JAKARTA-PDI Perjuangan telah kalah dalam laga Pilkada di dua daerah strategis Pulau Jawa beberapa waktu lalu, yaitu DKI Jakarta dan Banten. Kini PDI Perjuangan sebagai partai berkuasa (the ruling party) dan partai pemenang pemilu dihadapkan pada tantangan yang tak kalah berat dalam menghadapi Pilkada di dua daerah sangat strategis di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat.
“Marwah PDI Perjuangan telah redup di DKI Jakarta dan Banten. Kini, marwah PDI Perjuangan sebagai partai kader berbasis massa kembali dipertaruhkan di Pilkada Jawa Timur dan Jawa Barat,” ujar Direktur Pusat Kajian Survei Opini Publik Ziyad Falahi, melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (8/11/2017).
Dia mengatakan, dengan mengusung Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di DKI Jakarta dan Rano Karno di Banten yang tingkat elektabilitasnya sangat tinggi, semestinya PDIP dapat memenangkan kedua laga Pilkada tersebut. Namun, kenyataannya PDI Perjuangan tumbang dan gagal berkuasa di dua propinsi tersebut.
Berbeda dengan Pilkada DKI Jakarta yang mengusung kader PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat sebagai Calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Ahok sebagai Cagub, dan pilkada Banten yang mengusung Rano Karno yang juga kader PDI Perjuangan, dalam Pilkada Jawa Timur PDI Perjuangan justru tidak mengusung kadernya sendiri.
“Koalisi PDI Perjuangan-PKB gagal melahirkan koalisi nasionalis-santri. Pasangan Saifullah Yusuf-Azwar Anas adalah pasangan santri-santri,” ujarnya.
Padahal, menurut Ziyad, Jawa Timur merupakan basis tradisional PDI Perjuangan yang sangat kuat. Setidaknya dalam Pileg 2014, PDI Perjuangan meraih kursi tertinggi yaitu 19 kursi di DPRD Propinsi. Dengan perolehan ini PDI Perjuangan sangat cukup untuk mengusung kadernya sendiri berpasangan dengan salah satu calon yang beredar.
Dia mengatakan, berdasarkan hasil survei independepen yang dilakukan lembaganya, sikap PDI Perjuangan tersebut menimbulkan kekecewaan dan penolakan diam-diam di tingkat akar rumput.
“Keputusan pimpinan PDI Perjuangan yang tak mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada Jawa Timur diprediksi fatal dalam hasil Pilkada di Jawa Timur nanti. Kemungkinan bisa terjadi eksodus basis konstituen PDI Perjuangan kepada calon penantangnya pasangan Saefullah-Anas,” ujarnya.
Karena itu, kata Ziyad, marwah PDI Perjuangan sebagai partai kader berbasis massa, akan kembali dipertaruhkan jika tak kembali mengusung kadernya sendiri maju dalam laga Pilkada di Jawa Barat.
“Jangan sampai keputusan mengusung calon Gubernur di Jawa Barat justru mengecewakan kader dan basis akar rumput dari PDI Perjuangan seperti yang terjadi di Jawa Timur, karena tak mengajukan kadernya sendiri,” ujarnya.
Dengan jumlah tertinggi mencapai 20 kursi di DPRD Jawa Barat, maka aneh jika Pimpinan PDI Perjuangan justru tidak mengajukan kadernya maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat.
Siapapun calon yang diajukan oleh PDI Perjuangan dalam laga Pilkada di Jawa Barat tentu menjadi hak prerogatif pimpinan partai. Namun, Ziyad mengingatkan bahwa salah satu fungsi partai politik yang tak bisa diabaikan adalah melakukan kaderisasi.
“Untuk apa kaderisasi dilakukan oleh partai jika calon pimpinan daerah yang diajukan tak mempertimbangkan aspek kualifikasi sebagai hasil kaderisasi, hanya mempertimbangkan aspek popularitas semata, tanpa pertimbangan tujuan berpartai sebagai partai kader,” ujarnya.
Elektabilitas, kata Ziyad, tidak harus menjadi satu-satunya faktor yang menentukan seorang calon diusung. Jika elektabilitas tinggi menjadi pertimbangan dalam memutuskan pasangan calon Kepala Daerah, maka pasti Anies Baswedan maupun Joko Widodo tidak bisa diusung. Padahal, keduanya bisa memenangkan pertarungan dalam Pilkada DKI Jakarta.
“Karena itu, untuk menjaga marwah sebagai partai kader sekaligus untuk merawat basis konstituen dari PDI Perjuangan, sangat menarik jika pimpinan PDIP mempertimbangkan mengajukan kadernya sendiri maju menantang Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat,” pungkasnya.
Facebook
Google +