksud memberikan waktu kepada tim Kemendikbud untuk menyiapkan rekaman pernyataan Mendikbud dimaksud.
“Tapi karena rekaman tidak ada, sehingga pertemuan hari ini kita tutup. Tetapi perlu diingat, jika sampai dengan hari Selasa, Kemendikbud tidak bisa memberikan rekaman, maka statemen klarifikasi apapun dari Mendikbud, sejak malam ini sampai hari Selasa, kami anggap sebagai kebohongan publik,” tegas Ambros Boli Berani.
Jurnalis lainnya, Ambros Ardin, juga menegaskan hal serupa.
“Sejak malam ini sampai rekaman itu dibuka di hadapan kami, apapun klarifikasi Mendikbud, kami anggap sebagai kebohongan publik,” pungkas Ambros Ardin.
Rapat tersebut kemudian ditutup oleh Koordinator PENA NTT, Emanuel Dewata Oja, dengan catatan agar Kemendikbud berkomitmen untuk memenuhi tuntutan PENA NTT dalam pertemuan lanjutan Selasa mendatang.
Diberitakan sebelumnya, rapat tersebut berlangsung panas. Rapat tersebut bahkan sempat diskors selama 10 menit.
Rapat diskors, guna memberikan waktu kepada tim Kemendikbud yang dipimpin Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BKLM Kemendikbud) Ari Santoso, untuk menyiapkan rekaman dan transkrip utuh statemen Mendikbud yang memicu kegaduhan beberapa hari terakhir.
Facebook
Google +