JAKARTA-Martabat manusia (Human Dignity) merupakan kriteria dari semua aspek yang harus ada dalam kehidupan ekonomi. Karena itu, martabat manusia harus diarahkan para prinsip subsidiary, yaitu komunitas dalam tananan yang lebih tinggi seharusnya tidak melakukan intervensi terhadap kehidupan pribadi dari komunitas dengan tatanan yang lebih rendah, melainkan harus mendukungnya jika membutuhkan bantuan dalam menjalankan aktivitasnya.
Selain itu, kriteria ekonomi menurut ajaran sosial gereja yaitu mengarahkan pada kebaikan bersama (bonum communae), yaitu pengambilan keputusan dalam ekonomi harus dievaluasi berdasarkan keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap setiap individu maupun kelompok.
Prinsip berikutnya yaitu solidarity, yaitu tekad untuk mempertahankan komitmen pada kebaikan bersama, yaitu kebaikan untuk semua individu, karena kita benar-benar bertanggung untuk semua manusia.
Demikian dikatakan Executive Director of Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo dalam Kursus Intensif Spiritualitas Perutusan Sosial Politik (KISPOL) ISKA, dengan tema “Ekonomi Politik dan Ajaran Sosial Gereja”, hasil kerja sama dengan media Jendela Nasional, di ISKA Center, Kompleks Ruko ITC Roxy Mas Blok E1 Nomor 31, Jakarta.
“Ajaran sosial gereja karena itu harus peduli terhadap ciptakan Tuhan; solidarits; Martabat dari pekerjaan dan hak-hak pekerja; Kebebasan bagi yang miskin papa; dan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban serta Panggilan ke dalam keluarga dan komunitas serta; Kehidupan dan martabat manusia,” ujarnya.
Karena itu, katanya, gereja Katolik tidak dalam kapasitas membela paham kapatalisme atau sosialisme, melainkan memberi kritik, pertimbangan dan terang – sekaligus melampauinya.
“Gereja katolik tidak berurusan dengan sistem dan cara mana yang lebih baik, tapi gereja menyedikan prinsip dan kriteria,” ujarnya.
Yustinus mengatakan, ilmu, sistem dan tata ekonomi adalah sarana dan bukan tujuan, yang harus bertolak pada prinsip penghormatan martabat manusia yang unik sebagai citra Allah, dan terarah pada kebaikan bersama.
Karena itu, sudah seharusnya ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pemiskinanan, eksploitasi, peminggiran, penjajahan dan kuasa modal dalam masalah-masalah ekonomi dewasa ini yang harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawab setiap insan beriman.
“Ajaran Sosial Gereja menjadi pandu moral, agar praktik-praktik ekonomi selalu mengutamakan kesejahteraan umum dan kebaikan bersama, sekaligus mendorong dialog multipihak yang mengupayakan hadirnya kerajaan sorga (damai sejahtera) di dunia,” ujarnya.
Facebook
Google +