Jakarta, JENDELANASIONAL.COM — Golput alias tidak memilih dalam pemilu merupakan pilihan dan hak politik, apalagi jika didasari pemikiran dan kesadaran pribadi, warga negara. Ia juga bukan sebuah kegiatan pelanggaran hukum negara. Namun jika diletakkan pada konteks upaya memerkuat demokrasi di Indonesia sekarang, Golput bukanlah sebuah sikap politik kewarganegaraan yang bertanggung jawab.
“Golput bukan cerminan dari adanya dukungan warga negara terhadap demokrasi partisipatif (participatory democracy), tapi lebih menunjukkan kekenesan politik dan sikap merasa penting alias ‘self-aggrandizement’,” ujar pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam, dalam siaran pers kepada Indonews.id, di Jakarta, Sabtu (26/1/2019).
Hikam mengatakan, apalagi kalau Golput tersebut dijadikan sebagai gerakan politik massif. Menyebarkan Golput adalah laku politik yang lebay dan mutlak-mutlakan. “Anda tak akan bisa menyelamatkan rumah yang sedang terbakar dengan cara meninggalkan rumah tersebut. Memang api akan padam, tetapi rumah Anda juga hilang. Golput tidak akan pernah jadi solusi produktif dalam sebuah mayarakat demokratis,” pungkas Hikam.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding meminta para pihak yang tak bertanggung jawab agar tak meracuni masyarakat untuk menjadi golongan putih atau Golput di Pilpres 2019.
Hal itu dikatakannya untuk merespon maraknya ajakan Golput atau gerakan tak memilih pasangan capres-cawapres di Pilpres 2019 di media sosial beberapa hari terakhir.
Ia menyesalkan adanya kampanye itu karena sama saja mengajari masyarakat untuk tak terlibat dalam pengambilan keputusan publik melalui pemilu.
“Sementara pengambilan keputusan penting bagi negara kita. Jadi jangan racuni rakyat dengan langkah seperti itu,” kata Karding.
Lebih lanjut, Politikus PKB itu mengaku pihaknya akan berkampanye secara habis-habisan untuk merespons isu Golput tersebut.
Karding menyatakan bahwa ajang Pemilu seperti Pilpres tak sekadar ajang untuk memilih pemimpin semata.
Ia menegaskan Pilpres merupakan sarana untuk memberikan legitimasi bagi pemimpin yang menentukan nasib masyarakat Indonesia ke depannya.
“Jadi misal kalau gak ada pemimpin, jalan enggak bagus, kalau enggak ada, birokrasi jelek, siapa yang mau bikin kebijakan online, startup dan seterusnya?” ujarnya.
Karding mengatakan bahwa Golput memang rawan muncul pada masyarakat yang belum menentukan pilihannya (swing voters) dan masyarakat yang belum mengerti pentingnya pemilu.
Karena itu, ia menyatakan pihaknya akan mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan haknya untuk memilih siapapun pasangan calonnya.
“Tapi pasti daerah swing voters, mungkin perkotaan atau orang yang tak terlalu paham pentingnya pemilu. Kita harus dorong orang untuk berpartisipasi apapun pilihan dia,” ujar Karding. (Ryman)
Facebook
Google +