JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Kabinet Kerja, Rizal Ramli menilai kerja pemerintahan Joko Widodo selama tiga tahun ini sudah cukup baik dan karena itu patut diacungi jempol.
“Kita harus akui pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Untuk hal ini kita tidak bisa bantah dan harus diapresiasi,” ujarnya dalam sebuah forum diskusi bertajuk “Rapor Ekonomi 3 Tahun Jokowi-JK”, di Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Hal lain yang patut mendapat apresiasi, kata Rizal Ramli, yaitu terkait paradigma Indonesia-sentris. Jika sebelumnya pembangunan bersifat Jawa-sentris, maka Jokowi mengubahnya menjadi Indonesia-sentris.
“Pindah ke Indonesia-sentris, itu saya angkat tangan, salut. Dia (Jokowi) komitmen terhadap itu,” tuturnya.
Rizal Ramli juga mengapresiasi pembuatan sertifikat tanah yang giat dilakukan pemerintah Jokowi. “Yang saya senang juga sertifikat tanah. Itu bagus, perlu ditingkatkan lagi, supaya rakat memiliki hak atas tanah,” katanya.
Hal positif lain yang diapresiasi Rizal yaitu terkait dana desa. Walau kebijakan program dana desa itu dihasilkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, namun dia memandang program itu sangat penting. Dana yang digelontorkan ke desa membuat desa memiliki uang untuk membangun.
Rizal Ramli mengatakan, secara umum, pemerintahan Jokowi sudah bagus, tetapi yang dilakukan itu belum cukup. “Secara umum, pemerintahan Pak Jokowi udah oke. Tapi, it’s not enough (belum cukup),” katanya.
Mantan Menteri Koordinator Ekonomi ini mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK saat ini yaitu besarnya utang. Karena itu, sebagian besar dana digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang yang mencapai Rp 500 triliun. Alokasi anggaran selanjutnya digunakan untuk pendidikan sebesar Rp 440 triliun dan anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp 409 triliun.
Karena itu, kata Rizal Ramli, strategi yang ditempuh Jokowi untuk membangun infrastruktur di luar Jawa itu sudah tepat. Namun, pemerintah perlu menempuh cara lain ketika membangun infrastruktur di Pulau Jawa.
Selama ini, katanya, pemerintah terlalu fokus pada budget financing. Untuk itu, Rizal Ramli mengusulkan pendanaan berupa non budget financing. “Kami anjurkan lakukan revaluasi aset. Selama ini, walau hanya 16 BUMN yang melakukan revaluasi aset, tapi berhasil menambah hampir 800 triliun, dan pajak saja naik 32 triliun. Itu hanya 16 BUMN. Kalau semua BUMN melakukan itu maka asetnya bisa bertambah menjadi Rp 2500 triliun,” ujarnya.
Rizal mengeritik fokus tim ekonomi yang masih berkutat pada pengetatan anggaran dan pembayaran utang. Karena itu, Rizal Ramli menyarankan Jokowi agar mengambil alternatif non-budget financing, seperti menerapkan strategi growth story.
Sebelumnya, Rizal Ramli pernah mengambil strategi tersebut ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko). “Growth story yang sekarang kagak ada,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa satu-satunya growth story yang sukses dilakukan adalah di sektor pariwisata.
Rizal Ramli mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus lebih tinggi, dan untuk itu tidak bisa hanya menggantungkan pendanaan pada APBN. Karena itu, perlu inovasi di dalam instrumen keuangan dan mengupayakan pengurangan hutang.
“Istilahnya, naik mobil persneling satu. Kalau digas terus, panas, bisa terbakar. Yang kita perlukan itu adalah growth story,” katanya.
Karena itu, dia meminta Menteri Keuangan agar tidak hanya fokus pada pengetatan anggaran. “Yang perlu kita lakukan adalah growth story. Menkeu jangan hanya urus pengetatan keuangan, harus fokus ke growth story,” ujarnya.
Rizal Ramli menegaskan kerja itu penting, namun kerja membutuhkan strategi dan kecerdasan. “Kerja, kerja, kerja itu penting. Tapi perlu strategi. Kerja cerdas itu penting,” pungkasnya. (Very)
Facebook
Google +