Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak semua permohonan
Tag: Sengketa Pilpres
Presiden Jokowi: Saatnya Kembali ke Persatuan Indonesia
Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan terkait perselisihan hasil Pemilihan Umum 2019. Dengan demikian, proses pesta demokrasi yang telah berlangsung
Jokowi: Putusan MK Sudah Seharusnya Kita Hormati
Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo menyambut baik keputusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum
Pasca Putusan MK, Jimly Minta Semua Pihak Saling Merangkul
Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengimbau pendukung capres 01 dan 02 menghentikan pertikaian di udara alias media sosial pasca-putusan
Advokat Apresiasi Hakim MK Periksa Saksi Secara Selektif
Jakarta, JENDELANASIONAL.ID – Juru bicara Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Petrus Salestinus, mengapresiasi ketegasan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan saksi sengketa pilpres
Sidang di MK, Andi Arief Sebut Keterangan Saksi BPN Penuh Opini
Jakarta, JENDELANASIONAL.ID -Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menilai, keterangan saksi Agus Maksum dari BPN di BPN penuh dengan opini. Keterangan tersebut cenderung
Sebanyak 33 Kuasa Hukum Didaftarkan untuk Sengketa Pilpres di MK
Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Direktur bidang hukum dan advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan, mengatakan bahwa pihaknya telah mendaftarkan 33 orang kuasa hukum
Pernyataan Bambang Widjojanto Menunjukkan Gejala Kebuntuan Berpikir Juridis
Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo Subijanto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menunjukkan gejala umum terjadinya kebuntuan berpikir juridis yang dialami oleh
MK Tetapkan Panel Hakim Sengketa Pileg dan Pilpres
Jakarta, JENDELANASIONAL.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan tiga panel hakim konstitusi yang akan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan legislatif