Oleh: Edi Setiawan
Sudah tiga tahun Jokowi-JK memimpin Indonesia. Berbagai program dan rencana sudah dilakukan untuk membenahi sejumlah sektor ekonomi. Selama duduk dipemerintahaan tertinggi di Tanah Air banyak hal telah terjadi, ada sejumlah capaian membanggakan, tapi ada pula catatan evaluasi. Catatan terbaik terlihat dari angka pengangguran selama tiga tahun pemerintah Jokowi-JK mencapai titik terendah pada tahun 2016 menjadi 7,02 juta orang atau 5,50% jumlah penduduk Indonesia. Angka itu menurun dari 2015 sebelumnya 7,45 juta orang atau 5,81% dari jumlah penduduk Indonesia.
Pencapaian lain, jumlah penduduk miskin di Indonesia selama dua tahun pemerintahan Joko Jokowi-JK mengalami penurunan. Dalam rentang waktu satu tahun, dari Maret 2016 hingga Maret 2016 angka kemiskinan turun 0,36% menjadi 10,86%. Pencapaian ini dibuktikan secara nyata dalam sektor investasi. Pada semester I-2016, Indonesia telah meraih dana investasi sebesar Rp281,4 triliun. Sementara sepanjang 2015, investasi yang dicatatkan pemerintah mencapai Rp545,4 triliun.
Hal ini bisa menjadi indikator kesuksesan outlook ekonomi Jokowi-JK. Apalagi saat ini Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang telah dibahas sangat optimistis dengan target pertumbuhan ekonomi 2018 harus di atas 6%. Dari sederet keberhasilan tadi, ada cerita pahit dari data hasil survey World Economic Forum (WEF) merilis penurunan peringkat daya saing Indonesia dari sebelumnya di posisi ke-37 dunia merosot menjadi peringkat 41 dunia untuk masa berlaku tahun 2016-2017. Data ini menjadi pemicu sentimen negatif dari para pengusaha.
Survei serupa juga dilakukan lembaga International Institute for Management Development (IMD, 2016) yang menyebutkan posisi daya saing Indonesia turun dari peringkat ke-42 menjadi peringkat 48 dunia. Posisi daya saing ini diakibatkan melemahnya kebijakan-kebijakan yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah dalam proses renovasi, seperti pada indeks persepsi korupsi, faktor inefisiensi birokrasi pemerintah, serta rendahnya kualitas infrastruktur.
Kepahitan tadi tertolong lagi dari keberhasilan kinerja pemerintah dalam menyukseskan program pengampunan pajak (tax amnesty). Penerimaan dari amnesti pajak sesuai dengan SSP, adalah sebesar Rp 86,4 triliun. Di mana Rp 83 triliun adalah uang tebusan SSP dan 0,32 triliun adalah pembayaran bukti pernyataan, dan sisanya adalah tunggakan.
Hal itu membuktikan suksesnya pemerintahan Jokowi-JK dalam memimpin dan mewujudkan kegotongroyongan, rekonsiliasi, dan kepercayaan (trust), melalui program tax amnesty. Keberhasilan tax amnesty dibanding program sejenis di pemerintahan sebelumnya sebenarnya menunjukkan satu hal, rakyat percaya kepada pemerintah. Bahwa pemerintah serius melaksanakan, dan hasilnya akan serius guna membangun bangsa. Program tax amnesty juga bisa berhasil karena rakyat Indonesia, baik warga masyarakat biasa hingga pengusaha besar, merasa terpanggil serta tergugah untuk bersama-sama membangun bangsa.
Kemudian data optimistis bisa terlihat pula dari catatan BPS. Menurut BPS komponen inti inflasi mengalami penurunan pada Oktober 2016 sebesar 0,10 persen. Adapun tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari-Oktober) 2016 adalah sebesar 2,68% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Oktober 2016 terhadap Oktober 2015) sebesar 3,08%. inflasi inti ini merupakan yang terendah sejak tahun 2009. Hal ini juga disebabkan oleh cenderung stabilnya harga pangan sepanjang per Oktober lalu.
Tahun 2009 itu inflasi komponen inti sebesar 4,12%. Tahun 2010 4,19%, tahun 2011 4,43%, tahun 2012 4,59% dan tahun 2013 4,7%. Sedangkan tahun 2014 adalah 4,02% dan tahun 2015 5,02%. Apalagi Presiden Jokowi menargetkan investasi pada 2018 bisa tumbuh melewati 10%. Selain itu, konsumsi juga harus tumbuh di atas 5%, ekspor melampaui level 4%, dan impor paling tidak sekitar 2% hingga 3%.
Keberhasilan ini akibat kemudahan berbisnis di Indonesia mengalami peningkatan. Laporan tahunan Doing Business 2017 yang dirilis Bank Dunia menyebutkan Indonesia berada di posisi 91 dengan skor 61,52. Namun, dibanding negara ASEAN lainnya, kenaikan 15 peringkat dibanding tahun lalu itu hanya membawa Indonesia unggul dari Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar.
Pemerintah jangan jumawa akan keberhasilan ini dan jangan pernah puas. Pemerintah harus terus konsisten dan sigap melakukan perbaikan agar peringkat Indonesia terus naik. Pemerintah harus terus bekerja melakukan perbaikan. Sehingga pada tahun mendatang, target peringkat 40, seperti yang diinginkan pemerintah dapat tercapai.
Meskipun kenaikan peringkat Indonesia sejatinya sangat signifikan dibanding 189 negara lainnya. Bahkan, Indonesia dianggap sebagai negara yang sangat menjanjikan karena kenaikan peringkatnya tertinggi dibanding yang lainnya. Pencapaian itu harus dijadikan tolok ukur akan tambahan kepercayaan diri pemerintah untuk menarik investasi asing dan menunjukkan efektivitas berbagai reformasi terkait kemudahan berinvestasi yang telah dijalankan selama ini.
Kenaikan peringkat kemudahan berusaha itu berkat berbagai kemudahan perizinan dan reformasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah. Seperti diketahui, dalam dua tahun terakhir, pemerintah memang telah merilis 14 paket kebijakan ekonomi yang mayoritas memuat regulasi berbagai aturan untuk memudahkan investasi. Selain itu, pemerintah memangkas berbagai perizinan yang dinilai menghambat dan terlalu panjang. Lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas untuk mempercepat perizinan usaha, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan izin investasi 3 jam.
Bila pemerintah mau terus konsisten akan keberlangsungan kemudahan investasi. Optimisme ini bisa diukur dari nilai Indeks Kepercayaan Konsumen Indonesia untuk kuartal III-2016 sebesar 122, meningkat dari kuartal sebelumnya pada level 119 (Nielsen, 2016). Penguatan tersebut didorong oleh dua indikator yaitu meningkatnya keyakinan konsumen akan kondisi keuangan pribadi dalam 12 bulan ke depan dan keinginan berbelanja. Hasil survei BI pun sangat menggembirakan, IKK September 2016 tercatat sebesar 110,0 atau masih berada pada level optimistis. Meski demikian IKK mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yang sebesar 113,3. Perlunya resolusi ekonomi dan pembangunan yang menyeluruh agar semua pencapaian RPJMN bisa terlaksana. Dengan hadirnya zaken kabinet saat ini sebaiknya pemerintah lebih serius untuk membangkitkan ekonomi nasional bukan hanya sekedar pencitraan belaka. Melainkan membuat kebijakan yang pro akan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi nasional.
Penulis adalah Dosen Ekonomi Moneter FEB-UHAMKA di Jakarta
Facebook
Google +