Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Peranan para pakar dan profesional di bidang kesehatan sangat vital dalam penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Keterlibatan mereka dalam memastikan berjalannya protokol kesehatan secara baik dan berdisiplin akan menambah kredibilitas pelaksanaan Pilkada di mata masyarakat maupun dunia internasional.
Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus untuk Bidang Politik dan Media Massa Menteri Dalam Negeri, Dr. Kastorius Sinaga, ketika berbicara pada webinar bertajuk “Pilkada Aman COVID-19 dan Demokratis,” yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan PB IDI, Selasa (9/6).
Sebagai pembicara pada webinar itu Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Drs. Akmal Malik M,Si, Stafsus Menteri Dalam Negeri, Dr. Kastorius Sinaga, Ketua Umum PB IDI, dr. Daeng M. Faqih SH., Mh., Wakil Ketua Umum PB IDI, dr. Slamet Budiarto SH,, MH. Kes, dr. Ramlan Sitompul Sp. THT-KL, ketua bidang organisasi PB IDI dan dr. Fery Rahman MKM., wakil Sekjen PB IDI.
Dr. Kastorius menyambut baik antusiasme Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk terlibat dalam upaya memastikan berjalannya Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang, khususnya dari perspektif kesehatan untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada aman COVID-19.
Menurut dia, salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari pengalaman Korea Selatan dalam pelaksanaan pemilu legislatif mereka yang sukses pada 15 April lalu, ialah keterlibatan pakar dan profesional kesehatan secara komprehensif dalam semua tahapan pemilu.
“Bisa disimpulkan, peran pakar kesehatan sangat vital di dalam memastikan situasi/kondisi kesehatan ke depan. Tidak hanya secara verbal, tetapi juga terlibat dalam memeriksa protokol itu apakah sudah benar dan dilaksanakan dengan baik,” kata Kastorius melalui siaran pers di Jakarta.
Webinar yang secara khusus membicarakan sisi kesehatan dari penyelenggaraan Pilkada, kata Dr. Kastorius, merupakan satu langkah penting yang selama ini belum banyak terjadi. “Membangun sinergi yang lebih luas dalam mensukseskan agenda strategis seperti Pilkada sangat diperlukan. Para dokter selama ini telah terlibat dalam tahapan-tahapan Pilkada. Tetapi bahwa secara organisatoris PB IDI berinteraksi dengan pemerintah diwakili Ditjen OTDA, dalam rangka mensukseskan Pilkada saya kira perlu diapresiasi, sehingga Pilkada tidak hanya diurus oleh para ahli politik tetapi oleh lintas profesi,” kata dia.
Stafsus Mendagri itu menambahkan, optimisme masyarakat dalam menghadapi COVID-19 harus dibangun termasuk melalui penyelenggaraan Pilkada Serentak. Optimisme tersebut dibangun berdasarkan data dan analisis yang menunjukkan bahwa ada 47 negara di dunia yang tetap melaksanakan pemilu di tengah Pandemi COVID-19. Indonesia, karena itu, harus dapat melaksanakannya dengan belajar dari praktik-praktik terbaik (best practices) yang sudah dilaksanakan oleh negara lain.
Ia mengatakan salah satu pemilu yang berhasil yang sudah diakui dunia adalah pemilu di Korea Selatan pada 15 April lalu. “Dengan jumlah pemilih 29 juta, mereka bukan saja berhasil meningkatkan partisipasi pemilih namun juga menurut temuan pakar kesehatan Korea Selatan, tidak ada penambahan kasus baru ketika diselenggarakan pemilu. Mereka menjalankannya dengan penerapan kesehatan yang ketat. Ini salah satu best practices yang kita pelajari,” kata Kastorius.
Sementara Wakil Sekjen PB IDI, dr. Fery Rahman MKM mengatakan, selama ini PB IDI telah terlibat dalam tahapan Pemilu maupun Pilkada dalam pemeriksaaan kesehatan calon-calon peserta pemilu maupun Pilkada. Namun, di tengah kondisi COVID-19 seperti sekarang ini, adanya interaksi antara Ditjen OTDA dan PB IDI menunjukkan keterlibatan profesi ini dalam pelaksanaan demokrasi akan bertambah intens.
Ketua Umum PB IDI, dr. Daeng M. Faqih SH., MH, mengatakan organisasi profesi tersebut dengan jejaring di wilayah provinsi, kabupaten dan kota, siap membantu berjalannya Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, agar baik, profesional dan aman dari sisi kesehatan.
“PB IDI siap membantu sepenuhnya. Di masing-masing wilayah, kabupaten dan kota, kami memiliki jaring-jaring wilayah dan cabang. Kalau kami diperlukan supervisi dan pengawasan agar peserta Pilkada dan masyarakat aman dalam melaksanakan pesta dmeokrasi, saya kira ini tugas kita bersama. IDI memiliki kewajiban dan tanggung jawab. TIdak ada kata tidak bagi kami,” pungkasnya. (Ryman)
Facebook
Google +